Pemaparan capaian kinerja tersebut dilakukan Syarmadani mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 4 tahun 2023, pasal 18, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

“Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah,” ucapnya, Jumat (1/9/2023).

Kata dia, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan penilaian kepada para penjabat Kepala Daerah. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah tersebut, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan.

“Tuntunan apa yang sudah dipandu oleh Irjen, kami melakukan 3 pendekatan dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan,” ungkap dia.

Syarmadani menambahkan, pada kesempatan itu juga memaparkan 5 indikator yang terkait dengan ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan pelayanan publik.

"Sudah lakukan kunjungan sebagai dukungan moral, berkunjung ke Rumah Sakit, sehingga harapan kawan juga paham ini, RSUD Dr Kumpulan Pane) akreditasi mencapai Paripurna,” imbuh Syarmadani.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden RI, sudah laksanakan dengan dana yang ada sehingga IPM Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari sebelumnya nomor 5 menjadi nomor 4 se-Sumatera Utara, hal ini merupakan keberlanjutan dari keberhasilan sebelumnya.

“Mudah-mudahan cukup memberi gambaran dan diberi masukan bagaimana kami meningkatkan kinerja di Kota Tebing Tinggi,” bilangnya.(ap).