Tak sedikit dari ASN yang terjerembab dalam ajang pilpres pileg tahun ini yang telah mendapatkan masalah yang pada akhirnya berurusan dengan pemilik kebijakan dan pengawas pemilu.

Menurut pakar politik universitas sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino, sewajarnya memang ASN harus bersikap netral dalam Pileg maupun Pilpres yang akan datang, seperti layaknya anggota TNI dan Polri, Walaupun mereka punya preferensi politiknya masing-masing, tapi wujud dukungan tersebut memang tidak boleh nampak.

"Terutama dalam bentuk perilaku politik. Maka dari itu tidak heran apabila asas Pemilu kita menyatakan Luber Jurdil. Satu komponen dari asas tersebut adalah (ke)rahasia(an) ASN." katanya, 27/03/2019.

Sebab, Menurut Leo, jika ASN tidak netral dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap partisipasi politik warga yang tidak lagi “bebas”, Selain itu, terutama ASN di daerah, dianggap sebagai orang yang pantas untuk digugu dan ditiru akan mendorong seolah olah mobilisasi suara.

"Oleh karena itu, selayaknya memang ASN harus bersikap netral dalam politik,
saat ini yang terjadi, saya kira masalah utamanya adalah ketidaksadaran mereka sebagai ASN yang seharusnya netral. " ungkapnya.

Masalah sosialisasi, tutur Leo, bukan hanya harus dilaksanakan oleh penyelenggaran Pemilu saja, tetapi yang paling terdepan justru pihak Pemerintah daerahnya sendiri.

"Saya kira, bentuk terbaik untuk memahamkan para ASN mengenai posisinya dalam Pemilu, Mengenai proses hukumnya, ya tetap menggunakan mekanisme yang berlaku. Tapi Saya pikir peringatan sudah cukup “keras” bagi ASN tersebut." terangnya.

Jadi, lanjut leo, sosialisasi harus dilakukan terus-menerus sebagai bentuk ingatan kepada para ASN mengenai tugas dan fungsinya serta kedudukannya dalam politik negara.

"Baik itu Pemerintah daerahnya dan juga penyelenggara Pemilu, harus terus bekerja." tandasnya.