Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengungkap karena sepekan terakhir isu ini jadi terang. “Banyak sms menawarkan ke importir itu bahwa ini dari KSP, dari dari Incopol, dari ini itu. Pokoknya kalian bayar Rp3.000, kami akan keluarkan izin impor itu," ujar Mufti Anam, di sela rapat dengar pendapat dengan Mendag di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Mufti mensinyalir ada mafia dibalik proses perizinan impor bawang putih. Sebagian importer, diduga, dipaksa mafia untuk membayar lebih agar bisa menerima Surat Persetujuan Impor (SPI).

Sebab, menurut Mufti, ada sebanyak 163 importir sudah mengajukan perizinan impor sejak Februari 2023. “Tapi, hanya 35 importir yang diberi izin oleh Kementerian Perdagangan.
Kami menduga, importir yang belum menerima SPI, ditawarkan oleh mafia untuk membayar Rp3.000 - Rp4.000 per kilogram bawang impor agar bisa dapat izin,” jelasnya.

Artinya, lanjut Mufti, jika para importir mengajukan kuota 500 ribu ton, para mafia akan mengantongi ilegal Rp1,5 triliun. "Kalau ditotal dalam setahun ada 500 ribu ton impor bawang putih berarti ada sekitar Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih," paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat menyingung soal perizinan ini. KPPU menilai, Kemendag seperti tebang pilih merilis SPI. "Mungkin tetap ada persaingan soal pelaku usaha mendapatkan SPI. Semua pihak harus transparan," ujar Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra, di lokasi yang sama.

Guntur meminta agar Kemendag lebih adil mengatur persaingan importer. Diakuinya ini dilakukan agar pengusaha bawang putih yang menjadi anggota Pusbarindo bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Maka, pasokan komoditi bawang putih bisa tercukupi di dalam negeri.