Aksi unjuk rasa (UNRAS) yang dilakukan oleh lembaga sosial kontrol itu menuntut Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Kepala DTRB) Kabupaten Tangerang untuk mundur dari jabatannya, bahkan LSM BP2A2N meminta Bupati Tangerang untuk mencopot Kadis DTRB.

"Kami anggap kepala DTRB Kabupaten Tangerang tidak kooperatif terhadap pengaduan kami, ada 7 surat pengaduan yang sudah kami layangkan namun tak satupun yang di balas," ungkap Direktur eksekutif LSM BP2A2N Ahmad Suhud saat menyampaikan orasinya didepan kantor PU Kabupaten Tangerang.

Suhud menilai, kepala dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang tutup mata dan tuli terhadap aduan lembaga yang mewakili suara masyarakat.

"Ini yang mengadu kami lembaga yang berbadan hukum tidak direspon, bagaimana kalau masyarakat yang datang langsung, mungkin tidak dianggap," ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta Bupati Tangerang untuk mencopot Kadis DTRB Kabupaten Tangerang karena dinilai tidak bisa bekerja dan tidak kooperatif serta tidak bisa menghargai pengaduan dari lembaga sosial kontrol.

"Kalau tak bisa dan tak mampu lagi untuk bekerja, mending istirahat saja, kalau cuma hanya duduk dia di kantor, masyarakat biasa bila didandani pantas untuk duduk di meja bapak," tandasnya. (Day/Han).