Disegel tapi Tetap Dibangun, Pengamat: Blokir Saja Akses Proyek Green SM
detakbanten.com TANGERANG SELATAN — Penyegelan proyek pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, meski telah disegel Satpol PP Tangsel, aktivitas pembangunan di lokasi masih terpantau berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tindakan penyegelan apabila tidak dibarengi pengawasan dan langkah konkret untuk memastikan aktivitas benar-benar berhenti.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah kongkrit tidak perlu berhenti pada pendekatan persuasif.
Menurutnya, jika tujuan penyegelan adalah menghentikan aktivitas, akses keluar-masuk lokasi dapat diblokir secara fisik.
“Untuk mencegah, biar dia tidak melakukan aktivitas lagi,” kata Trubus.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi keterbatasan sarana di lapangan
Trubus mencontohkan penggunaan barrier beton untuk menutup akses proyek.
“Walaupun dia tidak punya alatnya, tinggal koordinasi dengan OPD lain. Misalnya barrier beton. Tinggal minta berapa biji, tiga, empat, kemudian didouble di situ,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut akan membuat akses kendaraan proyek menjadi lebih sulit dan memastikan tindakan penyegelan tidak sebatas pemasangan tanda larangan.
“Jadi akses pintu masuk keluarnya diblokir,” tegasnya.
Jangan Sampai Segel Hanya Jadi Simbol
Trubus mempertanyakan pola penanganan yang menurutnya selama ini terlalu mengandalkan pendekatan persuasif.
Ia menilai, ketika aktivitas di lokasi masih berjalan, pemerintah harus memastikan ada tindakan lanjutan yang terukur.
“Selama ini kan cuma persuasif-persuasif,” katanya.
Apabila diperlukan peralatan untuk melakukan penutupan akses, Trubus menyebut pemerintah dapat berkoordinasi dengan OPD lain, termasuk perangkat daerah yang memiliki alat berat.
“Tidak punya alat berat, mungkin pinjam ke PU. Ada alat berat untuk memindahkan barrier. Sudah selesai, tinggal dipantau,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan bukan hanya pada tindakan penyegelan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan keputusan penertiban benar-benar efektif di lapangan.
Sebab, berdasarkan pantauan pada Sabtu (3/10/2026) sore, masih terlihat sejumlah aktivitas fisik pembangunan di lokasi proyek. Di antaranya material timbunan tanah merah, struktur beton dan balok, serta aktivitas kendaraan proyek.
Soroti Drainase dan Potensi Dampak Lingkungan
Selain aktivitas pembangunan, Trubus juga meminta pemerintah mencermati aspek lingkungan di sekitar lokasi.
Salah satunya berkaitan dengan keberadaan aliran Kali Angke yang berada di kawasan tersebut.
“Apalagi di situ ada aliran Kali Angke. Sekarang berapa hektare itu di situ, itu juga bisa menyumbang air. Kan dia tidak ada serapan itu,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana sistem drainase di dalam kawasan proyek serta apakah tersedia tempat penampungan air sebelum limpasan dialirkan ke sungai.
“Kita juga tidak tahu dia sudah mengurus izin banjirnya atau tidak. Sistem drainasenya bagaimana di dalam. Dia punya tampungan air atau tidak,” katanya.
Menurutnya, keberadaan kolam atau tampungan air menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa ketika suatu kawasan mengalami perubahan kondisi lahan.
“Kan itu harus ada kolam tampung di situ, sebelum dibuang ke sungai,” ujarnya.
Status Perizinan Diminta Dibuka
Trubus juga mempertanyakan sejumlah aspek perizinan dan pekerjaan konstruksi di lokasi.
Di antaranya terkait perizinan pembangunan, pengendalian banjir, hubungan dengan sempadan Kali Angke, hingga perizinan pekerjaan cut and fill.
“Jadi banyak pelanggarannya, perizinan tidak ada, izin banjirnya tidak ada, sepadan dengan Kali Angkenya bagaimana. Perizinan cut and fill-nya kita tidak tahu,” katanya.
Namun, seluruh aspek tersebut masih perlu diklarifikasi kepada Pemkot Tangsel dan pihak pengelola proyek. Pernyataan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan dugaan dan perlu merujuk pada hasil pemeriksaan serta dokumen perizinan.
Trubus mendorong pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan media sosial maupun kanal komunikasi resmi untuk menjelaskan persoalan yang ditemukan serta langkah penanganan yang dilakukan.
“Ya tinggal diumumin saja di media sosial bahwa mereka tidak melakukan ini, ini, ini,” ujarnya.
Publik Menunggu Tindakan Konkret
Persoalan proyek Green SM kini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan segel di lokasi.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah setelah penyegelan dilakukan, pemerintah benar-benar memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan lanjutan.
Jika akses proyek tetap terbuka dan aktivitas masih dapat berlangsung, efektivitas penyegelan tentu menjadi pertanyaan publik.
Trubus meminta pemerintah tidak membuat masyarakat harus menerka-nerka perkembangan penanganan proyek tersebut.
“Jadi jangan warga itu disuruh nebak-nebak. Jadi capek, kok tidak berlarut-larut, tidak tuntas, urusan seperti itu saja,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai status proyek dan langkah pemerintah.
“Harus bersuara dulu rakyat,” tegas Trubus.
Kini perhatian publik tertuju pada Pemkot Tangsel dan Satpol PP. Apakah penyegelan akan berhenti sebatas pemasangan tanda, atau diikuti tindakan nyata untuk memastikan aktivitas pembangunan dihentikan sampai seluruh persyaratan dan perizinan yang diwajibkan dipastikan terpenuhi.
Dinas SDABMBK Tangsel Bangun Median dan Dua U-Turn di Jalan Rawa Buntu Sesuai Kajian Dishub
TANGERANG SELATAN — Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan penataan lalu lintas di Jalan Rawa Buntu melalui pembangunan jalur pemisah atau median jalan serta dua U-Turn. Penataan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Ahmad Fatulloh, menyampaikan bahwa pembangunan median jalan direncanakan memiliki panjang 273 meter dengan lebar bervariasi 4 meter. Sementara itu, dua U-Turn akan dibangun pada dua titik, yakni di depan Bank Mandiri dengan lebar 25 meter dan di sekitar Pom Bensin RM Payakumbuh dengan lebar 35 meter.
"Penataan ini kami lakukan karena Jalan Rawa Buntu merupakan ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, komersial, dan akses menuju Stasiun Rawa Buntu. Tingginya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, serta banyaknya kendaraan yang berbalik arah secara sembarangan menjadi penyebab utama kemacetan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas," ujar Ahmad Fatulloh.
Menurut Ahmad Fatulloh, keberadaan median jalan sepanjang 273 meter tersebut masih bisa berubah sesuai dari hasil uji coba dan kajian Dinas Perhubungan. Diharapkan dengan adanya median dan U-turn yang tertata keselamatan pengendara lebih terjamin.
Ahmad Fatulloh menambahkan bahwa selama masa konstruksi berlangsung, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalur kanan terjadi penyempitan sebagian ruas jalan. Dinas SDABMBK mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang selama pengerjaan.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dampaknya dapat diminimalkan, terutama pada jam-jam sibuk. Kami juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan saat pengerjaan berlangsung," kata Ahmad Fatulloh.
Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan berharap masyarakat dapat mendukung dan bersabar selama proses penataan Jalan Rawa Buntu berlangsung. Partisipasi seluruh pengguna jalan sangat dibutuhkan demi terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman di kawasan tersebut.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan detail teknis proyek akan disampaikan melalui kanal resmi Dinas SDABMBK Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kadispora Tangsel Mundur, Pilar Saga Pastikan Persiapan Porprov Banten Tetap Jalan
detak.co.id TANGSEL-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mukroni, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII 2026. Kota Tangsel menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut yang akan berlangsung pada 15-23 November 2026 mendatang.
Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).
Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.
“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.
Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.
“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.
Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.
“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.
Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.
“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.
Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.
Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.
Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.
“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.
“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.
Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.
“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.
Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.
“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.
Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.
“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.
Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.
“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.
Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.
“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)
Akses Keluar Masuk Pembangunan Pool Taksi Listrik Green SM Rusak Jalur Pedestrian di Ciater
detakbanten.com TANGSEL - Pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, kawasan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel. Pada 16 September 2026, Satpol PP menyegel bangunan yang disebut akan digunakan sebagai gardu listrik karena belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kini, persoalan lain dikeluhkan warga. Akses keluar-masuk kendaraan menuju area proyek terlihat melintasi jalur pedestrian di depan lokasi pembangunan. Kondisi tersebut membuat permukaan pedestrian terganggu dan dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak berjalan kaki.
Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian akses menuju proyek tampak berupa permukaan tanah dan material pekerjaan. Jalur tersebut juga menjadi titik keluar-masuk kendaraan proyek, sehingga fungsi pedestrian di sekitar lokasi menjadi tidak optimal.
Seorang warga sekitar Wardi mengatakan, pembangunan seharusnya tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur pedestrian.
“Kami tidak mempermasalahkan adanya pembangunan. Tapi akses keluar masuk kendaraan proyek jangan sampai membuat pedestrian rusak dan mengganggu warga yang berjalan kaki,” ujar Wardi.
Menurut Wardi, keberadaan pedestrian sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih lokasi tersebut berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat.
“Kalau kendaraan proyek keluar masuk melalui pedestrian, warga yang jalan kaki jadi terganggu.
Seharusnya ada pengaturan supaya akses pejalan kaki tetap aman dan tidak harus turun ke badan jalan,” katanya.
Keluhan tersebut muncul ketika proyek pool taksi listrik Green SM memang tengah menjadi perhatian sejumlah pihak terkait kelengkapan pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan sekitar.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Tangsel juga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada 14 September 2026. Dalam sidak tersebut, DPRD menyebut lokasi telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK), namun belum memiliki PBG sementara ditemukan pekerjaan fisik berupa bangunan kecil yang disebut diperuntukkan sebagai gardu listrik.
Dishub lakukan Kajian Andalalin
Tak hanya persoalan bangunan, aspek lalu lintas juga menjadi perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk proyek tersebut masih dalam proses pengajuan. Dishub menyebut Jalan Ciater merupakan ruas yang sudah memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi sehingga dampak kendaraan proyek maupun aktivitas pool perlu diperhitungkan.
Kondisi akses keluar-masuk proyek yang bersinggungan dengan jalur pedestrian pun dinilai warga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, ketika aktivitas pembangunan berlangsung, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan.
Wardi berharap pihak pengelola proyek dapat menata kembali akses kendaraan sehingga tidak mengorbankan fasilitas yang digunakan masyarakat.
“Kalau memang ini untuk pembangunan dan nantinya menjadi pool taksi, silakan saja berjalan sesuai aturan. Tapi jangan sampai fasilitas untuk masyarakat justru rusak atau terganggu. Pedestrian juga harus dikembalikan dan diperbaiki,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, keluhan warga tersebut menjadi perhatian tambahan di tengah proses pembangunan pool taksi listrik Green SM di kawasan Ciater.
Benyamin Davnie Dampingi Andra Soni Temui Keluarga Jurnalis Arupadhatu I di Tangsel
detakbanten.com TANGSEL — Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengunjungi kediaman keluarga almarhum jurnalis kru kapal Arupadhatu I di Komplek Ciater Permai, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (25/9/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru pencarian delapan orang kru kapal Arupadhatu I yang hilang sejak 7 September 2026.
Andra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan keluarga para kru kapal yang hingga kini belum ditemukan.
“Ya, hari ini saya dengan Pak Walikota Tangerang Selatan bersilaturahmi kepada istri atau keluarga dari Pak Donal, salah satu kawan-kawan kita dari jurnalis yang sampai hari ini, sejak tanggal 7 September sampai dengan hari ini belum ditemukan,” ujar Andra.
Ia mengatakan, saat berada di posko SAR, dirinya telah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan memberikan informasi setiap perkembangan terbaru terkait pencarian.
Andra juga menjelaskan perkembangan penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Saat itu, tim belum dapat memastikan keterkaitan jenazah tersebut dengan kapal Arupadhatu I.
Menurut Andra, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Pemeriksaan meliputi sidik jari, pembanding gigi, hingga pemeriksaan DNA.
“Hasil DNA, jenazah yang ditemukan di Enggano, Bengkulu Utara tersebut identik dengan Pak Suratman, salah satu atau ABK yang ada di kapal tersebut. Dan itu identik dengan Tuan Yayat, sampel DNA-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Andra menyebut tujuh kru lainnya hingga Jumat (25/9/2026) belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan mereka.
Ia juga menyampaikan adanya penemuan jenazah di sekitar perairan Mukomuko, Bengkulu. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut tidak identik dengan kru Arupadhatu I.
Andra mengatakan, dirinya bersama Benyamin akan terus mendampingi keluarga para kru kapal yang hilang.
“Saya dengan Pak Walikota nanti kita akan mendampingi terus apa yang diperlukan oleh Ibu,” ujarnya.
Operasi SAR Resmi Dihentikan
Terkait harapan keluarga agar proses pencarian kembali berlanjut, Andra menjelaskan operasi gabungan pencarian dan pertolongan Arupadhatu I telah dihentikan secara resmi.
Ia mengatakan, tim SAR melakukan pencarian hingga hari ke-10 setelah mendapat perpanjangan waktu atas permintaan keluarga.
“Penemuan jenazah itu adalah hari keenam kejadian atau hari kelima pencarian. Nah, pencarian terus dilakukan sampai dengan hari ke-10,” ujarnya.
Andra menjelaskan, Undang-Undang SAR mengatur proses pencarian dan pertolongan selama tujuh hari. Pemerintah dapat memperpanjang proses tersebut atas permintaan keluarga atau kepala daerah setempat.
“Atas permintaan keluarga, maka kita minta untuk diperpanjang,” ujarnya.
Namun, setelah perpanjangan operasi dan pengerahan personel, tim belum menemukan titik terang maupun petunjuk baru mengenai keberadaan kru lainnya.
“Dengan berat hati, operasi gabungan pencarian dan pertolongan kejadian Arupadhatu I ini dihentikan secara resmi,” ujarnya.
Meski operasi gabungan telah berhenti, Andra memastikan tindak lanjut terhadap informasi baru tetap berjalan.
Menurutnya, pemerintah masih melakukan broadcast serta komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di jalur pencarian. Jangkauan komunikasi tersebut juga diperluas hingga wilayah Bengkulu.
“Jadi operasionalnya memang sudah dihentikan, tapi terkait dengan tindak lanjut setiap informasi itu dilakukan. Makanya ini salah satunya, informasi yang kita dapat, kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Pemerintah Bahas Pendampingan Keluarga
Andra juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas dukungan bagi keluarga para kru kapal yang hilang, termasuk kebutuhan pendidikan anak.
Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah keluarga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung.
“Saya keliling ini salah satu dalam rangka itulah. Saya keliling tapi saya mungkin enggak perlu sampaikan di sini. Tapi intinya seluruh keluarga dari delapan orang ini kami masih keep in touch, masih tersambung,” ujarnya.
Andra menyebut keluarga juga menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya membantu kebutuhan keluarga tersebut.
“Tadi juga dengan istrinya Pak Dahus, anak mereka tiga, paling besar 9 tahun, paling kecil 6 tahun, usia masih SD. Ya, pertama pendampingan untuk jiwa, mental dan sebagainya itu dilakukan,” ujarnya.
Selain pendampingan mental, pemerintah juga membicarakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi keluarga para kru kapal.
“Kedua, tentunya kita bicarakan juga soal lain-lain yang kemudian untuk menghormati,” ujarnya.
