"Untuk jumlah yang sudah memiliki ijin dari Bppt yaitu sebanyak 87, dan yang belum belum memiliki ijin yaitu ada empat,"katanya, saat ditemui di Kantornya, Kamis (17/7).

Lanjut kata Undang, dengan semain banyaknya jumlah waralaba yang dibangun ditiap Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, pihaknya mengaku sudah melayangkan surat kepada para pengusaha untuk tidak mendirkan waralaba barun, hal itu dilakukan pihak Bppt akan melakukan penataan terlebih dulu terhadap waralaba yang saat ini ada.

"Memang kita akui masih ada pengusaha yang nakan, yang mendirikan waralaba tidak menempuh prosedur terlebih dahulu, tetapi hal itu tetap kami kendalikan, maka dari itu mulai ulan juni sampai juli ini kita telah memberikan pembinaan atau pengarahan terhadap pengusaha waralaba itu sndiri,"ungkapnya.

Masih kata Undang seraya menambahkan, untuk penindakan keberadaan waralaba yang belum memiliki ijin yang saat ini sedang beroperasi, pihaknya mengaku sekarang sedang melakukan kordinasi atau tindakan secara persusif terhadap pengusaha waralaba.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Kabupaeten Pandeglang Mustandri mengatakan, dalam melakukan penertiban waralaba yang tidak berijin tersebut, pihaknya mengaku untuk saat ini masih menunggu rekomendasi dari pihak Bppt, selain itu pihaknya juga selalu aktif berkordinasi dengan Bppt

"Jadi kami tidak bisa melakukan penertiban tanpa adanya rekomendasi dari Dinas terkait, sebab dalam menindak persoalan waralaba yang belum berijin ini harus berdasarkan prosedur,"ungkapnya.