Detak Banten - Berita Pemerintahan

Polsek Tanjung Balai Selatan Patroli dan Sambang Pos Ronda Tekan Kejahatan Jalanan

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)— Polsek Tanjung Balai Selatan terus menggencarkan langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satunya melalui kegiatan sambang dan pengecekan pos ronda malam di wilayah hukumnya, seperti yang terlihat di Pos Kamling Asuhan Rembulan, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Selasa (21/7) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 21.20 WIB ini dipimpin langsung oleh personel Polsek Tanjung Balai Selatan, Aiptu Da. Sagala dan Aiptu A. Sinaga. Dalam pelaksanaannya, petugas menyambangi warga yang tengah berjaga untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan aktivitas ronda malam berjalan aktif.

Kapolsek Tanjung Balai Selatan, AKP Herwin, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi program prioritas kepolisian dalam menekan angka kejahatan jalanan melalui pengaktifan siskamling di tiap kelurahan.

"Kami hadir di tengah masyarakat untuk mengecek kesiapan pos ronda sekaligus mempererat silaturahmi. Kehadiran warga dalam menjaga lingkungan secara swadaya sangat membantu tugas kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar AKP Herwin.

Selain memantau situasi, petugas juga menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada warga, di antaranya agar pelaksanaan ronda dilakukan secara bergantian dan penuh tanggung jawab. Warga juga diingatkan untuk menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkotika, minuman keras, serta praktik judi online.

Tidak lupa, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan layanan darurat kepolisian melalui Call Center 110 Polres Tanjung Balai apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau kejadian menonjol di lingkungan sekitar.

Gelar Rapim, Gubernur Andra Soni Perintahkan OPD Bekerja Lebih Maksimal

Gelar Rapim, Gubernur Andra Soni Perintahkan OPD Bekerja Lebih Maksimal

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi atas kinerja dari seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sudah bekerja baik. Meski demikian, ia mendorong seluruh perangkatnya untuk bisa lebih maksimal lagi, terutama pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Andra Soni saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/7/2026). Rapim tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan selama triwulan kedua tahun anggaran 2026.

Menurutnya, berbagai kekurangan dari kinerja yang sudah dicapai merupakan sebuah keniscayaan. Maka dari itu, untuk memperbaikinya harus dilakukan evaluasi secara berkala agar ke depan bisa lebih optimal.

“Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi masa depan harus kita perjuangkan. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran untuk memanfaatkan setiap rapat yang dilaksanakan, untuk meningkatkan soliditas dan koordinasi antar OPD,” katanya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengapresiasi kinerja jajarannya yang sudah responsif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang fokus pada isu dugaan pencemaran limbah yang terjadi di sungai Cisadane dan Ciujung.

“Saya ingin penanganan yang dilakukan DLHK tidak hanya sementara, tapi berkelanjutan. Sehingga tidak ada kejadian seperti itu lagi yang terus berulang,” ujarnya.

Selain itu, Andra Soni juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) untuk terus melakukan koordinasi dalam memberikan bantuan kepada salah satu warga kita yang sedang menghadapi permasalahan di Arab Saudi. Ini adalah tugas negara yang harus hadir memberikan rasa aman terhadap warganya.

“Kita pastikan akan turun tangan dan melakukan tindakan yang sebaik-baiknya. Saya juga Insya Allah akan mengunjungi keluarganya untuk memberikan dukungan moril,” jelasnya.

Terhadap program pertambangan rakyat yang sedang berprogres, Andra Soni mengingatkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar program itu benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaatnya kepada masyarakat.

Di kesempatan itu, Andra Soni juga sengaja menghadirkan seluruh pimpinan BUMD untuk mendapatkan laporan yang komprehensif atas kinerja yang sudah dilakukannya selama ini. Menurutnya, BUMD ini merupakan tanggung jawab kita bersama bagaimana ke depan bisa menjadi salah satu penopang dari upaya-upaya Pemprov Banten dalam menyejahterakan masyarakat.

Sekda Banten Deden Apriandi menambahkan, ada beberapa agenda pembahasan dalam Rapim triwulan kedua ini yang meliputi laporan progres pendapatan dan belanja daerah yang telah tercapai sampai 30 Juni 2026, serta tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah keluar.

“Termasuk juga progres dari kinerja yang sudah dilakukan oleh BUMD,” ujarnya. (Zal)

Gubernur Andra Soni Respon Cepat Tangani Aduan PMI Asal Serang di Arab Saudi  

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni bergerak cepat merespons video viral permohonan bantuan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Atilah, yang mengaku tidak dapat pulang dari Arab Saudi.

Sebagai bentuk respons cepat, Andra Soni langsung menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, serta Analis Hukum BP3MI Banten di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (22/7/2026).

Dalam rapat itu, Andra Soni meminta laporan terbaru mengenai kondisi Atilah sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan informasi awal yang diterima, posisi Atilah di Arab Saudi masih terus dipastikan melalui koordinasi dengan BP3MI.

“BP3MI dan Pemprov Banten segera berkoordinasi dengan KBRI agar persoalan yang dihadapi Ibu Atilah bisa segera ditindaklanjuti. Ini menjadi perhatian kita bersama karena ada warga Banten yang sedang menghadapi masalah di luar negeri,” kata Andra Soni.

Andra menjelaskan, pihaknya masih dapat berkomunikasi dengan Atilah melalui aplikasi WhatsApp. Meski dalam beberapa jam terakhir belum memperoleh balasan, komunikasi yang sebelumnya terjalin menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memantau kondisi dan keberadaan Atilah sambil menyiapkan langkah-langkah perlindungan melalui pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Kepala BP3MI Banten Wirawan Negara Harahap mengatakan pihaknya telah berkomitmen mengawal penanganan pengaduan Atilah hingga tuntas. Tim BP3MI juga telah mendatangi keluarga Atilah di Walantaka serta menjalin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan.

“Kami akan terus mengawal proses ini dan menyampaikan setiap perkembangan kepada Pak Gubernur,” ujar Wirawan.

Menurutnya, komunikasi dengan Atilah sejauh ini dilakukan melalui WhatsApp. Informasi terakhir yang diterima menunjukkan keberadaannya berada di kawasan perbatasan Arab Saudi dan Kuwait. Namun, BP3MI masih melakukan verifikasi lokasi tersebut sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan arahan gubernur adalah memastikan keselamatan Atilah menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pekerja migran kita selamat. Soal administrasi dan proses lainnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Septo.

Pemerintah Provinsi Banten telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran.

“Harapan kami, pekerja migran asal Banten berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, nyaman, dan mendapatkan perlindungan yang maksimal,” kata Andra Soni.

Pemerintah Provinsi Banten memastikan akan terus mengawal penanganan kasus Atilah bersama BP3MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI hingga diperoleh kepastian mengenai kondisi serta proses kepulangannya ke Indonesia. (Zal)

Go to top