Meski demikian, buruh di minta meminta kepada Pemerintah Pusat agar menghentikan pembahasan Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja). Karena dapat berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Demikian dikatakan Ketua DPD SPN Provinsi Banten, Intan Indria Dewi melalui sambungan telephone, Jum'at(1/5/2020).

Intan juga meminta, kepada Pemerintah pusat maupun Provinsi Banten fokus pada penanganan dampak Covid-19, karena ribuan pekerja di PHK sepihak tanpa mendapatkan pesangon.

"Bahkan pekerja di liburkan tanpa mendapatkan upah, THR pun akan dikebiri hingga 50 persen. Apalagi ancaman keselamatan dan kesehatan terhadap para pekerja yang masih harus menjalankan roda produksi di masa pandemi Covid-19. Tolong di pikirkan," kata Intan dengan nada datar.

Intan juga menegaskan, bahwasanya ribuan buruh di Banten tetap menolak RUU Cipta Kerja, karena sangatlah merugikan para pekerja. "Kami tetap menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja yang merugikan para buruh, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan Omnibuslaw RUU Cipta Kerja," tegas Intan.

Di akhir pembicaraan, Intan berharap, agar kebijakan pemerintah tidak diskriminatif terhadap kaum buruh, dan memprioritaskan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja yang saat ini masih bekerja.

"Karena kami kaum buruh tidak kebal terhadap Virus Covid-19, tetapi masih harus pulang dan berangkat kerja demi menghidupi keluarga. Pemerintah juga harus cepat tanggap dalam memberikan bantuan untuk para buruh dan masyarakat yang saat ini kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Agar kebutuhan hidupnya dan keluarganya dapat tetap terpenuhi," tutup Intan seraya mengakhiri wawancara.