Hal itu terungkap pada pertemuan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian bersama Presiden Direktur PT CAP, Erwin Ciputra dan Direktur Utama PT KS, Purwono Widodo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (7/3). Dimana, ketiganya telah menemukan kesamaan pemikiran untuk segera mewujudkan Pelabuhan Warnasari, Kota Cilegon.

Diketahui, pertemuan yang berlangsung selama 3 jam lebih itu berlangsung sangat santai dan akrab, namun menghasilkan keputusan yang sangat strategis, terkait investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 Maret 2023 sebagai kelanjutan dari kesepakatan bersama yang pernah di lakukan antara Pemkot Cilegon dengan PT KS pada 21 September 2022 lalu. Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut akan ditunjuk Person In Charge (PIC) dari masing-masing pihak yang secara maraton akan mematangkan persiapan penandatangan kesepakatan bersama.

Tampak hadir, selain ketiga orang nomor satu di masing-masing posisinya, juga Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon, Tb Dikrie Maulawardhana, Direktur Legal dan External Affair PT CAP, Edi Rivai, Supply Chain Director PT CAP, Fransiskus Ruly Aryawan, Dirut PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Muhammad Willy dan Direktur Pengembangan Bisnis PT KS, Agus Nizar Vidiansyah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Cilegon, Agung Budi Prasetya, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Cilegon, Tunggul Simanjuntak.

Alhamdulillah, kami bertiga (Pemkot Cilegon, PT CAP dan PT KS-red) sepakat membangun Pelabuhan Warnasari yang dipersembahkan untuk masyarakat Kota Cilegon," kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa (7/3).

Menurut Helldy, kesepakatan 3 pihak itu merupakan sejarah bagi Kota Cilegon, terlebih lagi dengan bersatunya Pemkot Cilegon dengan 2 industri raksasa pada bidang kimia dan baja itu untuk membangun pelabuhan.

"Tidak mudah menyatukan 3 kepentingan dalam suatu program, terlebih lagi dalam konsep pemerintahan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Tidak hanya bisnis semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih besar, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha ekonomi mikro, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon,” tuturnya.