Menkumham Dianggap Memperburuk Citra Pemerintahan Jokowi

Ilustrasi (malutpost) Ilustrasi (malutpost)

Detakbanten.com NASIONAL  Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Laksono, menuai kritik dari kubu Ical.

Lewat kuasa hukum Partai Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra, tindakan Menkumham Yasonna Laoly dianggap memperburuk citra pemerintahan Jokowi. "Apa yang dilakukan Menkumham ini benar-benar memberikan citra buruk pemerintahan sekarang yang cenderung memihak salah satu kubu ketika terjadi konflik internal pada sebuah partai," kata Yusril, Selasa (10/3/2015).

Yusril menilai, intervensi pemerintah dalam urusan rumah tangga partai politik sacam ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. "Menkumham harusnya bersikap legalistik, bukan bertindak seperti seorang politikus. Tidak salah kalau orang menduga, pemerintah mendukung salah satu kubu untuk kepentingannya sendiri," tandas Yusril.

Sebagai pengelola negara yang memegang mandat dari rakyat, Yusril pun meminta pemerintah untuk mengikuti prosedur hukum dalam menuntaskan konflik di internal partai politik.

 

 

Go to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries