Pengadaan Barang da Jasa Rawan Dikorupsi

Koordinator ICW Ade Irawan menjadi narasumber diskusi publik yang digelar PDI P Kota Tangerang. Koordinator ICW Ade Irawan menjadi narasumber diskusi publik yang digelar PDI P Kota Tangerang. Ades

detakbanten.com Kota Tangerang - Keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi.

 Penyebab korupsi memang banyak selain dari faktor ekonomi ada juga dari faktor tekanan dari atasan dan lainnya. Oleh karenanya, kemampuan membaca politik anggaran harus dimiliki oleh semua orang.

Hal itu diungkapkan Koordinator ICW Ade Irawan saat diskusi publik 'APBD dan Korupsi' yang digelar Fraksi PDI P pada Rabu (6/4/2017). Menurutnya, yang paling utama harus diawasi dalam dana APBD, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Biasanya dalam proses itu pelaku menggunakan hukum ekonomi. Soalnya, dengan kewenangan yang terbatas mendapatkan hasil yang maksimal.

Ade berharap agar semua masyarakat tak terkecuali rekan-rekan media harus tahu anggarannya dan ikut terlibat aktif serta berkontribusi mengawal APBD khususnya dalam pengadaan Barang dan Jasa. "Biasanya pengadaan yang paling banyak itu dibulan Oktober-November, lalu trackking anggarannya cek aja pada saat melakukan tender. Nah, di proses itu bisa dilihat antara pagu dengan realisasinya," tutur Ade.

Selain itu, Ade juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya korupsi akan kembali lagi di provinsi Banten, salah satunya dengan terpilihnya kembali Dinasti Atut, saya kira teman-teman harus lebih waspada akan hal itu.

"Saya tidak menuduh yang terpilih nanti akan korupsi. Namun kita sebagai masyarakat dan media harus awasi. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, mereka punya peluang besar untuk menyelewengkan APBD," ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi mengatakan, korupsi terbesar hingga mencapai 70 persen ada di tingkat kksekutif bukan di legislatif. Karena eksekutif yang menggunakan anggaran dan Legislatif bukan pengguna anggaran.Seandainya ada salah satu Legislatif yang korupsi," ya,itu bukan kami, tapi oknum Dewan, di Kota Tangerang tidak ada bagi-bagi jatah," tegasnya.

Sementara Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Ananta Wahana menambahkan, diskusi ini sengaja melibatkan para PAC pengurus partai ditingkat Kecamatan untuk pemahaman dan deteksi dini kader sebelum terlibat dalam politik praktis.

Hal tersebut untuk menyiapkan kader partai paham akan kebijakan publik sehingga bisa berperilaku sebagai pelaku politik dan pengontrol kebijakan. Dengan demikian diharapkan tidak akan menambah deretan daftar politisi yang terjerat kasus Korupsi APBD. "Dari diskusi publik ini akan terbangun semangat memahami untuk membasmi praktik korupsi," tandasnya.

 

 

Go to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries