Terkait mekanisme perencanaan anggaran pembangunan, Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan perencanaan anggaran dimulai dari musrembang tingkat desa, kecamatan, dan tingkat Kabupaten Tangerang.

"Kemudian diituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang juga disepakati oleh masyarakat," kata Calon Bupati Tangerang nomor urut 2 ini.

Mengenai implementasi kebijakan pelayanan publik secara digitalisasi di Kabupaten Tangerang, ia juga menjelaskan, bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi perubahan dari konvesional ke, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melakukan itu.

"Kedua juga ada upaya lain dari kami untuk mempercepat layanan publik di titik-titik terentu diantaranya yang sudah didirikan itu di Citra Raya, dan nanti akan kita tambah di Pantura, dan Balaraja," terangnya.

Proses layanan publik secara digitalisasi ini sudah dilakukan dan terbukti ada di salah satu OPD yakni DPMPTSP yang layanannya sudah berbasis aplikasi.

"Masyarakat tidak perlu datang dan pengaduan masyarakat juga sudah dilakukan secara aplikasi melalui website, Pemda sudah menjalan itu tinggal optimalisasi saja," tuturnya.

Sementara, terkait perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang di segi pembiayaan UMKM dan peningkatan daya saing, Maesyal menyebut, menurut data yang ada sekitar 661 ribu UMKM dan 500 koperasi di Kabupaten Tangerang.

Untuk pembiayaan modal sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 21 miliar dengan nilai bantuan modalnya untuk setiap UMKM sebesar Rp500 juta.

"Ke depan bahwa kami akan juga segera mendirikan rumah pemberdayaan rumah umkm dan melatih pembina pelaku UMKM supaya memhami manajemen usaha yang dijalankan," tandasnya.