"Merujuk pada STR Netralitas Polri, pimpinan dan seluruh anggota Polri harus patuh aturan netralitas Polri. Kalau berani melanggar, sanksi terberatnya pemecatan," ujar Poengky, dihubungi Sabtu (11/11/2023).

Ia juga meminta masyarakat aktif mengawasi bila ditemukan dugaan mengarah ke sikap ketidaknetralan itu. "Aduan bisa disampakan ke pengawas internal Propam atau pengawas eksternal Kompolnas," jawabnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Ia menyatakan aparatur sipil dan TNI-Polri sudah digariskan untuk netral dalam Pemilu. "Kalau ada dugaan isu keterlibatan pihak atau lembaga terkait, cenderung mengarah ke dugaan pelanggaran," tukas Sugeng.