Rahayu Saraswati: Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang

KSB dengan para wakil sekretaris dan wakil bendahara KSB dengan para wakil sekretaris dan wakil bendahara

detakbanten.com BATAM - Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) melakukan Rapat Nasional selama 2 hari di Batam, Kepulauan Riau. Rapat ini dihadiri oleh 39 organisasi dan individu aktivis dari seluruh Indonesia yang aktif dan fokus bekerja melawan perdagangan orang melalui, di antaranya, pendampingan hukum, advokasi kebijakan, pemulihan dan pemulangan korban, reitegrasi sosial, dan penyediaan rumah aman bagi korban TPPO di Indonesia.

Dalam pertemuan kali ini, telah disepakati beberapa hal. Pertama, bahwa JarNas akan menjadi organisasi berbadan hukum guna memperkuat perjuangan melawan perdagangan orang. Kedua, adanya pemilihan struktur kepengurusan yang baru untuk periode berikutnya. Dan ketiga, pembuatan strategi program kerja yang termasuk di dalamnya pembuatan rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan dan draft Revisi UU no. 21 tahun 2007 mengenai TPPO.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang telah berperan sebagai inisiator dan Ketua Umum sejak berdirinya JarNas di tahun 2018 telah terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2024-2028. Beliau didampingi Romo Christanctus Paschalis Saturnus dari KKPPMP (Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau) Keuskupan Pangkalpinang yang terpilih sebagai Ketua Harian, Winda Winowatan dari Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU) sebagai Sekretaris, dan Dharma Asthi dari Dark Bali sebagai Bendahara.

“PR kita ke depan masih banyak,” tegas Sara, panggilan dari Ketua Umum JarNas yang juga Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029. “Indonesia masih menjadi sarang perdagangan orang. Kasus-kasus masih meraja lela dan anak bangsa masih terus menjadi korban dan dipandang sebagi komoditas oleh sindikat perdagangan orang. Kita perlu sikap tegas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan orang di Indonesia dan adanya lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia guna mengurangi kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan iming-iming pekerjaan yang sebenarnya tidak ada (scamming). Kita juga perlu keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban dan pemberian kepastian hukum dan keadilan dengan memastikan hukum ditegakkan terhadap pelaku.”

Menurutnya, data menunjukkan Batam, Bali, Surabaya, Manado, Jakarta, bahkan Papua menjadi sentra-sentra perdagangan orang. “Banyak daerah tersebut menjadi bukan hanya sumber tetapi juga tempat transit dan destinasi untuk perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual. Jangan lupa persoalan Pekerja Migran Indonesia di sektor informal yang seringkali menjadi PMI non-prosedural dan rentan terhadap TPPO. NTT setiap tahunnya menerima pulang ratusan PMI sudah dalam peti mati dan lebih dari 90% pasti PMI non-prosedural,” kata perempuan yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Romo Paschal sebagai Ketua Harian yang baru menambahkan, “JarNas Anti TPPO siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang.” Rohaniawan ini pernah menerima penghargaan dari LPSK dan menegaskan pentingnya LPSK dalam upaya tersebut.

JarNas Anti TPPO diinisiasi pada Desember 2018 dan beranggotakan kurang dari 30 organisasi dan individu pada saat pendirian. Sekarang, keanggotaan telah mencapai empat puluh satu (41) organisasi dan individu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

 

 

Go to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries