Wakil Ketua DPR Sebut Layanan Kesehatan di Tangsel Amburadul, Pengamat : Terlalu Politis

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul (foto/Aip) Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul (foto/Aip)

detakbanten.com TANGSEL - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku kecewa dengan pelayanan dari fasilitas kesehatan, salah satunya milik RSUD Kota Tangerang Selatan. Dengan ditunjang APBD yang besar, namun tata kelola yang tidak benar membuat banyak hal yang seharusnya terwujud soal kesehatan menjadi tidak.

"Sebagai anggota DPR RI dapil Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, saya cukup kecewa dikarenakan fasilitas kesehatan dari pemerintah kota Tangsel yang menurut saya tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," terang Dasco kepada wartawan, Kamis , 17 September 2020.

Dimintai komentarnya terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul berpendapat, yang dikatakan Dasco secara realitas adalah benar, tetapi juga kental bernuansa politik. Ini tak lain karena dinamika jelang pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang di Tangsel.

"Secara fakta soal fasilitas kesehatan ya itu yang terjadi. Tak bisa dibantah. Namun statemen itu kental muatan politisnya. Ini tak lain sebagai pesan serangan kepada petahana yang direpresentasikan oleh Benyamin Davnie, karena bakal melawan jagoan dari Pak Dasco, yaitu Muhamad dan Rahayu Saraswati. Jadi ini tak jauh dari dinamika Pilkada," ujar pria yang juga sebagai dosen Fisip universitas UNIS Tangerang itu, kepada wartawan, Senin 21 September 2020.

Statemen pria yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra itu, lanjut Adib, malah bisa menjadi bumerang dan menjadi isu tidak menguntungkan bagi elektoral pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati.

"Kalau kita mau menyalahkan kenapa fasilitas masih amburadul, aktornya banyak. Wali Kota Airin salah satunya. Tetapi Pak Dasco jangan lupa, beliau kan anggota DPR RI Dapil Tangsel, secara moral beliau punya tanggung jawab juga. Jagoannya Muhamad juga mantan Sekda dan panglima ASN sekaligus pengguna anggaran, anggota DPRD Tangsel dari Gerindra juga banyak. Nah, orang-orang ini yang harusnya bisa membuat kebijakan mendorong fasilitas kesehatan bisa lebih baik," jelas Adib.

Adib juga menambahkan, segala persoalan, apalagi kelemahan milik petahana, untuk dijadikan komoditas politik adalah sah-sah saja dan wajar dilakukan. Apalagi kelemahan tersebut, bisa merebut simpati masyarakat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas.

"Tapi kan harus fair. Masyarakat harus dikasih pendidikan politik dan wawasan demokrasi yang baik, sehat dan benar. Ini salah satu cara untuk menjaga marwah berpolitik dan berdemokrasi agar bermartabat. Bahwa berkontestasi dan rivalitas itu biasa. Apalagi kita sepakat bahwa ini pesta demokrasi. Ini penting," tutupnya.

 

 

Go to top