Bupati Tangerang Lepas 200 Pelajar Calon Siswa Sekolah Rakyat
detakbanten.com TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melepas 200 pelajar jenjang SMP dan SMA pada acara Sarasehan Bupati Tangerang dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Tahun Ajaran 2026/2027 yang berlangsung di Aula Diklat Kitri Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (13/8/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 yang sekaligus menjadi momentum untuk memberikan penguatan kepada calon siswa dan tenaga pendidik sebelum memasuki lingkungan pendidikan baru.
Dalam kesempatannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan kehadiran program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan anak-anak Kabupaten Tangerang mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, berkualitas, dan mampu mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.
Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, Bupati Maesyal menilai persiapan MPLS menjadi tahapan penting dalam membangun kesan pertama yang positif bagi para siswa. Menurutnya, MPLS tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas awal masuk sekolah, tetapi harus menjadi gerbang untuk menciptakan rasa nyaman, aman, dan semangat belajar bagi semua peserta didik.
“Saya minta seluruh panitia dan tenaga pendidik mempersiapkan MPLS dengan sebaik-baiknya. Pastikan anak-anak kita merasa nyaman, aman, gembira, dan antusias ketika pertama kali memasuki Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan MPLS mengedepankan prinsip ramah anak dan inklusif, serta terbebas dari segala bentuk perundungan, kekerasan maupun tindakan senioritas yang berlebihan.
Selain itu, MPLS diharapkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter dan nilai kebangsaan kepada peserta didik sejak hari pertama. Nilai religius, kedisiplinan, gotong royong, serta kecintaan terhadap tanah air perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sekolah.
“Karakter harus dibangun sejak awal. Kita ingin anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki akhlak, kedisiplinan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara,” katanya.
Bupati Maesyal juga meminta tenaga pendidik mengoptimalkan masa persiapan MPLS untuk melakukan pemetaan terhadap bakat, minat, dan potensi masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pendidikan di Sekolah Rakyat dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik nantinya
“Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Karena itu, kenali bakat, minat, dan kemampuan mereka sejak awal agar bisa dikembangkan secara optimal,” pintanya.
Di hadapan para calon siswa dan tenaga pendidik, Bupati Maesyal berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi awal yang baik dalam membangun kepercayaan diri dan semangat belajar para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Tangerang.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat bertugas kepada seluruh tenaga pendidik dan guru yang telah mendapatkan amanah untuk mendidik para siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Tangerang.
“Selamat bertugas kepada seluruh guru dan tenaga pendidik. Mari bersama-sama memberikan pendidikan terbaik dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, serta mampu mengantarkan anak-anak kita meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Aziz Gunawan mengatakan, sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 telah dilepas oleh Bupati Tangerang. Para siswa juga mendapat bingkisan berupa suvenir, mukena bagi perempuan, sarung bagi laki-laki, serta uang saku Rp500.000 per orang.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Insyaallah, Bapak Bupati akan hadir dalam acara MPLS di Poltek Curug. MPLS ini secara khusus metodenya langsung dari Kementerian Sosial dan akan dilaksanakan selama satu minggu,” ujarnya.
Aziz menjelaskan, pelaksanaan MPLS akan didampingi lima alumni Akademi Militer (Akmil) yang telah disiapkan. Pendampingan tersebut difokuskan pada pembentukan disiplin, kebersihan, sikap, dan tata krama siswa. Setelah MPLS, proses pembelajaran akan mengikuti teknis yang telah disiapkan pihak Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Sementara itu, salah satu calon siswi Sekolah Rakyat yang berasal dari Kecamatan Sindang Jaya, Siti Syahla Fauziyyah, mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat. Alumni Pesantren Darul Muttaqin 2 tersebut berharap kesempatan ini dapat menjadi jalan untuk membanggakan kedua orang tuanya.
“Saya merasa senang bisa terpilih di antara murid-murid yang lain dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Siti mengatakan, dirinya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih cita-cita menjadi seorang pilot. Ia berharap pendidikan di Sekolah Rakyat dapat membantunya mengembangkan kemampuan dan mencapai cita-cita yang selama ini diimpikannya.
"Terima kasih kepada Bupati Tangerang yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Sekolah Rakyat. Saya berharap dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik dan mewujudkan cita-cita di masa depan," ucapnya
Anggota DPRD H Yaya Amsori dan Kades Saga Hadiri Peresmian Jembatan Merah Putih
detakbanten.com TANGERANG -- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori dari fraksi Demokrat dan Kepala Desa Saga H Sarnata menghadiri peresmian jembatan Garuda merah putih di Kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pada Jumat (13/08/2026).
Pada kesempatan tersebut, H Yaya Amsori diberikan kesempatan untuk memotong kain pita didampingi Camat Balaraja Wili Patria dan Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto, Danramil Balaraja Kapten Inf Beriman Halawa , Kepala Desa Saga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori mengapresiasi adanya pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polri, menurutnya kegiatan positif tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, apalagi jembatan yang sebelumnya hanya bongkahan bambu dan rawan tergerus sungai Cimanceuri jika musim penghujan tiba.
" Saya sebagai wakil masyarakat sangat mengapresiasi pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polresta Tangerang, semoga bermanfaat bagi masyarakat,"tandasnya.
Sementara Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto mengucapkan terima kasih atas dukungan warga kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja, menurutnya, jembatan merah putih ini merupakan wujud kepedulian dari kepolisian atas keluhan warga terutama petani, diharapkan dengan adanya jembatan ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
" Saya mewakili pimpinan, berharap agar jembatan ini dapat digunakan, dan berharap agar warga bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya,"tandasnya.
Jembatan Merah Putih Presisi di Bayah Diresmikan
detakbanten.com KAB. LEBAK - Gubernur Banten Andra Soni mengikuti Peresmian 3.395 Jembatan TNI Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD oleh Presiden Prabowo Subianto. Andra Soni mengikuti peresmian secara virtual bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki di Jembatan Merah Putih Presisi Polri Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Kamis (13/8/2026).
Sebelum acara, Andra Soni bersama Irjen Hengki dan Fahmi Hakim menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo bersama rombongan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Bayah.
“Hari ini kita resmikan 3.396 jembatan dan 3.000 sumber air bersih. Menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Polri adalah polisi rakyat,” kata Presiden Prabowo Subianto dari Istana Negara, Jakarta.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan pembangunan sumber air bersih untuk masyarakat membuktikan bangsa Indonesia yang bersatu. Termasuk, bergotong royong menggali potensi yang ada di Indonesia.
“Kita telah bahu membahu. Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Bahagianya bisa berbuat yang berarti bagi rakyat kita. Rakyat juga telah mengakui,” katanya.
Presiden Prabowo mengatakan, negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, dan paling jauh. Masyarakat Indonesia harus menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan sumber air bersih untuk masyarakat adalah bukti TNI dan Polri mencintai masyarakat. Itu juga adalah bentuk bakti kepada rakyat dan kepada negara.
Dalam laporannya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, jembatan yang telah dibangun, terpanjang dibangun di Aceh Tamiang yang panjangnya 240 meter. Sedangkan yang paling sulit di Ogan Komering Ilir yang membutuhkan waktu enam bulan dan harus menggunakan ponton dan patok-patok penguat tanah.
Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya mengatakan, Polri menargetkan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri sebanyak 895.
“875 sudah selesai dibangun, 17 jembatan dalam proses pembangunan, dan empat jembatan dalam perencanaan,” ucapnya.
“145 jembatan Merah Putih Polri Presisi di wilayah Polda Banten, terbanyak dibanding wilayah Polda lainnya,” katanya menambahkan.
Sebelum dilakukan peresmian, Andra Soni bersama Forkopimda Provinsi Banten mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Bakti Kesehatan Biddokes Polda Banten melibatkan Puskesmas Bayah untuk 1500 peserta dan pelayanan SIM Keliling Satlantas Polres Lebak diikuti oleh masyarakat dan para ojol yang akan memperpanjang SIM.
Usai peresmian, Kapolri menyapa para pelajar yang turut menikmati hasil pembanguan jembatan untuk akses menuju sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tas dan alat tulis untuk para pelajar oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. (Zal)
Status Lahan Situ Tujuh Muara Disorot, Kantah Tangsel Siap Dukung Penataan
detakbanten.com TANGSEL-Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Namun, kejelasan status dan kewenangan atas situ tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu.
Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi, mengatakan pihaknya siap mendukung penataan, terutama dalam hal tertib administrasi pertanahan. Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kewenangan Situ Tujuh Muara berada di pemerintah pusat, Pemprov Banten, atau Pemkot Tangsel.
“Kami prinsipnya mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara. Tapi yang jelas, status situ itu kewenangannya punya siapa dulu. Apakah punya pemerintah pusat, Pemkot atau Pemprov Banten,” kata Seto, Kamis (13/8/2026)
Seto mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti status kepemilikan hak atas kawasan situ tersebut. Karena itu, Kantah Tangsel berencana turun langsung untuk melakukan pengecekan.
“Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke situ tersebut. Untuk mengetahui siapa pengelola situ ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemilik hak nantinya memiliki inisiatif melakukan penataan, Kantah Tangsel siap duduk bersama dan membantu memastikan administrasi pertanahannya berjalan tertib.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Tangsel Rizki Jonis meminta Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara. Audit diperlukan untuk memastikan status bidang tanah, pemegang hak, batas badan air, garis sempadan, hingga legalitas bangunan yang berada di sekitar situ.
Rizki juga meminta dilakukan overlay antara peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ, dan bangunan eksisting. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendorong adanya penegakan aturan dan pemulihan fungsi kawasan.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten sebelumnya mengungkap sejumlah bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara masih berstatus dalam proses, yang pada peta ditandai warna kuning.
Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane, Nanang, mengatakan diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan status lahan tersebut, dengan melibatkan BPN, balai terkait, masyarakat hingga aparat penegak hukum.
Pemprov Banten, kata Nanang, juga tengah mencari solusi penataan bangunan yang berada di kawasan DAS, termasuk dengan mencontoh penataan bangunan liar di kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang.
DPD Golkar Kab Tangerang Gelar Pendidikan Politik Teknik Edukasi dan Pendampingan
detakbanten.com TANGERANG -- Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus memanaskan mesin organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan politik untuk kader.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, pendidikan politik adalah langkah meningkatkan kapasitas kader. Sehingga bisa melakukan pendekatan kepada pemilih pemula.
"Selain itu, pendidikan politik juga merupakan salah satu cara penting untuk membangun kualitas demokrasi," kata Intan saat kegiatan Pendidikan Politik Pendekatan Kader pada Pemilih Pemula: Teknik Edukasi dan Pendampingan Pemilu yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Kamis (13/8/2026).
Intan melanjutkan, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula. Khususnya mengenai pentingnya memahami proses pemilu, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta membangun kesadaran politik yang kritis.
Intan, yang juga menjabat Wakil Bupati Tangerang menegaskan, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara.
"Pemilih pemula perlu mendapatkan pemahaman yang utuh agar mampu menentukan pilihan politik berdasarkan informasi dan pertimbangan yang rasional," ujar Intan.
Dia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Karena itu, kader partai juga dituntut memiliki kemampuan edukasi yang baik ketika berinteraksi dengan kelompok pemilih pemula.
"Anak-anak muda harus memiliki keberanian untuk bertanya, memahami persoalan, dan menentukan pilihan berdasarkan pengetahuan," katanya.
Intan juga menekankan pentingnya pendampingan yang dilakukan secara edukatif. Menurutnya, pendekatan kepada pemilih pemula semestinya tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Tetapi menjadi proses pendidikan politik yang berkelanjutan.
"Pendidikan politik harus membangun kesadaran. Jangan sampai politik hanya dipahami sebagai urusan memilih lima tahun sekali," ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Partai Golkar Kabupaten Tangerang mendorong kader agar mampu menjadi penghubung antara partai, masyarakat, dan generasi pemilih baru dengan pendekatan yang lebih edukatif. Serta sesuai dengan karakter pemilih muda.
Intan juga berharap kegiatan pendidikan politik dapat melahirkan kader yang tidak hanya memahami mekanisme pemilu. Tetapi juga mampu menjelaskan demokrasi secara sederhana dan mudah diterima oleh generasi muda.
"Kalau kita ingin demokrasi kita semakin berkualitas, maka pendidikan politiknya juga harus berkualitas," pungkasnya.
Rizki Jonis Minta Audit Menyeluruh Situ Tujuh Muara Pamulang, Soroti Status Lahan Bertanda Kuning
Detakbanten.com TANGSEL-Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemkot Tangsel dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya sejumlah bidang lahan dan bangunan di sekitar Situ Tujuh Muara yang dalam peta milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ditandai dengan warna kuning.
Rizki menilai, status kepemilikan maupun pemanfaatan lahan di sekitar situ perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Audit, kata dia, harus dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), balai terkait hingga aparat penegak hukum.
"Kita harus mendorong Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kota Tangsel dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara," kata Rizki di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, audit tersebut setidaknya harus mencakup inventarisasi seluruh bidang tanah di sekitar situ, termasuk status hak dan pemegang haknya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang batas badan air dan garis sempadan situ berdasarkan data teknis yang sah.
"Harus ada overlay peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ dan bangunan eksisting. Kemudian seluruh PBG atau izin bangunan juga perlu diperiksa, termasuk kesesuaiannya dengan tata ruang," tegasnya.
Rizki juga meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya perubahan fisik kawasan, seperti urukan, perubahan garis situ, penyempitan badan air maupun perubahan fungsi lahan.
"Jangan sampai ada penerbitan izin yang bertentangan dengan status kawasan dan ketentuan sempadan situ," terang Rizki.
Apabila dalam audit ditemukan pelanggaran, Rizki meminta pemerintah tidak berhenti pada pemberian teguran administratif. Menurutnya, harus ada penegakan aturan sekaligus upaya mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya.
"Apabila ditemukan pelanggaran, harus dilakukan penegakan hukum dan pemulihan fungsi kawasan, bukan sekadar pemberian teguran administratif," bebernya.
Ketua Fraksi Demokrat itu juga mendorong agar hasil pemetaan dan pemeriksaan nantinya dibuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun kecurigaan terkait status lahan di sekitar Situ Tujuh Muara.
"Jadi hasil pemetaan dan pemeriksaan itu perlu dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Dinas PUPR Provinsi Banten mengungkap status kepemilikan sejumlah bidang lahan dan bangunan di sekitar Situ Tujuh Muara, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Sejumlah bidang dalam peta bahkan ditandai dengan warna kuning.
Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian-Cisadane, Nanang, sebelumnya memperlihatkan peta bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara.
Ia menjelaskan, warna kuning pada peta menandakan status kepemilikan dan atau pemanfaatan lahan oleh korporasi maupun perorangan masih dalam proses.
"Makanya perlu koordinasi lintas sektoral. Melibatkan BPN, balai besar, kelompok warga dan lainnya," ujar Nanang saat ditemui di Situ Pamulang, Senin (10/8/2026).
Menurut Nanang, aparat penegak hukum juga perlu dilibatkan untuk memastikan status kepemilikan sejumlah lahan tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di sekitar kawasan daerah resapan air.
Nanang menegaskan, pihaknya tidak dapat serta-merta membongkar bangunan yang berdiri di bantaran situ. Meski demikian, pemerintah mengakui adanya ketentuan yang melarang pendirian bangunan di sempadan daerah aliran sungai.
Pemprov Banten, lanjut Nanang, saat ini tengah mencari solusi untuk menata bangunan yang berdiri di kawasan DAS. Ia mencontohkan penataan bangunan liar untuk kegiatan usaha di Situ Cipondoh, Kota Tangerang, yang di
nilainya telah berjalan cukup baik.
