Jalan tersebut merupakan jalur penghubung antar Desa, selain digunakan sebagai akses untuk menopang berjalannya roda perekonomian masyarakat, jalan ini juga digunakan sebagai jalur utama oleh masyarakat sekitar.

Kondisi yang rusak parah ini sudah tidak tersentuh oleh pembangunan dalam kurun waktu yang berlangsung cukup lama, hal ini mengakibatkan masyarakat pengguna jalan mau tidak mau harus tetap melaluinya.

Selain itu jika sudah hujan turun ataupun mulai musim hujan tiba, masyarakat sekitar harus memutar arah lantaran medan jalan tersebut sangat sulit untuk dilalui, serta tidak jarang masyarakat yang melontarkan keluhannya, namun mereka tidak tahu akan bermuara kemana dan kepada siapa.

Sementara Pemerintah Desa setempat bukan tidak ingin membangun infrastruktur tersebut, akan tetapi terbentur regulasi yang berlaku lantaran hal itu bukan ranah serta kebijakan pemerintah Desa.

Hal ini dilontarkan Cecep, salah seorang pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut menuturkan kepada detakbanten.com, dirinya sangat menyesalkan kondisi jalan yang sudah rusak seperti ini masih dibiarkan berlarut-larut dan apabila masyarakat harus melakukan swadaya guna memperbaiki jalan, dirinya mempertanyakan dimana tanggungjawab dari Pemerintah.

"Jika kondisinya masih terus rusak seperti ini saja, apakah masyarakat harus melakukan swadaya untuk membangun jalan, Kita sih siap saja, namun dimana tanggungjawab pemerintah atas rusaknya jalan yang seolah dibiarkan seperti ini," kata Cecep.

Sementara itu Kodoy salah satu aktifis dari organisasi Himpunan Pemuda dan Pelajar Cihara (HPPC) berharap, Pemerintah terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut, pasalnya jalan tersebut kondisinya sudah rusak parah dan sulit untuk dilalui.

"Ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait, bagaimana masyarakat akan sejahtera, ketika infrastrukturnya sebagai penunjang kemajuan perekonomian masyarakat tidak mendukung, kemudian juga bagaimana para pelajar akan nyaman mengenyam pendidikan, ketika aksesnya seolah menambah beban pelajar untuk datang ke sekolah, begitu pula untuk melayani kesehatan masyarakat juga tentunya akan sulit didapatkan, ketika aksesnya sendiri sulit untuk dilalui," ujar Kodoy

Kepala Desa Ciparahu, Ade Sujana mengatakan, dirinya sempat menanyakan kepada Bupati Lebak perihal jalan tersebut, sesuai dengan janji bupati memang benar itu akan dibangun tahun kemarin, namun pada realisasinya malah dialihkan ke jalur Kecamatan yang berada di Desa lain.

"Ini bukan untuk saling lempar dan bukan untuk menyalahkan juga, namun jika jalan Kabupaten itu tanggungjawab Camat," tutur Ade.

Ade Sujana juga menjelaskan, sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku Kepala Desa, akhirnya walaupun bukan ranah dan kebijakan Desa, namun setiap tahun ketika akan menghadapi peringatan hari raya idul fitri, dirinya berinisiatif membeli batu sebanyak empat mobil dumptruk dan menggunakan dana pribadi, serta diapasang sendiri yang dibantu oleh linmas.

"Kepala Desa setiap tahunnya memperbaiki jalan tersebut dengan uang sendiri dan dipasang sendiri, paling dibantu oleh linmas, kenapa demikian, lantaran jikalau melibatkan masyarakat sudah pasti menduga, hal itu adalah program perawatan pembangunan," pungkas Ade, Kamis (27/9/18).

Sambung Ade, tidak jarang masyarakat yang kurang paham mempertanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) dikemanakan, sehingga jalan tersebut tidak dibangun-bangun, sementara jika pihaknya membangun jalan tersebut justru menyalahi aturan.

"Yang pasti terkait jalan ini, Kita sudah kita laporkan langsung kepada Bupati Lebak, bahkan untuk proposal, setiap tahun juga Kita selalu mengajukan," tambahnya.