APBDes Desa Harus Meniru APBD Kabupaten Tangerang

APBDes Desa Harus Meniru APBD Kabupaten Tangerang

Detakbanten.com, TANGERANG -- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh Pemerintahan Desa harus meniru APBD Kabupaten Tangerang, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, karena saat ini masih terdapat desa yang memiliki potensi pendapatan asli desa (PAD) dari retribusi desa dan Badan usaha milik desa (BUMDes) tidak dimasukan menjadi pendapatan desa, sesuai dengan Permendes nomor.20 tahun 2018.

Desa yang memiliki potensi asli desa (PAD) di Kabupaten Tangerang sangatlah banyak, mulai dari desa Sumur Bandung, Desa Gembong, Desa Telagasari, Desa Cikupa, Desa Bitung, Desa Kadu, Desa Pasir Gadung, Desa Pasir Jaya, Desa Panongan dan desa - desa yang berada di wilayah Industri.

"Karena Pemdes sudah mendapatkan penghargaan dari BPKP, kami mendesak agar Pemdes mulai merubah paradigma Kades, agar jangan membuat APBDes sebatas Formalitas saja, untuk menjadi persyaratan pencarian dana desa," terang Ketua LSM Kompak Retno Juarno Kamis (1/9/2022).

Retno mengatakan, peran unsur pemerintahan desa dalam menyusun APBDes sangat diharapkan, dirinya melihat peran Sekretaris Desa (Sekdes) dan BPD pasif, tentunya Sekda nya Desa yakni Sekdes memiliki peran dalam mengatur dan menyusun APBDes, karena setelah dirinya investigasi, ternyata pendapatan pasar tidak dimasukan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

"Seperti Pasar Cikupa, Pasar Gembong apalagi penghasilan dari BUMDes tidak masuk ke bendahara desa," tandasnya.

Didalam APBD Kabupaten Tangerang kata Retno, jelas rinci dan terarah mula dari rincian pendapatan belanja daerah, dan pendapatan daerah, ada pembahasan dengan DPRD, badan anggaran (Banggar).

"Karena BPD dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan penghasilan tetap (Siltap), harusnya bertanggung jawab terhadap tupoksi pekerjaannya, karena bicara pemerintahan desa, adalah Kades dan BPD," tandasnya.

Sementara Kepala Desa Cikupa Ali Makbud mengatakan bahwa saat ini Pendapatan pasar hanya di angka 84 juta, menurutnya anggaran tersebut untuk pengelolaan sampah dan lainnya, untuk parkir pendapatannya minim karena ruang parkir hanya sedikit.

 

 

Go to top