Aksi unjuk rasa (UNRAS) yang akan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat BP2A2N itu lantaran pihak penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilukada di dalam hal ini Kabupaten Tangerang itu, dinilai kurang responsif terhadap aduan lembaga sosial kontrol terkait beberapa hal.

Diantaranya kata Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Banten Ahmad Suhud, terkait surat audiensi yang telah dilayangkannya pada 30 April 2024 lalu, namun hingga kini tak ada respon positif dari pihak KPUD Kabupaten Tangerang.

"Padahal itu ada kaitannya dengan tahapan rekrutmen anggota PPK yang dilakukan oleh KPUD dalam menghadapi pesta Demokrasi Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang," ungkap Ahmad Suhud, Jumat (17/5/2024).

Kata aktivis asal Jambe yang juga mantan ketua KIPP ini, KPUD Kabupaten Tangerang harus nya respon terhadap aduan dari lembaga, sebab itu juga ada tahapannya yakni Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap rekrutmen calon anggota PPK.

"Jangan juga mengabaikan itu, surat permohonan audiensi kami saja sampai saat ini tidak direspon, bagaimana mau bersinergi kalau polanya seperti itu," ujar Suhud.

Menurutnya, KPUD Kabupaten Tangerang telah mengabaikan tanggapan dan masukan masyarakat yang sifatnya untuk membangun kearah yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pesta Demokrasi Pilkada di Kabupaten Tangerang.

"Kami telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke pihak Kepolisian Polresta Tangerang, tembusan Pj Bupati Tangerang juga KPUD, dan kami akan aksi pada Rabu 22 Mei 2024 mendatang," tutup Ahmad Suhud. (Day/Han)