Menurut Dulamin dari LPKSM Nu-Semar mengatakan, sudah sepantasnya Kota Tangerang memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seperti di daerah- daerah lainnya. Melihat kota Tangerang merupakan kota industri, sudah selayaknya BPSK ada.

"Hal ini kita minta semata mata untuk kepentingan masyarakat kota Tangerang, tentunya untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya sesuai harapan masyarakat,
Namun sepertinya jauh dari harapan masyarakat. Pembentukan BPSK yang sudah bertahun tahun kita ajukan belum juga terbentuk sampai saat ini, " ujar Dulamin, Senin (8/615).

Sementara Asda 1 Syaeful Rohman mengakui, pihaknya memang pada tahun 2009 lalu telah menerima pengajuan tersebut, dan hal ini sudah diterima oleh pihaknya. Namun karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi pada waktu itu jadi sempat tertunda.

Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam hal ini berjanji akan kembali mengkaji terkait pembentukan BPSK . "Kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sarana prasarananya harus kita lengkapi terlebih dulu dan lainnya, " jelas Saeful Rohman.

Syaeful juga menambahkan, Pemerintah daerah dalam hal ini sudah membahas dua sampai tiga kali terkait BPSK, dan memang sepertinya perlu pengkajian ulang yang mendalam

" Jadi bukannya Pemkot Tangerang tidak peduli dengan masyarakat," katanya.

Selain itu kata Syaeful, BPSK harus ditetapkan oleh menteri perdagangan, bukannya pemerintah daerah. Jadi perlu kajian ulang dan disempurnakan, namun demikian Pemkot akan mencoba kembali tahun ini agar pembentukan BPSK bisa cepat terselesaikan.

" Ya, perlu disempurnakan lagi agar dilapangannya nanti tidak banyak kendala,sebab Pemkot juga harus siap dengan konsekuensinya nanti," pungkasnya.