Menurutnya, duit rakyat yang dikelola oleh Pemkot Tangsel, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel.

“APBD tahun 2025 sudah diketuk palu Rp 4,8 triliun, agar nanti Pemkot Tangsel melakukan serapan anggaran, tidak hanya diawasi oleh legislatif, tapi insan pers juga mempunyai ruang disana, agar anggaran yang dikelola Pemkot Tangsel tepat sasaran,” kata Wanto saat berlangsungnya Coffee Morning bersama Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan DPRD di Ruang Aspirasi DPRD Tangsel, Senin (18/11/2024).

Wanto menegaskan, peran pers dalam mengawasi anggaran di pemerintahan atau eksekutif, merupakan bagian dari semangat reformasi birokrasi. Politisi PDI Perjuangan itu juga menginginkan dalam hal monitoring dan pengawasan dapat berkolaborasi dengan pers.

“Fungsi legislatif inikan sifatnya mengawasi dan mengusulkan anggaran. Nah, untuk mendorong akselerasi pelayanan publik, tanggung jawabnya melibatkan seluruh instrumen sosial, tidak hanya legislatif dan akademisi, tapi juga insan pers punya kapasitas dan posisioning yang sangat penting untuk sama-sama mendorong pelayanan publik di Tangsel semakin meningkat,” jelas Wanto.

Dia menambahkan, dalam rangka mendorong reformasi birokrasi yang cepat, dan berdampak ke semua aspek baik sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan sebagainya, diperlukan pengawasan dari legislatif, pers dan masyarakat.

“Karena sekali lagi, yang mengelola Rp 4,8 triliun uang rakyat dari pajak kita itu adalah Pemkot Tangsel, sehingga proses pengawasan itu betul-betul sangat penting,” ujarnya.