Rudy mengatakan, dalam pemilihan pilkades tidak mengenal tim sukses formal. Namun yang ada tim sukses informal.

"Sebenarnya Pilkades tidak mengenal tim sukses formal, namun yang ada tim sukses informal. Sehingga panitia pemilihan desa, kecamatan dan kabupaten tidak punya kewajiban pendataan kepada tim sukses tersebut. Namun hati-hati, bagi Cakades yang melibatkan tim sukses ASN, TNI, Polri dan BPD harus netral, karena terdapat aturan Perbup nomor 3 tahun 2021," ungkap Rudy Suhartanto saat ditemui di kantornya, DPMD Kabupaten Serang, Selasa(29/6/2021)

Tidak sampai disitu, masih kata Rudy, untuk kejadian di Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, seharusnya Pengawas Kecamatan (Panwas) berkewajiban menegur tim sukses maupun Cakades tersebut.

"Harus ditegur orang yang bersangkutan. Walaupun secara SOP belum ada kewajiban Panwas itu mengawasi proses kampanye sebelum kampanye, karena kampanye dimulai tanggal 5 Juli 2021. Sehingga si Cakades bisa diberikan rambu-rambu waspada aturan Perbup," jelasnya.

Diakhir wawancara, Rudy menegaskan, secara administrasi tidak ada kewajiban membentuk tim sukses, hanya tim sukses informal dibentuk secara pribadi oleh para Cakades.

Dikarenakan, sambungnya, Pilkades berbeda dengan Pileg dan Pilkada, tanpa pengusung Partai Politik (Parpol).

"Jadi artinya Pilkades tidak diberikan kewenangan secara formal untuk membentuk tim sukses, tapi yang ada tim sukses informal berangkat dari inisiatif pribadi yang bersangkutan. Tapi jenisnya hanyalah membantu Cakades untuk pesta demokrasi," tutup Rudy.