detakbanten.com TANGERANG — Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meminta Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) gerak cepat tangani aliran yang tersendat. Hal ini menyusul viralnya video pengaduan warga selaku pelanggan Perumdam di Desa Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi akibat keringnya aliran air.

”Saya telepon nanti itu Dirut Perumdam. Harus gerak cepat tangani di sana. Jangan sampai ada keluhan,” tegasnya, Selasa 11 Agustus 2026.

Kata Maesyal, pemerintah akan mengirimkan bantuan air bersih ke warga terdampak layanan Perumdam di Desa Kosambi Barat. Hal ini untuk penanganan sementara waktu hingga aliran air bersih dari Perumdam TKR kembali normal.

”Kita akan kirimkan air bersih ke sana warga terdampak. Nanti saya perintahkan agar cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, pengaduan warga tersebut dilayangkan lewat video pendek di salah satu rumah terdampak. Mereka memaparkan, empat bulan aliran air bersih dari Perumdam TKR tidak mengalir. ”Kami mendesak Bupati Tangerang memecat Dirut PDAM TKR. Kami tidak ada air bersih hampir empat bulan,” jelas warga.

Menanggapi hal ini, Humas Perumdam TKR Hafizh mengatakan, aliran di Kecamatan Kosambi sudah mengalir. ”Sudah kita tangani dan mengalir. Kemarin tanggal 8 Agustus kami ke Kosambi Timur dan sudah mengalir. Itu satu pipa,” katanya singkat, Senin 10 Agustus 2026.

Soal aliran air yang sudah empat bulan, Hafizh enggan berkomentar. Ia bersikukuh, aliran air di Kecamatan Kosambi sudah kembali normal. ”Sudah normal, lihat saja di Instagram Perumdam TKR sudah selesai kok,” katanya. (Adv)

detakbanten.com TANGERANG – PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang mulai melakukan penanganan krisis air bersih akibat musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Atas arahan Bupati Tangerang, PERUMDAM TKR menyiagakan mobil tangki air di dua lokasi terdampak kekeringan, yaitu Desa Margasari dan Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Selasa, 28 Juli 2026.

Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar, mendampingi Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung penanganan kekeringan sekaligus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. PERUMDAM TKR akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memantau kondisi wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Langkah ini menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat akibat kekeringan.

Penyediaan mobil tangki air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak. Langkah ini merupakan bentuk komitmen PERUMDAM TKR dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Tangerang serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih, khususnya dalam kondisi darurat akibat musim kemarau.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang menyampaikan bahwa mobil tangka PERUMDAM TKR akan terus berjaga di lokasi kekeringan. “Pak Gubernur bersama PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang akan terus mendistribusikan air bersih secara rutin. Saat ini mobil tangki PERUMDAM TKR tengah disiagakan dilokasi-lokasi yang yang terdampak kekeringan. Untuk solusi jangka panjang, kami telah berbagi tugas dengan Pemerintah Provinsi Banten agar pembangunan toren dan pengeboran sumur dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih. Yang terpenting, masyarakat segera mendapatkan akses air bersih secara berkelanjutan,” ungkap Maesyal.

Gubernur Banten, Andra Soni, juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, dengan terus memantau wilayah yang mengalami kekeringan serta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Menindaklanjuti arahan tersebut, PERUMDAM TKR terus berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Tangerang selama musim kemarau, salah satunya melalui penyiagaan dan pendistribusian mobil tangki air ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan.

detakbanten.com TANGERANG SELATAN — Penyegelan proyek pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, meski telah disegel Satpol PP Tangsel, aktivitas pembangunan di lokasi masih terpantau berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tindakan penyegelan apabila tidak dibarengi pengawasan dan langkah konkret untuk memastikan aktivitas benar-benar berhenti.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah kongkrit tidak perlu berhenti pada pendekatan persuasif.

Menurutnya, jika tujuan penyegelan adalah menghentikan aktivitas, akses keluar-masuk lokasi dapat diblokir secara fisik.

“Untuk mencegah, biar dia tidak melakukan aktivitas lagi,” kata Trubus.

Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi keterbatasan sarana di lapangan

Trubus mencontohkan penggunaan barrier beton untuk menutup akses proyek.

“Walaupun dia tidak punya alatnya, tinggal koordinasi dengan OPD lain. Misalnya barrier beton. Tinggal minta berapa biji, tiga, empat, kemudian didouble di situ,” ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut akan membuat akses kendaraan proyek menjadi lebih sulit dan memastikan tindakan penyegelan tidak sebatas pemasangan tanda larangan.

“Jadi akses pintu masuk keluarnya diblokir,” tegasnya.

Jangan Sampai Segel Hanya Jadi Simbol

Trubus mempertanyakan pola penanganan yang menurutnya selama ini terlalu mengandalkan pendekatan persuasif.

Ia menilai, ketika aktivitas di lokasi masih berjalan, pemerintah harus memastikan ada tindakan lanjutan yang terukur.

“Selama ini kan cuma persuasif-persuasif,” katanya.

Apabila diperlukan peralatan untuk melakukan penutupan akses, Trubus menyebut pemerintah dapat berkoordinasi dengan OPD lain, termasuk perangkat daerah yang memiliki alat berat.

“Tidak punya alat berat, mungkin pinjam ke PU. Ada alat berat untuk memindahkan barrier. Sudah selesai, tinggal dipantau,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan bukan hanya pada tindakan penyegelan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan keputusan penertiban benar-benar efektif di lapangan.

Sebab, berdasarkan pantauan pada Sabtu (3/10/2026) sore, masih terlihat sejumlah aktivitas fisik pembangunan di lokasi proyek. Di antaranya material timbunan tanah merah, struktur beton dan balok, serta aktivitas kendaraan proyek.

Soroti Drainase dan Potensi Dampak Lingkungan

Selain aktivitas pembangunan, Trubus juga meminta pemerintah mencermati aspek lingkungan di sekitar lokasi.

Salah satunya berkaitan dengan keberadaan aliran Kali Angke yang berada di kawasan tersebut.

“Apalagi di situ ada aliran Kali Angke. Sekarang berapa hektare itu di situ, itu juga bisa menyumbang air. Kan dia tidak ada serapan itu,” ujarnya.

Ia mempertanyakan bagaimana sistem drainase di dalam kawasan proyek serta apakah tersedia tempat penampungan air sebelum limpasan dialirkan ke sungai.

“Kita juga tidak tahu dia sudah mengurus izin banjirnya atau tidak. Sistem drainasenya bagaimana di dalam. Dia punya tampungan air atau tidak,” katanya.

Menurutnya, keberadaan kolam atau tampungan air menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa ketika suatu kawasan mengalami perubahan kondisi lahan.

“Kan itu harus ada kolam tampung di situ, sebelum dibuang ke sungai,” ujarnya.

Status Perizinan Diminta Dibuka

Trubus juga mempertanyakan sejumlah aspek perizinan dan pekerjaan konstruksi di lokasi.

Di antaranya terkait perizinan pembangunan, pengendalian banjir, hubungan dengan sempadan Kali Angke, hingga perizinan pekerjaan cut and fill.

“Jadi banyak pelanggarannya, perizinan tidak ada, izin banjirnya tidak ada, sepadan dengan Kali Angkenya bagaimana. Perizinan cut and fill-nya kita tidak tahu,” katanya.

Namun, seluruh aspek tersebut masih perlu diklarifikasi kepada Pemkot Tangsel dan pihak pengelola proyek. Pernyataan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan dugaan dan perlu merujuk pada hasil pemeriksaan serta dokumen perizinan.

Trubus mendorong pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan media sosial maupun kanal komunikasi resmi untuk menjelaskan persoalan yang ditemukan serta langkah penanganan yang dilakukan.

“Ya tinggal diumumin saja di media sosial bahwa mereka tidak melakukan ini, ini, ini,” ujarnya.

Publik Menunggu Tindakan Konkret

Persoalan proyek Green SM kini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan segel di lokasi.

Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah setelah penyegelan dilakukan, pemerintah benar-benar memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan lanjutan.

Jika akses proyek tetap terbuka dan aktivitas masih dapat berlangsung, efektivitas penyegelan tentu menjadi pertanyaan publik.

Trubus meminta pemerintah tidak membuat masyarakat harus menerka-nerka perkembangan penanganan proyek tersebut.

“Jadi jangan warga itu disuruh nebak-nebak. Jadi capek, kok tidak berlarut-larut, tidak tuntas, urusan seperti itu saja,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai status proyek dan langkah pemerintah.

“Harus bersuara dulu rakyat,” tegas Trubus.

Kini perhatian publik tertuju pada Pemkot Tangsel dan Satpol PP. Apakah penyegelan akan berhenti sebatas pemasangan tanda, atau diikuti tindakan nyata untuk memastikan aktivitas pembangunan dihentikan sampai seluruh persyaratan dan perizinan yang diwajibkan dipastikan terpenuhi.

detakbanten.com TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid melepas tim Elzeds FC Kabupaten Tangerang yang akan berlaga pada Liga Soeratin Seri Nasional U-13 di Bandung, Jawa Barat, sekaligus membawa nama Provinsi Banten di tingkat nasional.

Pelepasan tersebut berlangsung di Kantor PSSI Askab Kabupaten Tangerang, kawasan Indomilk Stadium, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (2/10/26).

Bupati Maesyal menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang berhasil ditorehkan para pemain muda Elzeds FC hingga mampu menjadi juara tingkat Provinsi Banten dan berhak melaju ke seri nasional.

“Saya sangat senang dan bangga bisa melepas anak-anak dari Kabupaten Tangerang untuk berlaga di tingkat nasional di Liga Soeratin mewakili Provinsi Banten,” ujar Bupati Maesyal

Ia berpesan kepada seluruh pemain untuk menjaga nama baik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten selama bertanding. Para pemain juga diminta untuk tetap berlatih keras, percaya diri, serta memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

“Kalian harus jaga nama baik Kabupaten Tangerang, nama baik Provinsi Banten. Tetap semangat, lakukan yang terbaik supaya setiap pertandingan bisa terus menang,” pesannya.

Selain itu, Bupati juga memberikan motivasi agar para pemain menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari karakter dan sikap para atlet ketika bertanding.

“Kami doakan anak-anakku yang berlaga ini bisa membawa hasil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten di tingkat nasional,” tuturnya.

Ia berharap dari pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Tangerang dapat melahirkan talenta-talenta baru yang nantinya mampu memperkuat klub profesional, Persita Tangerang, hingga Tim Nasional Indonesia.

“Saya yakin akan lahir pemain-pemain yang bisa mewakili Indonesia, bermain di Persita, bahkan di Liga 1 dan tingkat nasional lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Elzeds FC, Almeida Andes Sudrajat, menjelaskan bahwa perjalanan timnya hingga lolos ke tingkat nasional berawal dari keberhasilan menjuarai Piala Bupati Tangerang. Setelah itu, Elzeds FC melanjutkan perjuangan di tingkat Provinsi Banten dan berhasil keluar sebagai juara.

“Awalnya kita menjuarai Piala Bupati, kemudian masuk seri provinsi. Alhamdulillah kita berhasil mengalahkan lawan-lawan dan menjadi juara seri provinsi. Akhirnya kita mewakili Banten di seri nasional Soeratin,” ungkap Almeida.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pembinaan sepak bola usia dini, khususnya melalui penyediaan fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan para pemain muda untuk berlatih.

Menurutnya, dukungan dan fasilitas yang memadai sangat bermanfaat bagi Elzeds FC yang baru berdiri sekitar satu setengah tahun mampu berkembang pesat dan kini mencatat sejarah sebagai wakil Banten di kompetisi nasional.

“Alhamdulillah kita disupport pihak Kabupaten dari awal berdiri. Kita diberikan fasilitas untuk berlatih. Sekarang kita berada di posisi nomor satu di Banten dan akan mewakili Banten di seri nasional,” ungkapnya.

Dia menambahkan Elzeds FC saat ini memiliki sekitar 150 siswa dengan rentang usia 4 hingga 13 tahun. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Kabupaten Tangerang dan Banten yang memiliki minat serta bakat di bidang sepak bola.

Almeida menilai dukungan fasilitas olahraga di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu modal penting bagi tumbuhnya talenta sepak bola usia dini. Dari 29 kecamatan yang ada, Kabupaten Tangerang memiliki fasilitas stadion mini yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga masyarakat dan pembinaan atlet.

“Di Kabupaten Tangerang fasilitasnya sangat mendukung. Kami bisa menggunakan Stadion Mini Cisauk dan Kelapa Dua untuk latihan 4-5 kali seminggu. Rumputnya memadai, bahkan ada yang sudah sintetis dan beberapa fasilitas juga sudah dilengkapi lampu,” jelasnya.

Ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak anak muda Kabupaten Tangerang yang memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pesepak bola profesional.

“Tidak ada lagi alasan anak-anak Indonesia untuk tidak menjadi pesepak bola karena fasilitasnya sudah ada, masyarakat mendukung, PSSI mendukung, pemerintah daerah mendukung. Kita benar-benar mulai dari bawah dan sekarang bisa sampai di tingkat satu Banten,” pungkasnya.

TANGERANG SELATAN — Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan penataan lalu lintas di Jalan Rawa Buntu melalui pembangunan jalur pemisah atau median jalan serta dua U-Turn. Penataan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Ahmad Fatulloh, menyampaikan bahwa pembangunan median jalan direncanakan memiliki panjang 273 meter dengan lebar bervariasi 4 meter. Sementara itu, dua U-Turn akan dibangun pada dua titik, yakni di depan Bank Mandiri dengan lebar 25 meter dan di sekitar Pom Bensin RM Payakumbuh dengan lebar 35 meter.

"Penataan ini kami lakukan karena Jalan Rawa Buntu merupakan ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, komersial, dan akses menuju Stasiun Rawa Buntu. Tingginya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, serta banyaknya kendaraan yang berbalik arah secara sembarangan menjadi penyebab utama kemacetan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas," ujar Ahmad Fatulloh.

Menurut Ahmad Fatulloh, keberadaan median jalan sepanjang 273 meter tersebut masih bisa berubah sesuai dari hasil uji coba dan kajian Dinas Perhubungan. Diharapkan dengan adanya median dan U-turn yang tertata keselamatan pengendara lebih terjamin.

Ahmad Fatulloh menambahkan bahwa selama masa konstruksi berlangsung, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalur kanan terjadi penyempitan sebagian ruas jalan. Dinas SDABMBK mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang selama pengerjaan.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dampaknya dapat diminimalkan, terutama pada jam-jam sibuk. Kami juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan saat pengerjaan berlangsung," kata Ahmad Fatulloh.

Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan berharap masyarakat dapat mendukung dan bersabar selama proses penataan Jalan Rawa Buntu berlangsung. Partisipasi seluruh pengguna jalan sangat dibutuhkan demi terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman di kawasan tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan detail teknis proyek akan disampaikan melalui kanal resmi Dinas SDABMBK Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

detak.co.id TANGSEL-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mukroni, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII 2026. Kota Tangsel menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut yang akan berlangsung pada 15-23 November 2026 mendatang.

Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.

“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.

Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.

“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.

Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.

“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.

Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.

“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.

Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.

Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.

Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.

“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.

“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.

Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.

“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.

Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.

“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.

Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.

“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.

Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.

“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.

Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.

“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)

detakbanten.com TANGSEL - Pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, kawasan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel. Pada 16 September 2026, Satpol PP menyegel bangunan yang disebut akan digunakan sebagai gardu listrik karena belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kini, persoalan lain dikeluhkan warga. Akses keluar-masuk kendaraan menuju area proyek terlihat melintasi jalur pedestrian di depan lokasi pembangunan. Kondisi tersebut membuat permukaan pedestrian terganggu dan dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak berjalan kaki.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian akses menuju proyek tampak berupa permukaan tanah dan material pekerjaan. Jalur tersebut juga menjadi titik keluar-masuk kendaraan proyek, sehingga fungsi pedestrian di sekitar lokasi menjadi tidak optimal.

Seorang warga sekitar Wardi mengatakan, pembangunan seharusnya tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur pedestrian.

“Kami tidak mempermasalahkan adanya pembangunan. Tapi akses keluar masuk kendaraan proyek jangan sampai membuat pedestrian rusak dan mengganggu warga yang berjalan kaki,” ujar Wardi.

Menurut Wardi, keberadaan pedestrian sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih lokasi tersebut berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat.

“Kalau kendaraan proyek keluar masuk melalui pedestrian, warga yang jalan kaki jadi terganggu.

Seharusnya ada pengaturan supaya akses pejalan kaki tetap aman dan tidak harus turun ke badan jalan,” katanya.

Keluhan tersebut muncul ketika proyek pool taksi listrik Green SM memang tengah menjadi perhatian sejumlah pihak terkait kelengkapan pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan sekitar.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Tangsel juga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada 14 September 2026. Dalam sidak tersebut, DPRD menyebut lokasi telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK), namun belum memiliki PBG sementara ditemukan pekerjaan fisik berupa bangunan kecil yang disebut diperuntukkan sebagai gardu listrik.

Dishub lakukan Kajian Andalalin

Tak hanya persoalan bangunan, aspek lalu lintas juga menjadi perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk proyek tersebut masih dalam proses pengajuan. Dishub menyebut Jalan Ciater merupakan ruas yang sudah memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi sehingga dampak kendaraan proyek maupun aktivitas pool perlu diperhitungkan.

Kondisi akses keluar-masuk proyek yang bersinggungan dengan jalur pedestrian pun dinilai warga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, ketika aktivitas pembangunan berlangsung, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan.

Wardi berharap pihak pengelola proyek dapat menata kembali akses kendaraan sehingga tidak mengorbankan fasilitas yang digunakan masyarakat.

“Kalau memang ini untuk pembangunan dan nantinya menjadi pool taksi, silakan saja berjalan sesuai aturan. Tapi jangan sampai fasilitas untuk masyarakat justru rusak atau terganggu. Pedestrian juga harus dikembalikan dan diperbaiki,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis, keluhan warga tersebut menjadi perhatian tambahan di tengah proses pembangunan pool taksi listrik Green SM di kawasan Ciater.

detakbanten.com  BANTEN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten meluncurkan program QRIS Samling Movement. Inovasi layanan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diluncurkan di Jalan Ciwaru Raya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (25/9/2026), sekaligus untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten.

​Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk nyata transformasi digital yang diwujudkan Pemprov Banten bersama BI.

​"Ini merupakan upaya percepatan digitalisasi di era disrupsi, yakni wujud nyata transformasi dari pelayanan manual menjadi digital," ungkap Rina.

​Menurutnya, sinergi ini sangat penting untuk menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas yang disediakan.

​"Mudah-mudahan kegiatan serupa bisa terus kita lakukan bersama. Harapannya, masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas dari Pemprov Banten dalam rangka menjaga kesinambungan dan sinergi pembangunan," katanya.

​Sementara itu Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. Pihaknya juga menggandeng berbagai komunitas untuk membantu menyosialisasikan manfaat pajak.

​"Bagi masyarakat yang membayar pajak menggunakan QRIS di lokasi acara, Bapenda menyediakan berbagai hadiah menarik, salah satunya telepon seluler," ujarnya.

​Di tempat yang sama, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Yusuf Wicaksono, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan, BI akan terus mendorong transisi kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi nontunai (cashless).

​"Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak secara nontunai, tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Kami berharap dengan adanya digitalisasi di Samsat, penerimaan pembayaran pajak dapat meningkat sehingga berdampak langsung pada kenaikan PAD Provinsi Banten," pungkasnya. (Zal)

detakbanten.com BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan, sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbukti lebih efisien, transparan, dan menguntungkan. Kemudahan transaksi ini bahkan telah meluas hingga ke tingkat lintas negara (cross-border).

​Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri acara Signature Moment Inisiasi Indonesia Travel Pack pada ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Summit and Expo (IFSE) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

​“Sistem pembayaran QRIS lebih murah dan sangat menguntungkan karena prosesnya yang cepat, mudah, dan aman. Dengan digitalisasi, semua transaksi menjadi lebih transparan, tertata, dan terekam dengan baik," kata Wagub Dimyati.

​Menurutnya, inovasi ini memberikan kemudahan di mana masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai maupun kartu fisik. Pembayaran digital cukup dilakukan melalui telepon seluler, di mana pengguna hanya perlu memindai kode QR dan memastikan ketersediaan saldo di rekening.

​Wagub Dimyati menambahkan, perluasan ekosistem digital saat ini memberikan nilai tambah yang besar.

“QRIS telah bekerja sama dengan lebih dari 100 bank dan dapat digunakan di beberapa negara yang telah menjalin kesepakatan, seperti Jepang, Singapura, dan sebagainya. Ini sangat mempermudah dan menguntungkan berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Wagub Dimyati.

​Sebagai informasi, acara Signature Moment tersebut menjadi momentum perluasan integrasi sistem pembayaran antarnegara. Melalui peresmian QRIS Cross-Border antara Indonesia–Timor Leste (INA-TLS) dan Indonesia–Hong Kong (INA-HKG), transaksi keuangan lintas batas diharapkan semakin mudah dan memperkuat konektivitas finansial di kawasan.

​Selain itu, turut diluncurkan inisiatif Indonesia Travel Pack (ITP) yang dirancang untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi wisatawan mancanegara. Sinergi ini bertujuan untuk menggerakkan sektor pariwisata, meningkatkan arus perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

​FEKDI dan IFSE sendiri merupakan ajang kolaboratif tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan asosiasi industri seperti AFTECH dan ASPI.

​Tahun ini, FEKDI dan IFSE mengusung tema penguatan sinergi otoritas dan industri untuk memacu inovasi serta mencetak talenta digital berdaya saing global demi kemajuan ekonomi keuangan digital nasional. (Zal)

detakbanten.com SERDANG BEDAGAI — Unggahan di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sopir angkutan barang dan pengusaha di wilayah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), viral dan mendapat perhatian polisi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polsek Dolok Masihul bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengamankan seorang pria berinisial M R alias Barong, Sabtu (26/9/2026).

Kapolsek Dolok Masihul AKP Inja V. Kaban, menerangkan bahwa informasi awal diketahui dari unggahan di grup Facebook Fesbuker Dolok Masihul oleh akun Pena Menyapa.

"Dalam unggahan tersebut, dinarasikan adanya keresahan dari sejumlah sopir dan pengusaha angkutan terkait dugaan pungutan liar dengan menyebut nama "Barong"," ujarnya, Minggu (27/9/2026).

Ia Menjelaskan, mendapat informasi yang viral tersebut, sekitar pukul 08.10 WIB, Kapolsek Dolok Masihul memerintahkan Kanit Reskrim bersama Unit Intelkam untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi.

Hasil penyelidikan kemudian personel berhasil mengamankan M R alias Barong di kawasan Pekan Dolok Masihul," ungkap Kapolsek.

Selanjutnya, pria tersebut dibawa ke Mapolsek Dolok Masihul untuk dimintai keterangan dan dilakukan klarifikasi terkait informasi dugaan pungli yang beredar di media sosial.

Dari hasil klarifikasi, M R mengaku sudah tidak aktif dalam kepengurusan serikat pekerja/buruh PUK F.SPTSI-K.SPSI karena surat keputusan (SK) kepengurusannya telah kedaluwarsa.

Dalam proses penanganan tersebut, M R kemudian membuat surat pernyataan. Ia juga membuat video deklarasi yang berisi pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan pemungutan liar terhadap kendaraan barang maupun mobil box di kawasan Pekan Dolok Masihul.

Adapun pihak yang disebut terdampak dalam informasi tersebut adalah para sopir angkutan barang atau mobil box serta pengusaha yang beraktivitas di wilayah Dolok Masihul.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang sebagai bagian dari penanganan dan klarifikasi, yakni satu lembar surat pernyataan dari M R, rekaman video klarifikasi/pernyataan, serta tangkapan layar unggahan media sosial Facebook.

Menurutnya, jajaran Polres Sergai akan terus merespons laporan maupun keluhan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, para pengusaha, dan sopir angkutan untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan pungutan liar maupun premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai," bilangnya. (ap).

Teks foto: Terduga pelaku pungli diamankan polisi Sergai.