Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, perhubungan merupakan sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, maka potensi dan perannya harus dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan dibidang perhubungan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan memiliki kekuatan hukum, maka perlu di akomodasi dengan menyempurnakan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan,” ungkap Benyamin.

Dia mengatakan, Perda baru tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan merupakan turunan dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang didalamnya juga mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan.

Sehingga peraturan daerah yang sudah ada perlu dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Benyamin menjelaskan, dengan disusunnya peraturan daerah ini, maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang terintegrasi dengan sistem regional dan nasional.

“Tentu dengan tujuan dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan, guna meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Iwan Rahayu mengatakan, Raperda Penyelenggaran Perhubungan itu disetujui menjadi Perda karena telah memenuhi beberapa unsur sebagi sebuah aturan.

“Raperda Penyelengaraan Perhubungan telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, untuk disahkan menjadi Perda,” ujarnya.

Misalnya saja seperti aspek sosiologis, Perda ini nantinya akan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi, menjawab kebutuhan masyarakat akan keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di Kota Tangsel.

“Selain itu, dengan adanya Perda ini nantinya dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, pengaturan lalu lintas dan angkutan harus dapat dirasakan oleh semua termasuk perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit,” pungkasnya. (Dra).