Menurut Kordinator lapangan (Korlap) aksi Imat Rahmatulloh, aksi yang dilakukan tersebut menuntut agar Gubernur menindak tegas oknum oknum yang telah melegalisasi masalah izin terkait aktifitas pengerukan tanah diwilayahnya, karna menurutnya, dalam masalah perizinan, masyarakat tidak pernah dilibatkan.

"Sosialisasi juga itu tidak dilibatkan masyarakat, saat ini, disana telah ada gesekan antara masyarakat akibat masalah tersebut, jadi kami minta ketegasan Gubernur dalam hal ini, agar masyarakat tidak jadi korban," katanya.

Imat juga menjelaskan, dalam masalah galian atau pengerukan tanah di Desa Sanding, walaupun sebelumnya sempat ada mediasi beberapa waktu lalu dengan pihak perusahaan dan aparat wilayah, namun tidak ada titik temu lantaran terkesan adanya keberpihakan pemerintah dengan para pelaku usaha.

"Keinginan dari masyarakat harga mati menutup aktifitas yang ada di desa sanding, dan gubernur harus bertindak tegas dalam hal ini, agar jangan sampai didesa kami terpecah belah dari kepemudaan, pengajian dan tokoh agama akibat masalah ini," tandasnya