Kepolisian Nasional Filipina mulai menampilkan pertunjukan di sekolah Manila pada bulan ini. Hiburan sekaligus kampanye tersebut turut menampilkan boneka kepala kepolisian, Ronald dela Rosa.

Langkah itu adalah kebijakan antinarkotika terbaru Duterte, kerap dijuluki "Penghukum", yang menang pemilihan presiden pada Mei karena berjanji memberantas narkotika.

"Saya benci narkotika dan jangan kalian memakainya karena kalian adalah harapan negeri ini," kata boneka Duterte di hadapan anak-anak masyarakat miskin di dekat wilayah tempat pembuangan sampah akhir di Manila.

Polisi juga menampilkan maskot dengan wajah tersenyum yang suka menari, tampak seperti dela Rosa. Ia menyebar pesan ke acara anak muda lainnya di ibukota Filipina. Pihak tersebut turut berkampanye antinarkoba melalui komik demi mendorong anak-anak agar menjauhi obat terlarang.

"Ini adalah bagian dari program kami meyakinkan dan memastikan keamanan masyarakat, khususnya untuk mereka yang belum pernah melakukan tindak kejahatan," kata Regimio Sedanto, kepala urusan hubungan masyarakat kepolisian.

Merujuk data kepolisian, lebih dari 1.900 orang tewas sejak Duterte menjabat sebagai Presiden. Duterte sempat mengatakan dalam pidato Hari Pahlawan Nasional, Senin, tak akan ada kata berhenti dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kelompok teater mahasiswa dari Manila, U.P Repertory turut menggunakan drama menolak kebijakan Duterte. Mereka menampilkan kisah kematian seorang mahasiswa setempat yang dinilai ditembak oleh polisi dalam salah satu aksi pemberantasan narkobanya.

Peserta pertunjukan drama tampak duduk di ruangan remang-remang dengan mata tertutup. Pertunjukan tersebut merupakan simulasi kejadian dalam "sarang narkoba". Aktor tampak memukul sesuatu guna meniru bunyi tembakan.

"Kami ingin menunjukkan situasi yang dihadapi anak muda, mereka yang terdampak aksi pembunuhan di bawah kebijakan Presiden baru," kata Gio Potes, penulis naskah.

Amerika Serikat, sekutu dekat Filipina pada pekan lalu mengaku "prihatin" atas banyaknya laporan pembunuhan di luar pengadilan.

Pihak itu mendesak pemerintahan Duterte untuk memastikan agar penegakan hukum "selaras dengan kewajiban menghormati HAM". Demikian laporan Reuters.