Kemendagri Minta Komitmen Pemda dalam Program Sekolah Penggerak
detakbanten.com Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Sekolah Penggerak. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam “Peluncuran Merdeka Belajar 7: Program Sekolah Penggerak,” pada Senin (1/2/2021).
Kemendagri Minta Dukungan dan Sinergitas Pemda Agar APBD 2021 Terealisasi untuk Kesehatan dan Ekonomi
detakbanten.com Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta dukungan dan sinergitas seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), agar anggaran dalam APBD dapat terealisasi untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Fosesdasi) dengan Anggota Forsesdasi (Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota) pada Jumat (22/01/2021).
Kemendagri Serahkan Bantuan untuk Korban Terdampak Bencana Alam di Kabupaten Sumedang
detakbanten.com Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan bantuan untuk korban terdampak bencana alam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penyerahan dilakukan pada Jumat (22/1/21) oleh Kepala Biro Umum Kemendagri, Heru Tjahyono bersama Sekretaris Korpri, Yedi Rahmat kepada Bupati Sumedang di kediaman Bupati Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kemendagri Larang Penggantian Pejabat, Hasil Open Bidding Sia-Sia ?
detakbanten.com Cilegon - Terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Hal ini membuat para pemenang resah lantaran hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cilegon terancam tak bisa dilantik.
Kajian Kemendagri Terkait Evaluasi Pilkada Memasuki Babak Akhir
detakbanten.com Jakarta - Kajian evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, bekerja sama dengan beberapa lembaga think tank independent memasuki babak akhir. Beberapa lembaga think tank tersebut seperti CSIS, LP3ES, Perludem, Litbang Kompas, Puskapol UI, dan Universitas Telkom memaparkan hasil kajiannya yang dilakukan selama setahun terakhir, pada Senin (14/12) di Hotel Arya Duta Jakarta.
Kemendagri Akan Bekerja Keras Akomodir Pemilih yang Belum Rekam KTP-el
detakbanten.com Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dukcapil) akan bekerja keras untuk mengejar pemilih yang belum merekam data kependudukan. Seluruh Dukcapil di daerah yang akan menggelar Pilkada, telah diinstruksikan untuk all out dan proaktif layani warga. Reward and punishmen akan diberlakukan.
Kapuspen Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Perihal Surat Rekomendasi Netralitas ASN
detakbanten.com JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengingatkan kembali perihal surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri sebagai peringatan atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2020 agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda). Hal tersebut disampaikan Benni di Gedung B Kemendagri, Selasa (2/11/2020).
Dirjen Adwil Kemendagri Minta Pemda, Hingga RT/RW Siaga Banjir dan Longsor
detakbanten.com Jakarta - Menyusul peringatan dini cuaca Jabodetabek tanggal 1 November yang memperkirakan potensi terjadi hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah wilayah di Jabodetabek, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota hingga tingkat Kelurahan, RW dan RT siaga banjir dan longsor.
Kemendagri Akan Gencarkan Evaluasi Mingguan untuk Dorong Realisasi APBD
detakbanten.com JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan melakukan evaluasi mingguan untuk mendorong daerah-daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya dinilai masih rendah.
Pilkada Tetap Dilaksanakan dengan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Sanksi hukum
detakbanten.com Jakarta - Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II DPR RI menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Tetap digelar pada 9 Desember 2020 dengan penegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.