Mendagri : Pencegahan Radikalisme Perlu Peranan dari Semua Kalangan

Mendagri : Pencegahan Radikalisme Perlu Peranan dari Semua Kalangan

detakbanten.com BANTEN - Pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan perlunya peranan dari semua kalangan. Pencegahan radikalisme harus ada sinergitas antara pemerintah dan kalangan lainnya seperti tokoh masyarakat dan ulama harus ditingkatkan.

Hal itu di katakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo saat pimpin langsung apel siaga Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin (15/02).

"Saya meminta kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan sinergi bersama masyarakat dalam pencegahan kelompok radikalisme. Forum yang sudah terbentuk pun harus semakin ditingkatkan untuk menandai pencegahan kelompok radikalisme," jelas Mendagri, Senin (15/2).

Lebih lanjut Tjahyo mengatakan, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban disetiap wilayah masih mungkin terjadi dan tidak dapat diprediksi. "Untuk itu perlu kita waspadai melalui deteksi dini pada setiap wilayah masing-masing," pintanya.

menurut mendagri, kondisi sosial politik saat ini dihadapkan pada meningkatnya eskalasi konflik yang ditandai dengan terjadinya benturan dari berbagai kepentingan yang dilakukan antar kelompok masyarakat, terutama konflik-konflik yang bersumber dari pemikiran-pemikiran radikal sehingga menggerus rasa nasionalisme terhadap NKRI.

Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno menegaskan, pemerintah berkewajiban menciptakan kehidupan yang tentram dan damai ditengah masyarakat untuk melakukan aktifitas tanpa rasa takut dan cemas.

"Hal tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata tetapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pesan anti kekerasan melalui tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat baik dalam forum seperti ceramah, pengajian, majlis taklim dan bahkan melalui siaran media massa,"jelasnya

Gubernur berharap, tokoh masyarakat dan ulama, dapat menyampaikan pesan yang dapat menjaga toleransi antar umat beragama serta menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme serta dibarengi dengan ajakan untuk mencintai NKRI.

Lanjut Gubernur menjelaskan, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

"maka dari itu, Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman,"ujarnya.

untuk diketahui, Apel siaga Pol PP dan Linmas melibatkan 1300 personel yang terdiri dari Pol PP Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, Praja IPDN serta TNI/Polri.

Dalam apel tersebut juga dilakukan nota kesepahaman antara Pemprov Banten dalam hal ini Pol PP, Dinas Pendidikan, dan Kesbangpol bersama Polda Banten dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam upaya mencegah deradikalisasi di wilayah Provinsi Banten.

 

 

Go to top