Soal Politik Dinasti, Parpol Mestinya Bertanggungjawab
JAKARTA-Partai politik harus ikut bertanggungjawab terkait maraknya politik dinasti di sejumlah daerah. Karena itu, RUU Pemilukada yang akan datang harus diperketat agar seorang calon tidak bisa serta merta maju menjadi pemimpin.
KEGELISAHAN TENAGA PENDIDIK MENUJU MASYARAKAT CERDAS
PENDIDIKAN SECARA UMUM
Amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
BPMPPKB Tangani 116 Kasus KDRT
PAMULANG-Selama tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangsel telah menangani 116 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Sedangkan, di 2011 BPMPPKB mencatat 140 kasus KDRT. Hampir seluruh kasus KDRT diselesaikan melalui jalur hukum.
Untuk menekan terjadinya kasus tersebut, BPMPPKB terus menggalakkan Satuan Tugas Perlindungan anak (Satgas PA) di seluruh kota Tangsel.
Sekretaris BPMPPKB Kota Tangsel, Yanti Sari mengatakan saat ini kami sudah memiliki 108 Satgas dan 540 relawan Perlindungan Anak di tingkat RW. Untuk saat ini masih di tingkat RW, ke depan akan sampai ke tingkat RT.
