detakbanten.com TANGSEL-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Pemerintah Kota Tangsel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,25 triliun.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dengan Wali Kota Tangsel terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Mustopa menyampaikan, pembahasan perubahan APBD telah melalui sejumlah tahapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Terima kasih kepada Sekretaris Daerah beserta jajaran TAPD serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel atas kerja sama dalam proses tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Mustopa dalam rapat paripurna.

Menurutnya, dokumen hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menjadi dasar untuk dilaksanakannya persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Tangsel.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Wali Kota Tangsel melalui surat tertanggal 2 September 2026. Dokumen tersebut kemudian secara resmi diterima dalam Rapat Paripurna DPRD pada 3 September 2026.

Selanjutnya, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan serangkaian pembahasan yang meliputi rapat pendahuluan, pembahasan bersama perangkat daerah, hingga finalisasi Raperda. Proses tersebut berlangsung pada 9, 10, 12, 14, 16 dan 17 September 2026.

Dalam pembahasan tersebut, Banggar menyepakati sejumlah alokasi mandatory spending. Belanja pegawai ditetapkan sebesar 29,85 persen, fungsi pendidikan sebesar 20,11 persen, sedangkan fungsi infrastruktur publik mencapai 48,22 persen.

Berdasarkan hasil pembahasan, total Perubahan APBD Tangsel Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp5.250.128.670.463. Angka tersebut mengalami perubahan sebesar Rp3,1 miliar dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD dan meningkat Rp391,03 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan Rp4.771.534.343.204. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.319.562.847.513, pendapatan transfer Rp1.450.971.495.691, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5.250.128.670.463. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3.691.328.878.552, belanja modal Rp1.483.799.201.945, belanja tidak terduga Rp10.000.589.965, serta belanja transfer sebesar Rp65 miliar.

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp478.594.327.259. Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto juga berada pada angka Rp478.594.327.259.

Mustopa mengatakan, perubahan alokasi belanja pada sejumlah perangkat daerah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan bersama TAPD. Terdapat delapan perangkat daerah yang mengalami perubahan alokasi dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD.

“Delapan fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya yang menghasilkan rekomendasi menyetujui dan menerima, disertai beberapa saran dan masukan untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel,” ujar Mustopa.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD yang telah melakukan pembahasan secara intensif hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel, terutama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara intensif dan menyeluruh,” kata Benyamin.

Benyamin menuturkan, seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS hingga pembahasan Raperda Perubahan APBD.

Ia berharap kebijakan dan strategi yang telah disepakati dalam Perubahan APBD 2026 dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tangsel.

“Terhadap kebijakan dan strategi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita sepakati bersama, diharapkan dapat berdampak langsung secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel,” ujarnya.

Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota, Raperda Perubahan APBD 2026 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji konsistensi program dan kegiatan dalam Raperda Perubahan APBD dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS, serta RPJMD Tangsel 2025-2029.

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah mendukung operasi pencarian lima jurnalis dan tiga ABK yang hilang kontak bersama Kapal Arupadhatu I di perairan Selat Sunda. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Andra menyusul penutupan resmi operasi pencarian aktif yang telah berlangsung selama sepuluh hari.

​Meskipun pencarian aktif dihentikan, pemantauan terhadap informasi baru terkait keberadaan kapal dan delapan korban tersebut tetap dilakukan oleh unsur terkait. Gubernur Andra mengungkapkan, dukungan selama operasi tidak hanya datang dari tim SAR gabungan dan instansi pemerintah, tetapi juga dari elemen masyarakat, organisasi relawan, jurnalis, hingga relawan perorangan.

​“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya teman-teman relawan yang selama sepuluh hari ini memberikan dukungan dan bantuan,” ujar Gubernur Andra di kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026) malam.

​Selama posko SAR gabungan di Carita beroperasi, para relawan secara konsisten memberikan dukungan bagi petugas, keluarga korban, dan masyarakat sekitar. Bantuan disalurkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelayanan di posko, pendirian dapur umum, hingga penyediaan makanan siap santap dan minuman.

​Gotong royong tersebut terjaga sejak hari pertama hingga hari kesepuluh operasi. Para relawan saling bergantian memastikan ketersediaan logistik dan kelancaran pelayanan di posko. Kehadiran mereka sangat mendukung jalannya operasi sekaligus membantu aktivitas keluarga korban selama masa tunggu.

​Gubernur Andra menilai, kepedulian tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas masyarakat Banten dalam menghadapi situasi kemanusiaan. Ia berharap seluruh ikhtiar dan bantuan dari para relawan bernilai ibadah.

​“Semoga ikhtiar yang teman-teman lakukan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Semoga kawan-kawan relawan terus diberikan kesehatan dan tidak pernah berhenti menebar kebaikan,” tuturnya. (Zal)

detakbanten.com BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan apresiasi atas kontribusi para pengusaha dalam membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Apresiasi tersebut secara khusus ditujukan kepada para anggota Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Provinsi Banten melalui berbagai usaha yang mereka jalankan.

​Hal itu disampaikan Wagub Dimyati saat menghadiri peringatan Milad ke-1 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKDP Provinsi Banten di Duce Hall, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (18/9/2026) malam.

​“Saya melihat PKDP ini tumbuh luar biasa. Walaupun baru berusia satu tahun, organisasinya semarak dan berjalan dengan baik,” ujar Wagub Dimyati.

​Lebih lanjut, ia menilai PKDP sebagai organisasi kekeluargaan yang patut menjadi teladan. Menurutnya, sebuah organisasi yang mengedepankan kebersamaan harus dibangun dari hati agar tali persaudaraan terus tumbuh.

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Wagub Dimyati memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi kemudahan administrasi bagi para pengusaha dari komunitas tersebut. “Pemerintah Provinsi Banten akan membantu warga Pariaman apabila menghadapi kendala, termasuk terkait perizinan usaha dan investasi,” pungkasnya.

​Sementara itu, Ketua DPW PKDP Provinsi Banten, Dafrizal, berharap organisasinya semakin solid dan kompak ke depannya.

​“Kami berkomitmen untuk selalu menjaga silaturahmi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan, dan bersinergi dengan pemerintah setempat. Kami juga sangat mengapresiasi Pemprov Banten yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan PKDP,” jelas Dafrizal.

​Turut hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKDP Indonesia sekaligus Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Ia mengaku bangga dan terharu melihat kekompakan warga Pariaman di perantauan.

​“Alhamdulillah, saya sengaja hadir untuk merayakan Milad ke-1 DPW PKDP Provinsi Banten. Melalui momentum ini, kami berharap silaturahmi warga Pariaman di Banten semakin kuat, solid, serta terus memperhatikan masyarakat yang kurang beruntung,” harap Azis. (Zal)

detakbanten.com SEMARANG - Kafilah Provinsi Banten menorehkan prestasi cukup membanggakan pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Provinsi Banten berhasil menduduki peringkat ke-7 nasional, naik dua peringkat dibandingkan pelaksanaan MTQ Nasional sebelumnya yang berada di posisi ke-9.

Peringkat tersebut diumumkan Ketua Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI Prof Syibli Syarjaya pada Penutupan MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 19 September 2026 malam.

Penetapan peringkat itu tertuang dalam Keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 Nomor Kep-05/DH/MTQN-XXXI/IX/2026 tentang Penetapan Juara Umum dan Peringkat 10 Besar MTQ Nasional XXXI Tahun 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Banten, Deden Apriandhi mengapresiasi capaian para kafilah Banten. Keberhasilan menduduki peringkat ke-7 merupakan hasil kerja keras seluruh kafilah dan kontingen yang telah mempersiapkan diri menghadapi MTQ Nasional XXXI. “Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan kami semua tentu bangga atas prestasi para kafilah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kafilah, pelatih, pendamping, serta kontingen Provinsi Banten yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat nasional tersebut. “Naiknya peringkat Banten pada perhelatan MTQ Nasional ini tidak lepas dari kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh teman-teman kafilah dan kontingen,” tutur Deden.

Meski berhasil memperbaiki posisi Banten di tingkat nasional, Deden menegaskan bahwa raihan peringkat bukan menjadi satu-satunya tujuan keikutsertaan Banten dalam MTQ Nasional. Nilai yang lebih penting dari ajang MTQ adalah proses pembinaan, ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat para kafilah dalam mempelajari dan mengamalkan Alquran.

Deden berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi. Lebih dari itu, semangat MTQ harus mampu memperkuat upaya menghadirkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. (Zal)

detakbanten.com KOTA TANGERANG - Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya peran dai dalam menyampaikan ilmu, khususnya terkait keimanan dan pemahaman syariat Islam kepada masyarakat.

​Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara Tabligh Akbar Majelis Quran Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) di Masjid Raya Al-A'zhom, Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu (20/9/2026).

​“Dakwah ini sangat baik sebagai wujud pelaksanaan amar makruf nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada masyarakat. Para dai tidak hanya mengajarkan kesabaran dan kebaikan, tetapi juga mencegah kemungkaran untuk memperbaiki akhlak,” ujar Wagub Dimyati.

​Wagub Dimyati mengapresiasi penyelenggaraan tabligh akbar tersebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus momentum peningkatan ketakwaan. Menurutnya, memperkuat iman dan takwa adalah hal yang paling esensial bagi umat.

​Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikadi, K.H. Ahmad Khusairy Suhail, menjelaskan bahwa Ikadi merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang memiliki visi menjadi perekat umat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

​“Saat ini kami memiliki 35 pengurus wilayah dan akan segera bertambah tiga menjadi 38 wilayah. Ikadi hadir untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kebaikan dalam urusan apa pun harus dimulai dari Al-Quran,” tegasnya.

​Sejalan dengan hal tersebut, K.H. Syukron Ma’mun dalam tausiahnya mengajak masyarakat untuk rajin membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari.

​“Berbuat amar makruf nahi mungkar adalah upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun gafur (negara yang baik dan senantiasa dalam ampunan Tuhan),” ucapnya.

​Sebagai puncak acara, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Ikadi Provinsi Banten, K.H. Komarudin Akyas, mengukuhkan Pengurus Dai dan Daiah untuk Program Pengentasan Buta Huruf Al-Quran PW Ikadi Banten Periode 2026–2030. Pada kesempatan itu, turut diperkenalkan metode inovatif bernama "Mama Papa" sebagai cara efektif untuk belajar membaca huruf Al-Quran. (Zal)

detakbanten.com, KAB. TANGERANG - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengajak para orang tua untuk mengenalkan olahraga catur kepada anak-anak guna meminimalkan ketergantungan terhadap gawai. Menurutnya, catur dapat mengasah kecerdasan, daya analisis, dan ketangkasan anak dalam menyusun strategi.

​Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati saat menghadiri Liga Catur Percasi Kabupaten Tangerang Putaran Keempat Open Ngeround Non-Master di Kantor Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (20/9/2026).

​Wagub Dimyati menilai, saat ini dunia anak-anak sangat rentan terpengaruh oleh media sosial dari gawai yang mereka mainkan setiap hari. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

​"Ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk para pengurus Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), untuk memasyarakatkan olahraga catur ini sehingga semakin disenangi oleh semua kalangan," kata Wagub Dimyati.

​Ia menambahkan, catur adalah olahraga yang mudah dan murah sehingga bisa dimainkan oleh siapa saja dan kapan saja. Oleh karena itu, Wagub Dimyati mendukung penuh berbagai ajang pembinaan atlet yang digelar oleh pengurus Percasi di tingkat kabupaten/kota.

​"Apa yang dilakukan oleh pengurus Percasi Kabupaten Tangerang ini sudah bagus dan harus diikuti oleh pengurus di daerah lain dalam rangka mencari bibit-bibit atlet catur profesional," tuturnya.

​Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Tangerang Hendra menjelaskan, putaran keempat ini merupakan tahap akhir sebelum memasuki babak final pada putaran kelima dalam waktu dekat. Sebanyak 102 peserta mengikuti kompetisi putaran ini, dan jumlah tersebut diharapkan terus meningkat pada babak final nanti.

​"Putaran (ngeround) yang kita laksanakan ini merupakan bentuk pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet unggul untuk mengikuti berbagai ajang turnamen ke depan," ujar Hendra.

​Hendra mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten yang akan digelar di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026. Ajang olahraga terbesar di Banten tersebut akan mempertandingkan 60 cabang olahraga, termasuk catur.

​"Kami bertekad cabang olahraga catur (Kabupaten Tangerang) bisa meraih hasil yang terbaik," ucapnya. (Zal)

detakbanten.com - Aparat Polresta Tangerang bergerak cepat mengamankan situasi setelah terjadi perbedaan pendapat antara sejumlah warga dan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Minggu (20/9/2026).

Setelah menerima informasi mengenai adanya perbedaan pendapat tersebut, personel Polresta Tangerang segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah terjadinya gesekan.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, kehadiran personel kepolisian merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak berkembang menjadi konflik.

"Kami hadir untuk mengamankan situasi dan memastikan tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas," kata Indra Waspada.

Dia menegaskan, personel kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan mendorong agar persoalan yang ada diselesaikan melalui dialog. Setelah situasi berhasil diamankan, kemudian dilaksanakan musyawarah di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Desa Mekarsari.

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Rajeg Oman Apriaman, Ketua FKDM Rajeg Suparji Rustam beserta anggota, ketua lingkungan setempat, sejumlah tokoh agama, serta perwakilan pihak GKPI.

Dalam musyawarah tersebut disepakati sejumlah langkah sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif. Persoalan tersebut selanjutnya akan dibahas melalui mediasi tingkat Kecamatan Rajeg.

Sementara menunggu proses mediasi, berdasarkan hasil musyawarah, lokasi kegiatan ibadah untuk sementara tidak digunakan dan dalam kondisi terkunci. Warga juga diminta tidak berkumpul di sekitar lokasi guna mencegah munculnya provokasi maupun potensi gesekan.

Indra Waspada kembali menegaskan, kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan selama proses penyelesaian berlangsung. Dia juga menegaskan, negara menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan. Serta menghormati proses mediasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan.

"Yang paling utama adalah menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat," katanya.

Indra Waspada juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, termasuk video maupun potongan informasi mengenai kejadian yang beredar di media sosial.

"Apabila ada informasi yang beredar, kami berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan," ujarnya.

Setelah musyawarah selesai, masing-masing pihak meninggalkan lokasi untuk mencegah kerumunan dan menjaga situasi tetap aman. Indra Waspada juga memastikan, situasi dalam keadaan aman dan kondusif.

Indra Waspada memastikan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait lainnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus mendampingi dan menjaga komunikasi dengan keluarga delapan korban hilangnya kapal Arupadhatu I di perairan Selat Sunda. Pendampingan ini dipastikan tetap berlanjut meskipun operasi pencarian aktif oleh Tim SAR Gabungan nantinya dihentikan.

​Gubernur Andra mengungkapkan, dari delapan orang yang berada di dalam kapal tersebut, enam di antaranya merupakan warga Banten. Hal ini dibuktikan melalui identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

​“Tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga, karena yang paling dibutuhkan keluarga hari ini adalah dukungan dan kepastian informasi,” ujar Gubernur Andra di Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026).

​Menurut Gubernur Andra, Pemprov Banten memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan selama proses penanganan dan pemantauan berlangsung. Langkah ini menjadi wujud komitmen kemanusiaan pemerintah terhadap keluarga para korban.

​Ia sangat memahami bahwa pihak keluarga masih menaruh harapan besar agar kedelapan orang yang hingga kini belum ditemukan dapat segera diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian yang sangat krusial dalam pendampingan.

​“Kita semua masih memelihara harapan bahwa kawan-kawan dan saudara-saudara kita ini masih bisa ditemukan. Kami akan terus membuka komunikasi untuk berkoordinasi dan menyampaikan setiap perkembangan dari berbagai pihak agar keluarga tidak kehilangan akses informasi,” tegas Gubernur Andra. (Zal)

detakbanten.com  KOTA TANGSEL - Indonesia Median Foundation (IMF) menyelenggarakan Seri Ke-3 Kegiatan KOMPAS (Kritis, Online, Mandiri, Positif, Aman, Santun) di SMP Islam Al-Hikmah Kota Tangerang Selatan, Kamis (17/09). Hal ini didasari kekhawatiran generasi mendatang akan berhadapan dengan masalah yang rumit, mulai dari jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal, kekerasan digital seperti penyebaran foto/video pribadi (revenge porn) dan pelecehan (child grooming) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), berita hoaks, hingga masalah mental akibat adiksi dan perundungan siber.

Untuk itu IMF menyelenggarakan program edukasi KOMPAS dengan tujuan untuk membantu meminimalkan persoalan tersebut dengan 3 komponen utama, yakni: pengawasan orang tua di rumah, bimbingan yang penuh empati dari guru di sekolah, dan penerapan aturan tegas dari pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dengan kesadaran penuh para peserta didik dalam mengetahui hak dan kewajibannya di dunia digital.

IMF tidak sendiri, pihaknya menggandeng Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) dan Pandu Literasi Digital (Segmen Pendidikan dan Disabilitas) Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi) RI. Kegiatan yang bertemakan "Digital Resilience: Menyiapkan Pelajar Berdaya di Era Transformasi Digital" tersebut menghadirkan 3 (tiga) narasumber dari ketiga stakeholder. Kegiatan berjalan khidmat dan diikuti oleh 42 (empat puluh dua) peserta dari unsur perwakilan murid, guru dan tenaga kependidikan SMP Islam Al-Hikmah, serta peserta tamu dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dihadirkannya peserta tamu dari mahasiswa tersebut diharapkan mereka akan memiliki program kemitraan literasi digital di desa binaannya nanti dan jadi agen perubahan untuk akselerasi peningkatan literasi digital masyarakat.

Mengawali kegiatan, dalam sambutannya, Kepala SMP Islam Al-Hikmah, Santi Kurniawati mengungkapkan rasa syukur karena sekolahnya menjadi lokus kegiatan KOMPAS yang digagas dari IMF ini.

"Saya bersyukur dan berterima kasih, dimana sekolah kami dijadikan tempat ketiga kegiatan KOMPAS dari IMF ini. Besar harapan kami bahwa melalui kegiatan ini meningkatkan kesadaran kami bersama untuk meningkatkan literasi digital sebagai upaya pencegahan fenomena penyalahgunaan digital saat ini. Dengan tema tersebut, semoga anak-anak peserta didik sekalian memiliki ketahanan digital (digital resilience) dalam menghadapi era digital di masa mendatang yang semakin pesat perkembangannya. Kepada tim yang hadir dari IMF, Relawan TIK Provinsi Banten, dan Pandu Literasi Digital Kemkomdigi, selamat datang dan kami mohon maaf bilamana ada kekurangan dalam jamuan kami", ungkap Santi.

Direktur Utama Indonesia Median Foundation, Yulia Pratami dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas sambutan hangatnya, dan pihaknya berharap kegiatan kolaboratif lainnya bisa dibangun dengan berbagai stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan momen dan lokus lainnya.

Ketiga narasumber yakni M. Akhsanul Akhlaq dari Pandu Literasi Digital Kemkomdigi Segmen Pendidikan dan Disabilitas, Ahmad Taufiq Jamaludin selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Banten, serta Gilang Tresna Putra Anugrah dari IMF. Di sesi pertama, pria yang akrab disapa Akhsan ini, memberikan paparan utama dengan tema "Memahami dan Menghentikan Cyberbullying di Era Digital".

Akhsan mengungkapkan bahwa dalam penanganan perundungan siber (cyber bullying) memiliki salah solusi dalam 4 (empat) pilar pertahanan:
1. Keluarga sebagai garis pertahanan pertama, bertugas membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.
2. Sekolah melakukan asesmen rutin, mengedukasi anak terkait cyberbullying, dan penyediaan bimbingan konseling sebagai ruang aman pelaporan di sekolah.
3. Pemerintah melakukan penegakan payung hukum, penyedian layanan darurat, dan kampanye literasi digital masyarakat.
4. Platform digital harus bertanggung jawab menciptakan algoritma yang aman, kontrol privasi, dan respons cepan terhadap aduan konten, sehingga daya dukung dalam pengentasan perundungan siber menjadi maksimal.

"Selanjutnya, pembelaan terhadap korban perundungan siber adalah dengan tidak diam, ikut laporkan, mendengar dan mendukung segala keresahan korban secara privat, menemani korban dalam melapor, membangun spontanitas untuk dapat mengamankan berbagai bentuk barang bukti, dan terakhir membangun awareness setiap anak agar mampu menangkis segala bentuk perundungan, mengabaikan, dan mengalihkannya, sehingga tidak berdampak kepada kesehatan mental anak serta keberanian melaporkan sehingga tidak ada lagi budaya perundungan di dunia pendidikan kita," ungkap Akhsan yang juga anggota Relawan TIK Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sesi kedua, Taufiq Ketua Relawan TIK Provinsi Banten menekankan fondasi utama tentang 4 (Empat) Pilar Literasi Digital. Ia mengungkapkan bahwa pilar tersebut sangatlah penting dalam edukasi literasi digital agar mampu memetakan pemahaman tentang literasi digital.

"Kami berharap, ini menjadi bekal yang terus diingat. Empat pilar literasi digital yang terdiri Cakap Digital, Aman Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital yang kemudian disingkat 'CABE' agar mudah diingat," papar Taufiq.

Ia mengibaratkan 4 pilar tersebut sebuah pohon buah yang terlindung dengan pagar dan komponen lainnya dengan akar yang kokoh ke dalam tanah.

"Maka 'Budaya Digital' seperti akarnya, nilai kebangsaan dan budaya positif dalam penggunaan teknologi digital harus dijaga dengan baik. Selanjutnya 'Etika' (Digital) menjadi nilai kehidupan seperti batang pohon, jika ia rusak, maka robohlah pohon tersebut. Lalu pagar dan pengaman pohon buah tersebut ibarat pilar 'Keamanan Digital', sehingga menjaga pohon agar bisa tumbuh dengan baik, terhindar dari hama yang dapat mematikan pohon. Terakhir, sebagai buahnya adalah 'Kecakapan Digital' atau digital skills yang memberikan nilai kompetensi digital kepada pengguna sehingga berdampak keuntungan dan kesejahteraan, salah satunya sektor finansial yang dipetik hasilnya," jelas Taufiq.

Materi ketiga disampaikan oleh Gilang dengan tema: "Bijak Bermedia Digital dan Penggunaan AI".

"Bijak bermedia digital salah satunya adalah mampu berpikir sebelum membuat konten atau pos suatu komentar, juga saring sebelum sharing konten atau informasi sehingga meminimalisir potensi penyebaran hoaks. Sedangkan dari sisi penggunaan AI murid dan guru bisa bersepakat dan membatasi penggunaanya hanya sebagai alat digital, sehingga secara etika penggunaan juga tidak menabrak hak kekayaan intelektual," papar Gilang.

Gilang pun mengingatkan bahwa AI juga berpotensi memberikan informasi yang keliru karena sumbernya dari konten data dan informasi yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisa saja informasi hoaks dan tidak benar menjadi bagian dari informasi yang terjaring dan disajikan oleh AI kepada penggunanya.

Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok murid dan guru, membahas berbagai hal tentang mitigasi dan manajemen krisis apabila terjadi penyalahgunaan teknologi digital khususnya perundungan siber yang berdampak pada kesehatan mental. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan membuat rencana aksi di sekolah untuk akselerasi pengembangan literasi digital dan pencegahan penyalahgunaannya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Eka Andrias menyatakan dukungannya kegiatan seperti ini.

"Ini sangat bagus, mudah-mudahan kegiatan edukasi literasi digital seperti ini bisa diselenggarakan di seluruh SMP di Kota Tangerang Selatan, sehingga menjadi fondasi dalam menyukseskan program penetrasi Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan," ungkap Eka usai memimpin Apel pagi.

Sebagai informasi, program literasi digital ini merupakan program Kemkomdigi RI di bawah Pusat Pengembangan (Pusbang) Literasi Digital, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi RI yang dikepalai oleh Rizki Amelia. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat terus menggalakann kegiatan literasi digital di berbagai segmen sasaran yakni: Pemerintahan dan Lanjut Usia, Pendidikan dan Disabilitas, Pelaku Usaha dan Perempuan, serta Masyarakat Umum dan Anak. Berbagai stakeholder siap mendampingi dan mengawal kegiatan seperti ini salah satunya adalah Tim Pandu Literasi Digital yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Indonesia Median Foundation melalui program KOMPAS, dan Relawan TIK Indonesia melalui program REGOS (Relawan TIK Goes to School) juga di Banten melalui branded program 'Gerebeg Digital'. (Zal)

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menghadiri doa bersama dengan keluarga delapan korban hilang kontak kapal Arupadhatu I. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu penginapan di kawasan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (17/9/2026).

​Doa bersama ini digelar sebagai bentuk dukungan moral dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada keluarga korban. Kegiatan ini sekaligus memanjatkan permohonan kepada Tuhan agar segera diberikan petunjuk terkait keberadaan kelima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu wisata yang hilang di perairan Selat Sunda.

​Gubernur Andra menyampaikan, kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten untuk terus mendampingi keluarga. Meski operasi pencarian aktif oleh Tim SAR telah resmi ditutup pada hari ke-10, ia memastikan pemantauan di perairan Selat Sunda akan terus berjalan.

​“Pemantauan tetap dilakukan dan kami akan terus berkoordinasi dengan Tim SAR,” ujar Gubernur Andra.

​Ia memastikan, Pemprov Banten akan proaktif meneruskan setiap perkembangan informasi dari Tim SAR maupun pihak terkait. Hal ini dilakukan agar keluarga korban selalu mendapatkan pembaruan informasi yang akurat dan tepat waktu.

​“Sekecil apa pun informasi yang kami peroleh, akan segera kami sampaikan kepada keluarga,” katanya.

​Gubernur Andra menegaskan, penghentian pencarian aktif bukan berarti harapan dan komunikasi terputus. Pihaknya berjanji akan mengawal setiap perkembangan di lapangan dan menjaga komunikasi intensif dengan berbagai pihak.

​Suasana haru dan penuh harap menyelimuti kegiatan tersebut. Pemprov Banten berharap doa yang dipanjatkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga dan membuka jalan terbaik bagi para korban yang hingga kini masih dalam pencarian. (Zal)