Tolak RUU HIP, Ratusan Ormas Di Tangerang Geruduk Kantor DPRD

Tolak RUU HIP, Ratusan Ormas Di Tangerang Geruduk Kantor DPRD
detakbanten.com TIGARAKSA - Ratusan anggota ormas Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam ALMAS (Aliansi Masyarakat) menggruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka penolakan terhadap RUU Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat, (7/8).
 
Salah satu peserta aksi Muhtadin dalam orasinya mengatakan, aksi hari ini meminta agar ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk menolak dan membatalkan RUU HIP dan menyatakan komitmenya diatas mobil Komando. Ormas Kabupaten Tangerang menilai bahwa RUU HIP dinilai sudah tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan secara tegas menolak dengan adanya faham komunis atau PKI di Indonesia.
 
"Kami meminta ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk naik di mobil komando dan berikan penjelasan terkait penolakan RUU HIP kepada masyarakat, terang Muhtadin secara jelas".
 
Lanjutnya Muhtadin mengatakan, Apabila permintaan kami tidak ditangapi dan tidak diperhatikan tentang penolakan ini, maka kami akan datang kembali mengerahkan masa yang lebih banyak, bahkan akan menutup semua jalan-jalan, obyek vital dan membuat Tangerang matisuri. 
 
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya mengatakan, pada dasarnya Aliansi ALMAS tuntutanya sama semua yaitu, Tolak dan batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Tolak dan batalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tuntutan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang dinilai sejalan karena pada saat pelaksanaan Mau Day, DPRD Kabupaten Tangerang setuju untuk menolak RUU Omnibus Law yang dinilai tidak memberikan kesejahteraan untuk buruh.
 
"Kami juga menolak RUU Omnibus Law pada peringatan May Day, dan diharapkan kesejahteraan buruh khususnya di Tangerang semakin baik", ujar Aditya.
 
Tambahnya, terkait penolakan RUU HIP DPRD Kabupaten Tangerang setuju untuk menolak, diharapkan pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan dan kita akan jaga Pancasila, para kiyai dan perjuangan para leluhur kita, tandas politikus partai Demokrat.
Go to top