Kenaikan upah UMK sebesar 24,50 persen tersebut dinilai wajar oleh para buruh. Menurut buruh, besaran upah tersebut dinilai demi menyelamatkan krisis dengan cara menaikan upah bukan dengan menekan upah murah.

Namun di sisi lain, pengusaha hanya punya kemampuan menaikan upah sebesar 3 persen untuk di tahun 2023. Untuk saat ini saja, besaran upah UMK di Kabupaten Tangerang sendiri mencapai Rp4.230.782.

Ketua Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) Jayadi mengatakan, upah merupakan hak dasar bagi seluruh kelas pekerja. Menurutnya, meminta kenaikan upah sebesar 24 persen itu sangat wajar. Sebab melihat fakta kualitas hidup masyarakat dalam era kapitalisme.

"Seperti saat ini segala sesuatunya di ukur dengan uang. Upah menentukan taraf hidup bagi kelas pekerja di mana pun, sebab dengan upah yang diterima menentukan kebutuhan hidup bagi masyarakat kelas pekerja untuk memenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan," katanya, Selasa, 15 November 2022.

Ia menyebutkan tuntutan upah layak yang digaungkan oleh kaum buruh masih terus menjadi delik perselisihan antara kedua pihak antara buruh dan pengusaha.

"Akan tetapi tuntutan upah layak masih menjadi pertentangan dari tahun ke tahun antara kaum buruh melawan pengusaha dan negara." Tuturnya.

Dia juga mengatakan dengan tegas, bahwa pemerintah baik level pusat, provinsi maupun daerah harus mampu mengambil kebijakan yang tentunya merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Tangerang sebagai kota seribu industri ini, di mana masyarakatnya mayoritas merupakan buruh pabrik. Sebab jika upah naik maka daya beli masyarakat tinggi, pasar pun akan terserap," paparnya.

Menurut dia, buruh pabrik sangat menunggu kebijakan dari pemerintah agar Kabupaten Tangerang UMK di tahun 2023 naik sebesar 24.50 persen.