Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkot Tangsel Gelar Rakor Pengelolaan Aduan Masyarakat Lewat SP4N-LAPOR
![Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkot Tangsel Gelar Rakor Pengelolaan Aduan Masyarakat Lewat SP4N-LAPOR](/media/k2/items/cache/3723f837291556aa907f920329901879_L.jpg)
detakbanten.com CIPUTAT - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
Rakor digelar dengan menghadirkan seluruh operator dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang bertempat di Command Center, Puspemkot Tangsel, pada Kamis (08/08/2024).
Dalam kesempatannya, Asisten Daerah (Asda) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heru Agus Santoso, mengatakan pentingnya Rakor pengelolaan SP4N-LAPOR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam tindakan yang responsif apabila ada pengaduan masyarakat lewat kanal SP4N-LAPOR.
"SP4N-LAPOR ini telah resmi menjadi kanal pengaduan masyarakat di Tangsel dan alhamdulillah telah berjalan dengan sangat efektif," ujarnya.
Bahkan, perkembangan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR semakin cepat dan responsif.
Pada tahun 2022 persentase penyelesaian pengaduan Kota Tangsel sebesar 8,06 persen, lalu di 2023 meningkat menjadi 99,2 persen dan di 2024 tentu kita semua berharap bisa tercapai 100 persen.
"Jadi yang harus dilakukan seluruh aparatur yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai operator SP4N-LAPOR agar terus meningkatkan pemahaman penggunaan dan kecepatan dalam merespon setiap aduan," ujarnya.
Sementara itu, dijelaskan Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik, Ahmad Syatiri, menerangkan untuk tahun 2024 telah masuk pengaduan masyarakat sebanyak 633, dengan persentase selesai mencapai 92,4 persen.
Tercatat kata beliau, masih ada 16 laporan yang sedang dalam proses tindak lanjut.
"Untuk kategori laporan terbanyak didominasi soal pencemaran lingkungan, untuk itu kami berharap penanganan yang responsif dari pengaduan masyarakat oleh perangkat daerah terus ditingkatkan," tutupnya.