Untuk itu, beberapa Anggota DPRD Kota Serang, meminta atau diganti JPS dengan nilai mencapai Rp 30 miliar selama 3 bulan itu diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 

Anggota DPRD Kota Serang Fraksi PKS TB. Ridwan Akhmad mengatakan, pada waktu rapat badan anggaran dengan TAPD membahas dana penanganan covid 19. Dalam rapat tersebut secara fraksi PKS memberikan saran untuk JPS sebaiknya berupa bantuan langsung tunai (BLT)

 

"Saya selaku fraksi PKS mendorong. JPS bantuan sosial dalam bentuk BLT, tidak bentuk sembako," ujarnya ,saat di konfirmasi melalui sambungan telefon. Jumat 8/4/2020).

 

Ridwan menjelaskan, adapun JPS di berikan BLT ada 3 alasan. Alasan pertama efisiensi anggaran. Ia mencontohkan ketika bantuan berupa sembako ada anggaran untuk distribusi, ongkos angkut dan sebagainya. 

 

"Kalo menggunakan sembako ada pihak ketiga, dan ngga mungkin pihak ketiga ngga ngambil keuntungan, ini memakan anggaran. Kalo pake BLT,

Kan kita bisa kerjasama dengan bank BJB, pasti bank BJB ditengah pandemi bisa membantu, tanpa potongan dan di saldo 0 pun bisa," jelasnya.

 

Kemudian alasan yang kedua, lanjutnya, JPS dalam bentuk BLT lebih fleksibel di gunakan masyarakat. Sebab menurutnya, masyarakat yang terkena dampak covid 19, bukan hanya sekedar tidak punya beras dan tidak bisa makan.

 

"Artinya BLT, kita berikan ke masyakarat keluasaan, dengan  BLT digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, untuk membeli lauk pauknya, beli gas ataupun buat nambah bayar listrik," terangnya.

 

Dikatakan Ridwan, dengan menggunakan BLT, maka protokoler kesehatan juga terjaga, sehingga tidak menimbulkan keramaian. "Ketika BLT dari rekening bank, masuk ke rekening masyarakat, bisa bebas mengambil ke kantor pos atau  ATM.  Sehingga lebih terjaga protokoler kesehatan nya.Dengan konsep BLT akan optimal program JPS ke masyarakat," jelasnya.

 

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Seramg Fraksi Golkar Muji Rohman menambahkan, dengan penyaluran JPS melalui BLT maka akan ada beberapa manfaat diantaranya perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat di tengah Covid-19 ini. 

 

"Jadi uang itu kan masuk di beberapa RW/RT, di beberapa kelurahan, jadi perputaran uang itu akan ada, kemudian ekonominya juga bergerak tidak diambil oleh satu orang," tegasnya. 

 

Sebetulnya, kata Muji Rohman, dari beberapa anggota dewan dan fraksi pernah mengusulkan, penyaluran JPS ini untuk diganti dalam bentuk BLT.  "Mudah-mudahan kedepan, penyaluran yang kedua yang ketiga bisa berubah ke BLT," ucapnya. 

 

Untuk bisa merealisasikan hal tersebut kata Muji Rohman, dalam waktu dekat ini akan ada agenda rapat di Kantor DPRD dengan mitra Komisi II untuk melakukan evaluasi penanganan Covid-19 ini. 

 

"Kita akan mengusulkan itu, paling tidak ada niat dari segi positif dan negatifnya, kalau masih dalam bentuk sembako tolong dikaji lagi di dalam kondisi seperti ini," tutupnya.