Pertengahan Juni, Realisasi Pendapatan Baru Mencapai 49 Persen
Detakbanten.com, TANGERANG -- Meski sudah memasuki triwulan ke 2, namun secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan yang signifikan baru mencapai 49 persen, padahal jika melihat siklus keuangan, belanja daerah yang terdiri dari belanja modal, belanja operasi saat ini sudah mulai berjalan, bahkan belanja operasi untuk alokasi belanja pegawai baik ASN dan non ASN dan belanja Kegiatan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dipertengahan tahun ini sedang berjalan artinya jika pendapatan dibawah 50 persen dari target yang ditentukan, tentunya stok keuangan di BPKAD akan keteter.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun, penerimaan pajak hotel target 30 miliar setahun pada APBD tahun 2022 ini, baru terealisasi sampai pertengahan Juni sekitar 48 persen atau baru sekitar 14.5 miliar, sementara pajak restoran di target setahun pada tahun 2022 ini sebesar Rp 323 miliar, baru tercapai per pertengahan Juni sebesar Rp 177 miliar atau baru sekitar 54 persen, Pajak hiburan di target sebagai Rp 35 miliar, pencapaiannya baru mencapai 21 miliar, Pajak reklame ditarget sebesar Rp 23 Miliar pada tahun 2022 ini, pencapaiannya di pertengahan Juni baru mencapai 12 miliar atau baru 54 persen, pajak penerangan jalan ditarget sebesar Rp 267 miliar setahun pada tahun 2022 ini, pencapaiannya pada pertengahan Juni baru mencapai angka sebesar Rp145 miliar atau sekitar 54 persen, pajak air bawah tanah di target sebesar Rp 4.5 miliar, baru terealisasi pada pertengahan Juni sebesar 1.7 miliar atau 29 persen.
Menanggapi hal tersebut, ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Tangerang Retno Juarno memberikan masukan agar seluruh OPD untuk terus bersama - sama menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara kontinue, pajak dan retribusi daerah memasuki triwulan ke 3 harus stabil di angka 70 persen, karena di pertengahan tahun tentunya kegiatan fisik dan non fisik sudah mulai berjalan, sehingga Pemkab Tangerang tidak akan kucar - kacir seperti keuangan Pemprov Banten.
"Tahun 2021 saja saya mendengar beberapa kegiatan di Pemprov Banten banyak yang belum kebayar sehingga nunggu tahun 2022 ini, artinya kita harus belajar jangan sampai kejadian tersebut terjadi di Pemkab Tangerang, oleh karena itu Sektor pendapatan pajak dan retribusi harus benar-benar dimaksudkan," kata Retno yang juga ketua LSM Kompak Kabupaten Tangerang.
Retno menambahkan jumlah belanja modal yang terdiri dari belanja operasi di tahun 2022 ini sangat pantastis sebesar Rp 4.1 Triliun, belanja pegawai 2.1 triliun, belanja modal 1.1 triliun, belanja Belanja Gaji Pokok ASN 729 miliar, belum lagi Belanja Tunjangan Keluarga ASN, belanja Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, belanja PPH ASN/ tunjangan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, belum lagi belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD sebesar Rp 49 miliar, tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.6 miliar, tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp 155 miliar, tunjangan beras 126 miliar, tunjangan alat kelengkapan dewan sebesar 172 miliar, dan tunjangan reses sebesar 2.2 miliar.
"Jumlah belanja modal dan operasi serta belanja pegawai Saj asudah berjalan jika Bapenda tidak ngegas artinya siklus keuangan daerah akan keteter," terangnya.
