Bahkan menurut Zulfa, sebelumnya Komisi III pada rapat koordinasi (Rakor) Triwulan I beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel sudah menyampaikan rencana pemindahan kantor layanan uji KIR tersebut.

Dalam Rakor itu, Dishub Tangsel menyampaikan bahwa pemindahan kantor layanan uji KIR bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor uji KIR kendaraan bermotor.

"Kita sama-sama tau bahwa tempat uji KIR yang ada di samping gedung DPRD, tidak dapat menampung kendaraan. Sehingga antrian kendaraan sampai ke badan jalan dan akhirnya mengganggu pengendara jalan," kata Zulfa melalui pesan WhatsApp, Kamis (20/5/2021).

Politikus Partai Gerindra itu jelaskan bahwa lahan yang berada di BSD Serpong tidak memungkinkan untuk pembangunan kantor uji KIR. Sebab, untuk pembangunan gedung seperti kantor layanan uji KIR, dibutuhkan lahan yang cukup luas.

"Kalau memang itu keputusan yang terbaik dan tepat diambil Pemkot, kami akan mendorong yang terbaik demi kepentingan semua masyarakat Kota Tangsel," ungkapnya.

Meski begitu, Zulfa sebutkan bahwa pemindahan kantor layanan uji KIR tersebut, ketentuan dan aturannya harus jelas. Dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Apalagi pemindahan kantor uji KIR dilakukan untuk perbaikan pelayanan yang dilakukan Dishub kepada masyarakat.

"Kami sebagai pengawasan kebijakan yang diambil oleh pemkot, kalau memang itu yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat tangsel kenapa nggak kita dorong, Insha Allah kami akan mendukung. Yang penting tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. Intinya semua harus berjalan sesuai koridor yang benar," pungkasnya. (Dra)