Detak Banten - Detak Berita Opini Seketika Menjangkau Dunia

Kampus (Tak) Tercinta

detaktangsel.com- OPINI, Ternyata selera humor kawan-kawan sesama alumni Sekolah Tinggi Publisistik (STP) Lenteng Agung, Jakarta Selatan, nyaris tidak pernah berubah sama sekali. Karakter yang melekat dan mengalir pada diri mereka masing-masing senantiasa terpancar lewat celotehnya, penuturannya, dan gelak tawa mereka.

Yang Lain Bersandiwara, Saya Apa Adanya

detaktangsel.com- OPINI, Lama juga tidak ketemu Febuar Rahman yang biasa kupanggil Kak Feb. Aku menyempatkan diri ngobrol via dunia maya (dumay) facebook sejak Kak Feb nyaleg DPR RI nomor urut 2 dari PKPI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Muratara, dan Lubuklinggau.

Dulur Aku Nyaleg Hei....

Dulur Aku Nyaleg Hei....

detaktangsel.com - Sejumlah nama teman  tercantum  di deretan daftar tetap calon anggota legislatif (caleg), baik di tingkat lokal maupun nasional. Juga ada terdaftar sebagai calon anggota DPD.

Parpol Islam Dan Perspektif Oposisi

DEDDY TRIYONODeddy Triyono
redaktur detaktangsel.com
Gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern misalnya, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin.

Politik Tanpa Alur SBY

Politik Tanpa Alur SBY

derinoOleh : Derio Adzani Moekti
Mahasiswa UIN Syarief Hidayatullah Jakarta

detaktangsel.com - Kemenangan Partai Demokrat yang digawangi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina merupakan cermin dari runtuhnya dikotomi aliran politik jika dilihat dari aspek parpol pendukungnya. Karena sejak awal pencalonannya SBY di dukung oleh parpol yang relatif plural dan menepikan aliran dan ideologi politik.
Sementara dilihat dari konfigurasi dukungan itu, fenomena politik menunjukkan adanya nomadenisme politik (political nomadenism) atau perpindahan dari ikatan aliran dan ideologis ke dalam satu titik kepentingan politik untuk mendukung dan mengusung SBY menjadi presiden. Artinya, kernenangan kubu SBY dalam Pemilu Legislatif sesungguhnya merupakan cermin dari telah mapan dan tingginya tingkat rasionalitas politik publik.
Menjelang Pemilu Presiden, gerakan kubu SBY untuk memenangkan pertarungan melahirkan politik tanpa alur (politics without cliches). Di mana kita telah diperlihatkan oleh adanya fenomena akan gejala bertemunya aliran dan ideologi politik dalam satu bingkai kepentingan, yakni lahirnya presiden baru yang dapat melakukan perubahan tanpa menghiraukan asal-muasal dan dikotomi aliran politik.
Lahirnya politik tanpa alur ini, menurut Daniel Bell dalam bukunya berjudul The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (1962), biasanya dapat terjadi bila suatu aliran politik tidak dapat hidup pada puncak kebesaran. Tidak dapat pula mempengaruhi kebijakan politik suatu bangsa dengan alirannya. Sehingga pada saat yang bersamaan akan terjadi kecenderungan aliran dan ideologi itu melebur dalam satu titik mendekati kesamaan kepentingan.
Sedangkan meminjam istilah Jean Bethke Elshtain, politik tanpa alur (politics without cliches), kita juga bisa menyikapi berbagai masalah baru tanpa prakonsepsi dan tanpa distorsi ideologis. Kita dimungkinkan untuk berpikir tentang prinsip dasar dan tujuan akhir tanpa kekakuan partisan.
Ini adalah jalan realistis, di mana akhir ideologi atau setidaknya titik perjumpaan ideologi-ideologi. Berbagai ideologi semacam komunisme, eksistensialisme, atau keyakinan agama ingin hidup pada titik ekstrem tertentu dan mengritik manusia biasa karena gagal untuk hidup pada puncak kebesaran.
Orang akan berusaha melakukan itu jika terdapat kemungkinan sejati bahwa momen selanjutnya memang benar-benar ada. Sebuah momen perubahan muncul ketika penyelamatan atau revolusi atau hasrat sejati mampu diraih. Namun, semua itu adalah ilusi. Yang ada di depan kita hanyalah kehidupan sehari-hari yang sama sekali tidak heroik. Makanya, sudah saatnya kita memasuki politik yang rasional. Namun, elit politik negeri di aras lokal atau nasional lebih sibuk merebut dan kekuasaan dalam Pemilu. Akhirnya rakyat pun kehilangan arah menghadapi berbagai problem kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Demokrasi pun kerap dipertanyakan karena dianggap bukan resep yang mujarab untuk mengatasi krisis. Ia hanya menjadi pembenar bagi sifat kekuasaan yang semakin korup. Bahkan, bagaikan ekspresi kebebasan tanpa batas dan penindasan terus-menerus oleh yang kuat terhadap yang lemah hingga mewabahnya sikap etnoreligius yang secara terang-terangan mengendarai kereta demokrasi.
Dalam antusiasme terhadap kedaulatan rakyat, kita seringkali lupa bahwa kedaulatan hanya benar-benar demokratis bila mengakui batas-batas yang diidentifikasi berdasarkan pada penghormatan kita terhadap pluralitas kepentingan dan identitas dalam masyarakat. Demokrasi sebagai sistem dan budaya politik untuk menghormati keadilan, kesetaraan, kejujuran, melindungi pluralitas masyarakat dan secara damai menyinergikan keumuman dan perbedaan lintas masyarakat.
Virgina Held (etika Moral, 1989 106-123) secara panjang lebar membicarakan sistem hukum dan politik dari sudut pandang etika dan moral. Ia melihat perbedaannya dari dasar pembenaran.
Dasar pembenaran deontologis pada khususnya merupakan ciri dan layak bagi sistem hukum. Sedangkan dasar pembenaran teleogis pada khususnya ciri dan layak bagi sistem politik. Argumentasi deontologis menilai suatu tindakan atas sifat hakikat dari tindakan yang bersangkutan. Namun, argumentasi teleogis menilai suatu tindakan atas dasar konsekuensi tindakan tersebut.
Apakah mendatangkan kebahagiaan atau menimbulkan penderitaan? Benar salahnya tindakan ditentukan oleh konsekuensi yang ditimbulkannya, tanpa memandang sifat hakikat yang semestinya ada pada tindakan itu.
Sistem hukum, menurut Held, lebih lanjut memikul tanggung jawab utama untuk menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul karena hak yang bersangkutan. Adapun sasaran utama sistem politik ialah memuaskan kepentingan kolektif dan perorangan. Meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, dalan bebagai hal sering bertumpang tindih.
Makanya, para elit tidak seharusnya tidak mengadakan perselingkuhan politik dalam melahirkan pemimpin dalam bentuk koalisi. Sehingga sang pemimpin tidak menjelma menjadi budak kekuasaan.
Transformasi politik di tubuh partai sangat mungkin akan membuka pintu terciptanya transformasi politik pada lingkup yang lebih luas, yaitu transformasi politik pada level politik lokal. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi jika para aktor politik tidak menyandang integritas, kapabelitas, dan karakter.
Kita sangat sependapat bahwa wajah partai dan politisi partai bisa jadi merupakan bagian dari karut-marut wajah bangsa. karut-marut wajah partai dan wajah bangsa itu adalah sebuah hasil proses sejarah panjang bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas, khususnya sepanjang Orde Baru.
Dalam konteks tidak adanya pendidikan politik selama ini, kita lalu bisa memahami mengapa terjadi, tidak hanya merosotnya etika dan moralitas politik. Tetapi juga mengapa loyalitas kepada pemimpin di pusat begitu kuat. Selain faktor strategi parpol demi kepentingan bangsa dan daerah tertentu, harus kita akui bahwa di tengah tidak adanya pendidikan politik yang sehat selama ini, memang budaya politik kita di Indonesia masih budaya politik tradisionalisme.
Dalam budaya politik yang tradisional itu memang figur pemimpin dan kharisma jauh lebih kuat dan menentukan daripada segala mekanisme dan prosedur formal yang demokratis dan profesional. Visi dan platform belum benar-benar menentukan, terutama juga karena memang belum ditunjang oleh kader yang mampu dan profesional untuk mewujudkan visi dan platform calon presiden.

Gombalisasi, Sesatkan Pikiran

Oleh : Andarino SGT
Mahasiswa Semester V IISIP Jakarta

IMG 1498

detaktangsel.com- Pemerintah makin intensif menggulirkan kebijakan terkait rencana pembangunan. Namun, hasilnya belum menyentuh secara mendasar kepentingan rakyat. Terkadang cenderung menyiratkan gombalisasi program yang justru sesatkan pikiran.

Pemanfaatan Ruang Budaya

IMG 1479detaktangsel.com- Ruang  budaya politik, ekonomi, hukum, media, hiburan, pendidikan, dan agama dipenuhi oleh berbagai strategi populer. Yang menggunakan model-model strategi dan psikologi massa budaya popular  dalam rangka mencari popularitas, menghimpun massa, memenangkan pemilihan, mendapatkan pengikut, meningkatkan rating atau mencari keuntungan—popular strategis. Akibatnya, kita  tidak mempunyai ruang bagi pengembangan diri dan perenungan eksistensi.

Sensasi atau Pencitraan, " Terlalu...."

Inilah wajah dan perilaku politisi Indonesia. Selain banyak bertingkah, juga suka cari sensasi terutama menjelang Pemilu.    

Deddy T

Airin Bekerjalah, Bekerjalah

Masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel) tidak pernah tidur lelap atau nyenyak ketika daerah ini masih satu atap  dengan administrasi Kabupaten Tangerang .  Sebaliknya mereka makin menggeliat sejak Tangsel  secara de jure dan de facto menjadi daerah pemekaran menyusul terbentuknya pemerintahan sendiri.

KEGELISAHAN TENAGA PENDIDIK MENUJU MASYARAKAT CERDAS

                                                           

 

 

 

PENDIDIKAN SECARA UMUM

Amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanaamik tangerang belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

 

Page 4 of 4

 

 

Go to top