Dalam aksi unjuk rasa (Unras) kawal rapat pleno kenaikan upah minimum Kabupaten Tangerang itu, ribuan buruh Alttar menyuarakan tiga tuntutan diantaranya, Naikan upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 24,5 persen. Tolak PHK dengan alasan Resesi global. Tolak upah murah berkedok Fleksibilitas jam dan hari kerja.

"Hari ini kita melakukan aksi mengawal sidang dewan pengupahan kabupaten Tangerang, sekaligus aksi lanjutan setelah sebelumnya tanggal 15 November 2022 yang lalu kami telah melakukan Unras di depan kantor Bupati Tangerang," Hadi Murdianto koordinator aksi unjuk rasa.

Dikatakan Hadi, tiga tuntutan kenaikan upah ini mengacu kepada hasil survei di beberapa pusat perniagaan atau pasar terkait kebutuhan hidup layak (KHL).

"Berdasarkan hasil survei di beberapa pasar bahwa kebutuhan hidup layak (KHL) yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten Tangerang dan kepada dewan pengupahan di angka 24,5 persen," ujar Hadi.

Menurut Hadi angka 24, 5 persen tersebut merupakan angka yang bisa dikompromikan bersama anggota serikat pekerja lainnya.

"Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Tangerang, karena dengan situasi hari ini pasca kenaikan BBM, harga sembako yang melambung tinggi, dampaknya luar biasa, makanya perlu ada kenaikan upah 24,5 persen di tahun 2023," ujar Hadi.

Bila kenaikan upah minimum Kabupaten Tangerang tidak mencapai 24,5 persen, maka pemerintah Kabupaten ingkar terhadap hasil konstitusi," (Day/Han).