Atas kecenderungan itu, Moeldoko meminta seluruh pihak, khususnya masyarakat, untuk memiliki kesadaran akan hal itu. "Sebenarnya, ini situasi yang diperlukan untuk membangun awareness tentang radikalisme. Ini perlu kita announce agar kita semua memiliki awareness," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, dalam survei BNPT tahun 2020, potensi radikalisme menembus 14 persen. Ini karena dinamika politik akibat politik identitas.

"Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi," imbuhnya. Terkait stigma pengecapan radikalisme bagi kelompok masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah, Moeldoko mempersilahkan untuk dikonfirmasi lebih lanjut ke BNPT.