Detakbanten.com, Jakarta - Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu menegaskan pihaknya solid dan independen dalam memilih bakal calon anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Adapun yang terjadi dalam proses wawancara, seperti yang disiarkan melalui kanal Youtube, merupakan dinamika tanya jawab yang terjadi untuk menggali calon secara detail. Hal ini sekaligus untuk mengklarifikasi berita yang tersebar di sebuah media massa, dan media sosial, yang memframing seolah Ketua Timsel menegur salah satu anggota Timsel karena memuji calon anggota.

Detakbanten.com Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan tim pendamping pemerintahan dan pemantauan bencana erupsi gunung Semeru. Upaya ini bagian dari bentuk respons pemerintah terhadap bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Detakbanten.com Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pegawai pemerintah daerah yang berstatus Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan itu diperoleh setelah seluruh pegawai secara aktif diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Detakbanten.com Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berpulang ke rahmatullah pada pukul 22.04 WIB, Minggu (24/10/2021). Pria kelahiran Pandeglang, 5 April 1968 itu meninggal dunia dalam usia 53 tahun, setelah berjuang melawan sakitnya.

Detakbanten.com Jakarta - Pengelolaan keuangan daerah menjadi urat nadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah ditengarai masih kerap terjadi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dibutuhkan instrumen dan upaya yang optimal. Salah satunya dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Detakbanten.com Tangerang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kekompakan Bupati Tangerang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu diungkapkannya usai melakukan Rapat Koordinasi di Kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Senin (26/7/2021).

detakbanten.com Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil menyelesaikan persoalan segmen batas daerah di Provinsi Aceh. Penyelesaian itu diresmikan dengan penandatanganan berita acara dan peta kesepakatan antarkepala daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Penandatanganan itu dilakukan saat Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (26/6/2021).

detakbanten.com Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan penyerapan belanja di daerah dengan melakukan berbagai monitoring dan rapat koordinasi. Hingga 11 Juni 2021, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terpantau masih rendah. Padahal, akhir Juni 2021, Pemerintah telah menargetkan realisasi belanja minimal 40%.

detakbanten.com JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer). Hal tersebut disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual.

Detakbanten.com Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan berupa hak akses verifikasi data NIK dan KTP-el dengan PT PLN (Persero).