Ketua DPC SPSI Rustam Efendi mengatakan, keputusan mentri tengaa kerja tersebut sama sekali tidak mendasar, karena buruh bisaencairkan jaminan hari tuanya setelah usia 56 Tahun atau masuk usia pensiun.

"Seluruh buruh Tangerang menolak peremenaker tersebut, dan kami akan menggelar demo besar - besaran," terang Rustam.

Rustam menambahkan, penolakan permenker memicu terjadinya petisi penolakan bahkan dengan aksi unjuk rasa ke kantor Kemenaker - Jakarta atau di kantor cabang seluruh Indonesia, termasuk BPJS cabang Citra Raya.

"Yang kerja kami,yang nabung kami,uang juga uang kami giliran mau ngambil di persulit Sementara PHK di permudah gmn tidak sadis Coba," terang Rustam.

Penolakan juga datang dari  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menurut Presiden KSPI Said Ikbal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Seharusnya dapat lebih berdiri bersama para buruh. Dimana angka PHK akibat Covid-19 masih terasa dalam artian belum sepenuhnya perekonomian bangkit.

"Belum bangkit, hotel-hotel maskapai penerbangan travel perusahaan perusahaan padat karya masih terpukul. Itu bisa dilihat dari tingkat hunian bagi industri pariwisata, tingkat kedatangan pesawat. Kalau industri manufaktur bisa dilihat belum direkrutnya karyawan kontrak dan karyawan outsourcing jangan terlalu kejam dengan buruh," jelasnya.