Sidang Gugatan PT WNI Diaspora Berlanjut, Pemohon Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang Memiliki Presidential Threshold

Written by Red

Thursday, 24/02/2022

Sidang Gugatan PT WNI Diaspora Berlanjut, Pemohon Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang Memiliki Presidential Threshold

Detakbanten.com, JAKARTA – Sidang lanjutan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diajukan oleh 27 WNI Diaspora dari mancanegara baru saja selesai dilaksanakan dengan agenda persidangan perbaikan permohonan (23/2/2022).

“Kami sudah melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan dari Majelis Hakim dan tambahan dari kami. Setidaknya ada 11 poin perbaikan yang kami lakukan, diantaranya kami perkuat aspek perbandingan dengan negara-negara lain terkait persyaratan pencalonan sebagai presiden untuk memperkuat dalil-dalil kami”, kata Muhamad Raziv Barokah selaku Kuasa Hukum Pemohon.

Ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut menurut Para Pemohon telah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memilih maupun dipilih. Selain itu, keberadaan regulasi ambang batas pencalonan presiden tersebut berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat.

“Hadirnya Pasal 222 UU Pemilu telah mengakibatkan tertutupnya hak rakyat yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden, termasuk diantaranya WNI yang berada di luar negeri atau diaspora. Kebijakan pembatasan tersebut justru melanggengkan oligarki”, tegas Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 yang juga Kuasa Hukum Para Pemohon.

Setidaknya ada 12 poin perbaikan yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan, diantaranya adalah perbandingan antara pemilihan presiden di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Para Pemohon menyanggah pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengatakan bahwa di Amerika Serikat hanya ada 2 (dua) partai politik, yakni Demokrat (Democrat) dan Republik (Republican) serta calon yang maju melalui jalur independen.

“Salah besar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan Amerika Serikat hanya memiliki 2 partai politik. Justru ada banyak sekali. Bahkan pemilihan presiden tahun 2020 lalu secara resmi terdaftar sebanyak 1,212 kandidat presiden di Federal Election Commission (FEC), semacam KPU di Indonesia”, ungkap Chris Komari, WNI Indonesia yang telah menetap 30 tahun di Amerika Serikat, Akitivis Demokrasi dan Anggota City Council tahun 2002 dan 2008.

Menurut Chris, yang menjadi prinsip dasar dan fundamental dari sistem demokrasi adalah sejauh mana kedaulatan rakyat itu diterjemahkan, dijalankan, dihormati, dan diimplementasikan dalam pemerintahan, pemilihan umum, dan parlemen. Kedaulatan rakyat adalah prinsip demokrasi yang tertinggi, bukan kedaulatan pemerintah, bukan kedaulatan presiden, bukan kedaulatan parlemen dan bukan kedaulatan partai politik.

Chris juga menambahkan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Justru, presidential threshold tersebut berdampak pada penurunan kualitas demokrasi di suatu negara. Chris menjelaskan mengapa indeks demokrasi di Indonesia menurun, yakni setidaknya karena 5 faktor sebagaimana dikemukakan oleh Economist Intelligent Unit, lembaga internasional yang selalu mengadakan survei setiap tahun untuk mengukur kualitas suatu negara, antara lain: 1) elektoral proses dan pluralisme; 2) fungsi pemerintahan; 3) partisipasi politik; 4) kultur politik; dan 5) kebebasan sipil.

“Presidential threshold jelas akan mengurangi makna pluralisme dalam pilpres, mengedepankan fungsi partai politik daripada fungsi pemerintahan, mengurangi partisipasi politik masyarakat dalam pilpres karena telah dikuasai oleh partai politik, membentuk kultur politik yang berorientasi pada partai politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengurangi kebebasan sipil karena masyarakat biasa tidak akan pernah bisa menjadi kandidat presiden, terlebih kami WNI diaspora”, tutup Chris. (*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
1. Denny Indrayana (0817 726 299)
2. Muhamad Raziv Barokah (0822 9882 4343)
3. Chris Komari +1 (925) 727-8195 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tags:
Published in: Nasional

More in this category:

Related items

Detak Sumatera

 

 

Advertorial

Berita Terkini

Politik

Hukum & Kriminal

Lihat Semua ....

Nasional

Catatan Redaksi

«November 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online

Go to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries