Gubernur Andra Soni Komitmen Terus Dampingi Keluarga Korban Jurnalis dan ABK yang Hilang
detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus mendampingi dan menjaga komunikasi dengan keluarga delapan korban hilangnya kapal Arupadhatu I di perairan Selat Sunda. Pendampingan ini dipastikan tetap berlanjut meskipun operasi pencarian aktif oleh Tim SAR Gabungan nantinya dihentikan.
Gubernur Andra mengungkapkan, dari delapan orang yang berada di dalam kapal tersebut, enam di antaranya merupakan warga Banten. Hal ini dibuktikan melalui identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga, karena yang paling dibutuhkan keluarga hari ini adalah dukungan dan kepastian informasi,” ujar Gubernur Andra di Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026).
Menurut Gubernur Andra, Pemprov Banten memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan selama proses penanganan dan pemantauan berlangsung. Langkah ini menjadi wujud komitmen kemanusiaan pemerintah terhadap keluarga para korban.
Ia sangat memahami bahwa pihak keluarga masih menaruh harapan besar agar kedelapan orang yang hingga kini belum ditemukan dapat segera diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian yang sangat krusial dalam pendampingan.
“Kita semua masih memelihara harapan bahwa kawan-kawan dan saudara-saudara kita ini masih bisa ditemukan. Kami akan terus membuka komunikasi untuk berkoordinasi dan menyampaikan setiap perkembangan dari berbagai pihak agar keluarga tidak kehilangan akses informasi,” tegas Gubernur Andra. (Zal)
Indonesia Median Foundation Edukasi Literasi Digital SMP
detakbanten.com KOTA TANGSEL - Indonesia Median Foundation (IMF) menyelenggarakan Seri Ke-3 Kegiatan KOMPAS (Kritis, Online, Mandiri, Positif, Aman, Santun) di SMP Islam Al-Hikmah Kota Tangerang Selatan, Kamis (17/09). Hal ini didasari kekhawatiran generasi mendatang akan berhadapan dengan masalah yang rumit, mulai dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal, kekerasan digital seperti penyebaran foto/video pribadi (revenge porn) dan pelecehan (child grooming) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), berita hoaks, hingga masalah mental akibat adiksi dan perundungan siber.
Untuk itu IMF menyelenggarakan program edukasi KOMPAS dengan tujuan untuk membantu meminimalkan persoalan tersebut dengan 3 komponen utama, yakni: pengawasan orang tua di rumah, bimbingan yang penuh empati dari guru di sekolah, dan penerapan aturan tegas dari pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dengan kesadaran penuh para peserta didik dalam mengetahui hak dan kewajibannya di dunia digital.
IMF tidak sendiri, pihaknya menggandeng Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) dan Pandu Literasi Digital (Segmen Pendidikan dan Disabilitas) Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) RI. Kegiatan yang bertemakan "Digital Resilience: Menyiapkan Pelajar Berdaya di Era Transformasi Digital" tersebut menghadirkan 3 (tiga) narasumber dari ketiga stakeholder. Kegiatan berjalan khidmat dan diikuti oleh 42 (empat puluh dua) peserta dari unsur perwakilan murid, guru dan tenaga kependidikan SMP Islam Al-Hikmah, serta peserta tamu dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dihadirkannya peserta tamu dari mahasiswa tersebut diharapkan mereka akan memiliki program kemitraan literasi digital di desa binaannya nanti dan jadi agen perubahan untuk akselerasi peningkatan literasi digital masyarakat.
Mengawali kegiatan, dalam sambutannya, Kepala SMP Islam Al-Hikmah, Santi Kurniawati mengungkapkan rasa syukur karena sekolahnya menjadi lokus kegiatan KOMPAS yang digagas dari IMF ini.
"Saya bersyukur dan berterima kasih, dimana sekolah kami dijadikan tempat ketiga kegiatan KOMPAS dari IMF ini. Besar harapan kami bahwa melalui kegiatan ini meningkatkan kesadaran kami bersama untuk meningkatkan literasi digital sebagai upaya pencegahan fenomena penyalahgunaan digital saat ini. Dengan tema tersebut, semoga anak-anak peserta didik sekalian memiliki ketahanan digital (digital resilience) dalam menghadapi era digital di masa mendatang yang semakin pesat perkembangannya. Kepada tim yang hadir dari IMF, Relawan TIK Provinsi Banten, dan Pandu Literasi Digital Kemkomdigi, selamat datang dan kami mohon maaf bilamana ada kekurangan dalam jamuan kami", ungkap Santi.
Direktur Utama Indonesia Median Foundation, Yulia Pratami dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas sambutan hangatnya, dan pihaknya berharap kegiatan kolaboratif lainnya bisa dibangun dengan berbagai stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan momen dan lokus lainnya.
Ketiga narasumber yakni M. Akhsanul Akhlaq dari Pandu Literasi Digital Kemkomdigi Segmen Pendidikan dan Disabilitas, Ahmad Taufiq Jamaludin selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Banten, serta Gilang Tresna Putra Anugrah dari IMF. Di sesi pertama, pria yang akrab disapa Akhsan ini, memberikan paparan utama dengan tema "Memahami dan Menghentikan Cyberbullying di Era Digital".
Akhsan mengungkapkan bahwa dalam penanganan perundungan siber (cyber bullying) memiliki salah solusi dalam 4 (empat) pilar pertahanan:
1. Keluarga sebagai garis pertahanan pertama, bertugas membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.
2. Sekolah melakukan asesmen rutin, mengedukasi anak terkait cyberbullying, dan penyediaan bimbingan konseling sebagai ruang aman pelaporan di sekolah.
3. Pemerintah melakukan penegakan payung hukum, penyedian layanan darurat, dan kampanye literasi digital masyarakat.
4. Platform digital harus bertanggung jawab menciptakan algoritma yang aman, kontrol privasi, dan respons cepan terhadap aduan konten, sehingga daya dukung dalam pengentasan perundungan siber menjadi maksimal.
"Selanjutnya, pembelaan terhadap korban perundungan siber adalah dengan tidak diam, ikut laporkan, mendengar dan mendukung segala keresahan korban secara privat, menemani korban dalam melapor, membangun spontanitas untuk dapat mengamankan berbagai bentuk barang bukti, dan terakhir membangun awareness setiap anak agar mampu menangkis segala bentuk perundungan, mengabaikan, dan mengalihkannya, sehingga tidak berdampak kepada kesehatan mental anak serta keberanian melaporkan sehingga tidak ada lagi budaya perundungan di dunia pendidikan kita," ungkap Akhsan yang juga anggota Relawan TIK Provinsi DKI Jakarta.
Dalam sesi kedua, Taufiq Ketua Relawan TIK Provinsi Banten menekankan fondasi utama tentang 4 (Empat) Pilar Literasi Digital. Ia mengungkapkan bahwa pilar tersebut sangatlah penting dalam edukasi literasi digital agar mampu memetakan pemahaman tentang literasi digital.
"Kami berharap, ini menjadi bekal yang terus diingat. Empat pilar literasi digital yang terdiri Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital yang kemudian disingkat 'CABE' agar mudah diingat," papar Taufiq.
Ia mengibaratkan 4 pilar tersebut sebuah pohon buah yang terlindung dengan pagar dan komponen lainnya dengan akar yang kokoh ke dalam tanah.
"Maka 'Budaya Digital' seperti akarnya, nilai kebangsaan dan budaya positif dalam penggunaan teknologi digital harus dijaga dengan baik. Selanjutnya 'Etika' (Digital) menjadi nilai kehidupan seperti batang pohon, jika ia rusak, maka robohlah pohon tersebut. Lalu pagar dan pengaman pohon buah tersebut ibarat pilar 'Keamanan Digital', sehingga menjaga pohon agar bisa tumbuh dengan baik, terhindar dari hama yang dapat mematikan pohon. Terakhir, sebagai buahnya adalah 'Kecakapan Digital' atau digital skills yang memberikan nilai kompetensi digital kepada pengguna sehingga berdampak keuntungan dan kesejahteraan, salah satunya sektor finansial yang dipetik hasilnya," jelas Taufiq.
Materi ketiga disampaikan oleh Gilang dengan tema: "Bijak Bermedia Digital dan Penggunaan AI".
"Bijak bermedia digital salah satunya adalah mampu berpikir sebelum membuat konten atau pos suatu komentar, juga saring sebelum sharing konten atau informasi sehingga meminimalisir potensi penyebaran hoaks. Sedangkan dari sisi penggunaan AI murid dan guru bisa bersepakat dan membatasi penggunaanya hanya sebagai alat digital, sehingga secara etika penggunaan juga tidak menabrak hak kekayaan intelektual," papar Gilang.
Gilang pun mengingatkan bahwa AI juga berpotensi memberikan informasi yang keliru karena sumbernya dari konten data dan informasi yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisa saja informasi hoaks dan tidak benar menjadi bagian dari informasi yang terjaring dan disajikan oleh AI kepada penggunanya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok murid dan guru, membahas berbagai hal tentang mitigasi dan manajemen krisis apabila terjadi penyalahgunaan teknologi digital khususnya perundungan siber yang berdampak pada kesehatan mental. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan membuat rencana aksi di sekolah untuk akselerasi pengembangan literasi digital dan pencegahan penyalahgunaannya.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Eka Andrias menyatakan dukungannya kegiatan seperti ini.
"Ini sangat bagus, mudah-mudahan kegiatan edukasi literasi digital seperti ini bisa diselenggarakan di seluruh SMP di Kota Tangerang Selatan, sehingga menjadi fondasi dalam menyukseskan program penetrasi Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan," ungkap Eka usai memimpin Apel pagi.
Sebagai informasi, program literasi digital ini merupakan program Kemkomdigi RI di bawah Pusat Pengembangan (Pusbang) Literasi Digital, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi RI yang dikepalai oleh Rizki Amelia. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat terus menggalakann kegiatan literasi digital di berbagai segmen sasaran yakni: Pemerintahan dan Lanjut Usia, Pendidikan dan Disabilitas, Pelaku Usaha dan Perempuan, serta Masyarakat Umum dan Anak. Berbagai stakeholder siap mendampingi dan mengawal kegiatan seperti ini salah satunya adalah Tim Pandu Literasi Digital yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Indonesia Median Foundation melalui program KOMPAS, dan Relawan TIK Indonesia melalui program REGOS (Relawan TIK Goes to School) juga di Banten melalui branded program 'Gerebeg Digital'. (Zal)
Gubernur Banten Doa Bersama Keluarga Korban, Harap Ada Petunjuk Delapan Orang yang Hilang
detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menghadiri doa bersama dengan keluarga delapan korban hilang kontak kapal Arupadhatu I. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu penginapan di kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026).
Doa bersama ini digelar sebagai bentuk dukungan moral dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada keluarga korban. Kegiatan ini sekaligus memanjatkan permohonan kepada Tuhan agar segera diberikan petunjuk terkait keberadaan kelima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu wisata yang hilang di perairan Selat Sunda.
Gubernur Andra menyampaikan, kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten untuk terus mendampingi keluarga. Meski operasi pencarian aktif oleh Tim SAR telah resmi ditutup pada hari ke-10, ia memastikan pemantauan di perairan Selat Sunda akan terus berjalan.
“Pemantauan tetap dilakukan dan kami akan terus berkoordinasi dengan Tim SAR,” ujar Gubernur Andra.
Ia memastikan, Pemprov Banten akan proaktif meneruskan setiap perkembangan informasi dari Tim SAR maupun pihak terkait. Hal ini dilakukan agar keluarga korban selalu mendapatkan pembaruan informasi yang akurat dan tepat waktu.
“Sekecil apa pun informasi yang kami peroleh, akan segera kami sampaikan kepada keluarga,” katanya.
Gubernur Andra menegaskan, penghentian pencarian aktif bukan berarti harapan dan komunikasi terputus. Pihaknya berjanji akan mengawal setiap perkembangan di lapangan dan menjaga komunikasi intensif dengan berbagai pihak.
Suasana haru dan penuh harap menyelimuti kegiatan tersebut. Pemprov Banten berharap doa yang dipanjatkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga dan membuka jalan terbaik bagi para korban yang hingga kini masih dalam pencarian. (Zal)
Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati, Gubernur Banten Ajak Kawal Pelaksanaan Pembangunan
detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi bagian proses penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal Provinsi Banten.
Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 akan menjadi dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026. Andra Soni mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DPRD memiliki tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Khususnya, untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,” kata Andra Soni.
Gubernur mengatakan ada sejumlah catatan penting yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.
Dalam kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Provinsi Banten disepakati berubah dari semula Rp10,08 triliun lebih menjadi Rp9,72 triliun lebih atau berkurang Rp363,91 miliar lebih. Sementara itu, belanja daerah berubah dari semula Rp10,04 triliun lebih menjadi Rp9,62 triliun lebih atau berkurang Rp414,74 miliar lebih.
Dengan perubahan pendapatan dan belanja tersebut, surplus daerah meningkat dari semula Rp42,95 miliar lebih menjadi Rp93,79 miliar lebih atau bertambah Rp50,83 miliar lebih. Surplus tersebut digunakan untuk menutup pembiayaan daerah.
Perubahan KUA dan PPAS 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Tema pembangunan tetap mengacu pada Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.
Selanjutnya, Andra Soni juga menyampaikan kebijakan tersebut juga disinkronkan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Yaitu, Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, serta disinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota se-Provinsi Banten.
Selain itu, Andra Soni mengatakan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan respons terhadap dinamika permasalahan yang berkembang di daerah. Tapi dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan kebutuhan penanganan secara cepat.
"Penyesuaian anggaran juga dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian target kinerja program dan kegiatan. Perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap struktur APBD Tahun Anggaran 2026," katanya.
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah memedomani ketentuan peraturan perundang undangan. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah atas kerja sama dalam proses penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Ia juga berharap kesepakatan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. “Untuk itu, mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Zal)
Ketua TP PKK Tinawati Andra Soni Minta Ada Kolaborasi Wujudkan Sekolah Sehat dan Aman
detak.co.id KOTA SERANG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi seluruh warga satuan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, siswa, hingga orang tua.
Hal itu disampaikan Tinawati Andra Soni usai meninjau sekaligus melakukan penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di SMA Negeri 6 Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (18/9/2026).
Menurut Tinawati, sekolah merupakan lingkungan yang dipercaya orang tua untuk menjadi tempat anak-anak tumbuh dan belajar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah perlu mendapat perhatian bersama agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.
"Saya memiliki anak sekolah juga yang artinya saya menitipkan anak saya di sekolah. Tentu saja kita ingin memiliki lingkungan sekolah yang aman dan nyaman," ungkap Tinawati Andra Soni.
Selanjutnya, Tinawati Andra Soni mengatakan, setiap kunjungannya ke sejumlah sekolah selalu dimanfaatkan untuk mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter anak.
"Apalagi sekolah adalah tempat yang kami percaya dan kami yakini bahwa di situlah anak-anak tumbuh dan belajar untuk menjadi karakter yang lebih kuat," katanya.
Meski demikian, Tinawati mengingatkan bahwa pendidikan pertama tetap dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengajak para orang tua untuk terus merangkul dan mendidik anak-anak dengan baik sejak dari rumah.
"Madrasah pertama, pendidikan pertama tetap di rumah," imbuhnya.
Tinawati juga mengajak orang tua untuk tidak hanya memilih sekolah yang baik bagi anak, tetapi turut membersamai proses pendidikan dan memastikan pendidikan berlangsung dengan baik.
Dalam kunjungan tersebut, Tinawati juga berinteraksi dengan sejumlah peserta didik dari luar daerah yang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah. Ia menyebut keberadaan siswa dari berbagai daerah menunjukkan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkeadilan.
"Artinya bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama, memiliki pendidikan yang berkeadilan," jelasnya.
Lebih lanjut, Tinawati mengajak seluruh pihak untuk memulai budaya sekolah sehat dari langkah-langkah sederhana, terutama dari lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi dengan anak dengan cara mendengarkan dan menanyakan kondisi mereka, termasuk bagaimana perasaan anak selama menjalani aktivitas di sekolah.
"Kita harus bisa mendengarkan anak, kita harus bisa membersamai anak kita, kemudian kita bertanya hal-hal sederhana, bagaimana di sekolah, bagaimana kegiatan mereka, terutama bagaimana perasaan mereka hari ini," katanya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Kota Serang Rohmat Wirandanubrata mengatakan, komitmen mewujudkan sekolah sehat harus dibangun secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah.
Dikatakannya, penyamaan visi menjadi langkah penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi pembelajaran siswa, didukung sarana dan prasarana yang memadai.
"Komitmen untuk mewujudkan sekolah sehat itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kita bangun juga penyamaan visi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini," ujar Rohmat.
Ia mengatakan, ketika komitmen dan rasa memiliki telah tumbuh di seluruh warga satuan pendidikan, berbagai program sekolah dapat berjalan dengan kesadaran bersama.
Salah satu upaya yang dilakukan SMA Negeri 6 Kota Serang adalah edukasi pengelolaan sampah melalui program Sataku dan Satamu, yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.
"Sataku, Satamu, mewujudkan sampah tanggung jawabmu, sampah tanggung jawabku. Itu mengedukasi anak-anak bagaimana anak itu punya tanggung jawab," katanya.
Selain itu, dirinya menyampaikan sekolah sehat memberikan banyak manfaat bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Lingkungan yang sehat tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan secara psikologis karena siswa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
"Mereka juga akan diajarkan bagaimana mereka peduli pada kesehatan diri mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka belajar," katanya. (Zal)
Timnas Menuju FIFA ASEAN Cup dengan Skuad yang Belum Ideal. Herdman: Kami Terus Pantau Pemain Cedera
detakbanten.com JAKARTA - Tmnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tantangan yang tidak ringan. Persiapan skuad Garuda terganggu absennya sejumlah pemain karena cedera. Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers dipastikan belum dapat memperkuat tim pada turnamen ini karena masih menjalani pemulihan.
Situasi tersebut membuat komposisi Timnas Indonesia belum sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Selain tiga nama yang telah dipastikan absen, kondisi Marselino Ferdinan, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, dan Jay Idzes juga masih perlu dipantau. Karena itu, publik sebaiknya tidak membebani tim dengan ekspektasi berlebihan atau menganggap Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik sejak awal turnamen.
"Kami sudah sangat dekat. Menurut saya, selalu ada kemungkinan muncul cedera di pekan-pekan terakhir pertandingan. Jadi, kami sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran kami," kata John Herdman di awal pekan ini di Jakarta.
"Tetapi beberapa cedera dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kendala bagi kami. Karena itu, kami perlu mengevaluasi situasi dua atau tiga pemain dari akhir pekan kemarin, lalu kemudian finalisasinya," ujarnya menambahkan.
Fokus utama Timnas Indonesia saat ini adalah memastikan pemain yang tersedia berada dalam kondisi terbaik, membangun koordinasi antarlini, dan menyiapkan beberapa skenario permainan. Kedalaman skuad akan diuji, terutama ketika tim harus beradaptasi tanpa sejumlah pemain yang selama ini menjadi bagian penting dari rencana.
Dengan situasi tersebut, target yang paling realistis adalah melihat Timnas Indonesia tampil disiplin, kompetitif, dan berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Hasil tetap penting, tetapi proses adaptasi dan kemampuan pemain pelapis untuk mengambil tanggung jawab juga akan menjadi ukuran yang tidak kalah penting.
Dukungan publik tetap dibutuhkan, tetapi dukungan itu sebaiknya disertai kesabaran. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memberikan penampilan terbaik, namun perjalanan menuju hasil maksimal kali ini tidak akan mudah. Skuad Garuda perlu melewati turnamen secara bertahap, tanpa tekanan untuk selalu menang besar dan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan pemain.
Dengan skuad yang belum lengkap, ekspektasi perlu dikelola secara realistis. Timnas Indonesia tidak datang dengan situasi paling ideal, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk berjuang melalui kerja sama tim, kedisiplinan, dan kesiapan pemain yang dipercaya tampil. (Rls/Zal)
HUT ke-81 PMI, PMI Kota Tangsel Distribusikan 16.000 Liter Air Bersih dan 100 Galon Air Minum di Keranggan
detakbanten.com TANGSEL- Palang Meriah Indonesia Kota Tangerang Selatan atau PMI Kota Tangsel mendistribusikan air bersih 16.000 liter air bersih dan 100 galon air minum kepada masyarakat terdampak kekeringan di Keranggan, Kecamatan Setu, Sabtu, 19 September 2026.
Aksi sosial itu sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia dengan tema Peduli, Bergerak dan Berdampak.
Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan, PMI hadir sejak 17 September 1945 satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Kami merayakannya dengan kegiatan sosial, distribusi bantuan air bersih, cek kesehatan gratis, donor darah dan aksi sosial lainnya," kata Airin.
Diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Kelurahan Keranggan menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan.
Airin berharap kegiatan peringatan HUT ke-81 PMI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan.
"Kami hanya mengisi dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam penanganan kekeringan dari Senin-Jumat. Sabtu-Minggunya dari kami, PMI Kota Tangsel," ungkap Airin.
"InsyaAllah kita akan lakukan sampai Desember. Selama tiga bulan kita akan salurkan air bersih di Keranggan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya masyarakat di Keranggan," ungkap Airin.
HUT ke-81 PMI itu secara simbolis diperingati dengan potong tumpeng. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin serta jajaran pengurus dan PMI Kecamatan se-Tangsel.
Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Camat Setu Bunga Pranatalia Putri, Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto dan Lurah Keranggan serta RW dan RT setempat.
Aksi distribusi air bersih juga sudah dilakukan PMI Kota Tangsel sejak awal 2026. Distribusi bantuan air bersih dan logistik dilakukan di wilayah Cipeucang, Serpong dan masih berlangsung hingga saat ini.
Aksi kemanusiaan diperluas di wilayah terdampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal 2027.
PMI Kota Tangsel juga terus konsisten memberikan layanan bantuan ambulance untuk gawat darurat, pelayanan donor darah serta aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (Humas PMI Kota Tangsel)
Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT ke-81 RI, Perkuat Semangat Persatuan
detakbanten.com TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung semangat memperkuat persatuan dan meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Tangerang Selatan tersebut digelar di Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav 9/SDK), Senin (17/8/2026), dan dipimpin oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Dalam sambutannya, Benyamin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk melanjutkan semangat, cita-cita, dan perjuangan para pahlawan melalui karya serta kontribusi sesuai dengan peran masing-masing.
Benyamin mengatakan, kemerdekaan yang diraih Indonesia 81 tahun lalu bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan.
“Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan semangat, cita-cita, dan perjuangan para pendahulu. Mengisi kemerdekaan bukan sekadar merayakannya, melainkan dengan sungguh-sungguh berikhtiar mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, maju, dan sejahtera,” ujar Benyamin.
Menurutnya, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diterjemahkan melalui kerja nyata, termasuk di tingkat daerah.
Ia menilai, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui persatuan dan kesepahaman di tengah keberagaman masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Tangsel diminta menyatukan langkah untuk mendorong kemajuan kota.
“Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bukan hanya cita-cita nasional, tetapi juga harus kita hadirkan melalui kerja nyata di daerah. Sesuai dengan peran masing-masing, mari terus bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Kota Tangerang Selatan,” kata dia.
Benyamin juga menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Tangsel yang menurutnya merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Sepanjang tahun ini, Tangsel meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, di antaranya penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori kota terbaik tahun 2025, Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori madya, serta peringkat ketiga nasional berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025.
Selain itu, Tangsel meraih peringkat ketiga regional Jawa-Bali kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Tangsel juga meraih peringkat kedua Sutami Awards 2025 kategori pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski demikian, Benyamin menegaskan berbagai penghargaan tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan, hingga pelayanan publik.
“Berbagai penghargaan tadi jelas merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Kota dan seluruh elemen masyarakat Tangerang Selatan. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang perlu kita tuntaskan,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Benyamin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tangsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pelaku usaha, akademisi, insan pers, komunitas, serta seluruh warga yang selama ini turut mendukung pembangunan daerah.
Ia juga mengapresiasi Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala yang telah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Tangsel.
Menutup sambutannya, Benyamin mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing. (ADV)
Pool Taksi Green SM Tuai Polemik, DPRD Tangsel Minta Perizinan Dituntaskan
detakbanten.com TANGSEL-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat koordinasi lintas komisi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan manajemen pool taksi Green SM. Rapat tersebut digelar untuk merespons polemik pembangunan fasilitas transportasi yang berlokasi di kawasan Ciater yang sebelumnya menjadi sorotan publik, terutama terkait perizinan dan dampak lingkungan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, mengatakan pemanggilan tersebut berawal dari laporan masyarakat serta dinamika pemberitaan mengenai pembangunan pool taksi tersebut.
Komisi I bersama Komisi IV kemudian menginisiasi pertemuan dengan OPD teknis dan manajemen Green SM untuk memastikan proses perizinan serta pemenuhan regulasi berjalan sesuai ketentuan.
“DPRD itu kan menampung semua apa yang masuk, baik itu secara langsung maupun secara pemberitaan. Artinya, kita merespons apa yang terjadi di kewilayahan sehingga kita menginisiasi dengan melaporkan kepada pimpinan untuk menghadirkan OPD teknis terkait, Komisi I dan IV dengan menghadirkan pihak taksi yaitu Green SM dengan manajemennya,” kata Ledy di Gedung DPRD Tangsel.
Menurut Ledy, dalam pertemuan tersebut pihak Green SM menyampaikan bahwa sejumlah proses administrasi dan pemenuhan dokumen teknis masih berjalan.
“Nah, tadi itu tersampaikan artinya bahwa memang mereka sudah berproses,” sambungnya.
Ledy menjelaskan, sejumlah dokumen pendukung seperti Rekomendasi Teknis (Rekomtek), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta persyaratan terkait lingkungan masih dalam proses di dinas teknis terkait.
Sementara itu, dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) telah diterbitkan oleh DPMPTSP. Namun, sejumlah kendala teknis membuat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dapat diterbitkan sepenuhnya.
“Kalau kami masuk dari Komisi I terkait dengan segi tata kelola pelayanan, pelayanan publik, dalam hal ini PTSP. PTSP kan hanya menerima dan mengeluarkan nantinya, in-out-nya memang satu pintu. Tapi dalam proses itu ada OPD-OPD dinas teknis terkait,” jelasnya.
Ia mencontohkan proses Andalalin yang menjadi kewenangan teknis dinas terkait. Selain itu, DPRD juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana proses pemenuhan persyaratan tersebut.
“Kami tanyakan berprosesnya sudah sejauh apa? Ternyata mereka memang menemukan kendala di dalam pemenuhan itu,” ujarnya.
Ledy juga menyinggung penindakan terhadap gardu listrik yang dibangun tanpa izin dan kemudian disegel oleh Satpol PP. Dia mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya terbuka terhadap investasi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.
“Ini ada miskomunikasi. Artinya, kita juga tadi menekankan, kita senang siapa pun yang berinvestasi di Tangsel, kita terbuka. Karena kita juga harus menciptakan iklim investasi yang responsif dan komunikatif,” tuturnya.
Kendati begitu, Ledy menegaskan agar investor mematuhi seluruh regulasi yang yang ada. Terkait masih adanya aktivitas pengerjaan di sekitar area proyek setelah penyegelan gardu, Ledy mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan rekomendasi teknis penataan drainase. Menurutnya, pekerjaan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah luapan air sekaligus mengantisipasi persoalan lalu lintas di kawasan Ciater.
“Kalau pengerjaan rekomtek itu memang harus dijalankan, itu rekomendasi dari PU. Memang ada rekom teknis yang mereka penuhi dan itu melakukan kajian panjang,” katanya.
Ledy menekankan, seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, termasuk pemenuhan Andalalin karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.
“Memang intinya di sini, itu semua butuh kehati-hatian. Semua butuh kesabaran dan tolong berikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan, sehingga semua nanti happy ending. Kita juga tekankan, memang itu kan titik macet, artinya Andalalin-nya harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Ledy menegaskan bahwa DPRD Tangsel menyambut positif investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Namun, pelaku usaha diminta memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan dipenuhi sebelum kegiatan berjalan.
“Siapapun yang melakukan investasi di Tangsel, kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita selaku bagian pemerintahan juga menekankan, sebagai pihak pelaku usaha juga ikuti semua aturan main, regulasi yang ada,” ucapnya.
Di sisi lain, Ledy meminta OPD - OPD teknis mempercepat pelayanan dan kajian sesuai tugas serta kewenangannya. Aspirasi masyarakat sekitar juga dinilai perlu menjadi bagian dari proses tersebut.
“Lalu kita juga tekankan kepada mitra kita, bagian dari pemerintah kota yaitu seluruh OPD teknis terkait, untuk juga bisa melakukan tusinya dengan baik ya. Kajian dilakukan, akselerasi pelayanan publik dijalankan, dan juga respons, kita juga harus mendengar respons aspirasi dari masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Dra)
PBG Pool Taksi Green Akhirnya Disegel Satpol PP Tangsel
detakbanten.com CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya menyegel bangunan yang ada di area kawasan rencana Pool Taksi Green di Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel pada Rabu siang (16/09).
Diketahui, langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tersebut merupakan kelanjutan hasil inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pihak yang memiliki kompetensi terkait ijin Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) di atas lahan keseluruhan seluas 40. 336 meter persegi (m²).
Wakil Wali Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, kegiatan pembangunan untuk Pool Taksi Green tersebut sudah dilakukan penyegelan. "Sudah disegel oleh Satpol PP, terkait bangunan," jelasnya.
Sementara itu, Kepada Satpol PP Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui cellular menambahkan, bahwa yang disegel adalah bangunan yang terkait dengan PBG. Sementara pekerjaan lain, khususnya drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, masih tetap dilakukan pekerjaannya. "Yang disegel itu bangunan yang sudah ada, yang kaitannya dengan PBG," imbuh Kasatpol PP. (Zal)
