Dalam orasinya masa dari FAM Tangerang meminta kepada  pemerintah Kota Tangerang agar berpihak kepada rakyat. terlebih dengan APBD Kota Tangerang tahun 2019 ini mencapai Rp 4.9 triliun. Seharusnya Pemkot Tangerang sudah bisa membangun rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Tidak hanya itu seharusnya Pemkot tidak perlu mengintegrasikan program daerah ke program  Pemerintah pusat berupa  BPJS kelas 3.

"Pemerintah telah mendzholimi Masyarakat, padahal dua orang rekan kami telah rela melakukan aksi jahit mulut beberapa waktu lalu, demi membela masyarakat. Namun sampai aksi ini kami gelar kembali, tak satupun perwakilan dari pihak Pemerintah yang mau menemui kami. Kalau memang seperti ini kami berpendapat bahwa Pemerintah Kota Tangerang memang tidak berpihak kepada masyarakat. kami tidak mau di pimpin oleh Pemimpin yang Dzolim," tegas Shandi selaku Koordinator aksi dalam orasinya.

Ia menambahkan, bahwa hal ini sudah kami lakukan kajian dan pengamatan, bahkan kami melakukan survey ke beberapa Rumah Sakit yang ada di Kota Tangerang. bahwa dari hasil kajian dan survey online yang kami lakukan terhadap masyarakat miskin di Kota Tangerang 87 persen responden, mengatakan tidak setuju dengan adanya jaminan kesehatan berupa BPJS, alasan mereka bahwa, pasien yang menggunakan jaminan BPJS pelayananya tidak baik, pungkasnya.