“Obyek tanah tersebut belum bersertifikat. penelusuran digital ini kan bagian dari kebijakan pemerintah yang sah secara hukum. Pada Tanggal 27 Januari 2022 kami melakukan penelusuran digital melalui link http://www.bhumi.atrbpn.go.id, yang merupakan laman situs resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. Hasil penelusuran digital, terhadap objek tanah ibu Siti Hadidjah, ternyata belum bersertifikat,” kata Erwin saat ditemui di Tangerang Selatan, Senin, 7 Februari 2022.

Erwin sangat menyesalkan atas jawaban surat dari Badan Pertanahan Nasional kota Tangerang Selatan. Saya menganggap BPN tidak transparansi atas status kepemilikan tanah tersebut, ada apa dengan ATR/ BPN Tangsel ? Ungkapnya.

“Saya rasa KantahTangsel pasti mengetahui status kepemilikan tanah tersebut saat ini, baik secara digital maupun fakta yuridis. Karena akses digital ini kan bagian kebijakan Kementerian ATR/BPN Tangsel, jadi lucu apabila Kepala ATR/BPN Tangsel tidak tau,” Ada apa dengan ATR/BPN Tangsel ? ungkap Erwin dengan nada tegas.

Erwin menambahkan, bahwa Tim Kuasa Hukum Ibu Siti Hadidjah akan melakukan upaya gugatan sengketa informasi publik terhadap ATR/BPN Tangsel ke Komisi Informasi Publik Provinsi Banten.

“Jawaban surat BPN Tangsel tanggal 25 Januari 2022 sangat keliru dan tidak memberikan keterbukaan informasi publik kepada kami. Intinya kami tidak puas atas jawabannya. Rekam digital hasil penelusuran Tim Kuasa hukum akan kami jadikan bukti, biar semua terang-benderang. Ya dalam waktu dekat gugatan akan kami daftarkan ke Komisi Informasi Provinsi Banten. Karena berdasarkan Yuris prundensi Komisi Informasi Pusat, putusan 042/X/KIP-PS-A/2018, tanggal 23 Desember 2019, dokumen-dokumen riwayat Sertifikat adalah merupakan informasi terbuka” jelasnya.

Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya, tanah seluas 6000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Beruang, RT 006/002, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, diduga dicaplok oleh pengembang besar, dengan diduga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Permadani Interland dan kemudian dijual kepada PT Jaya Real Property (JRP).

Padahal R Siti Hadidjah mempunyai bukti lengkap. Namun, tanah yang dibelinya pada tahun 1987, fisiknya kini tak bisa di apa-apakan olehnya, karena sejak tahun 2012 lalu tanah miliknya tersebut dipagar tembok dan dipasangi plang oleh pihak PT. JRP.

Bukti Siti Hadidjah itu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/1142/JB/KEC.CPT/1987, tanggal 26 Mei 1987. Siti Hadidjah merupakan pemilik yang sah atas tanah persil 9 D IV Girik Letter C 1352 seluas 6000 Meter Pesegi, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Tanah itu dibeli dari Surya Darma yang bertindak sebagai penjual yang merupakan ahli waris almarhum A. Basim Niran.

Hal tersebut diperkuat oleh surat keterangan yang di buat oleh Camat Ciputat, tertanggal 01 Desember 2021. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Akta Jual Beli 590/1142/JB/KEC.CPT/1987 tercatat di kantor Kecamatan Ciputat, pada buku register dengan nomor urut 1142.

Menurut penasehat hukum, artinya ibu Siti Hadidjah pemilik yang sah secara hukum. Terbitnya SHGB 1655 di atas tanah tersebut juga menjadi pertanyaan. Padahal sejak membeli tanah tersebut hingga saat ini, Siti Hadidjah tidak pernah menjual tanahnya kepada siapa pun. Ada keanehan bila terbit SHGB sebelum ada peralihan yang sah secara hukum.