Bupati Pessel Hendrajoni, Berharap Kembali Raih WTP, BPK Lakukan Pemeriksaan LKPD Tahun 2020
detakbanten.com PAINAN PESSEL - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, hari ini mulai melakukan pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tahun anggaran 2020.
Zaki Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Banten
detakbanten.com SERANG - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menghadiri (Sertijab) serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten acara tersebut digelar di Aula Kantor BPK Provinsi Banten, Selasa (10/11/20).
Pengadaan 45 mobil Dinas jadi temuan BPK
detakbanten.comTIGARAKSA - Sebanyak 45 unit mobil dinas dan kendaraan operadional bagi pegawai Pemkab Tangerang, menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK), proyek pengadaan yang dianggarkan pada 2015 lalu.
Pemrov Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK
detakbanten.com SERANG - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno berjanji akan menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap semua catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2014.
Alat Bukti Sidang Tipikor Jadi Temuan BPK
detakbanten.com SERANG - Akibat tidak dapatnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen persidangan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi alat bukti, Banten kembali mendapat opini BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014.
Disdikbud Serang Tidak Butuh Komisi dua
Detakbanten.com SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang, tidak memerlukan koordinasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Serang, mengenai perubahan pos anggaran bantuan Unit Gedung Baru (UGB) Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), yang saat ini pembangunanya ditunda karena dilarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dana Bansos Banten 2011-2012 Tak Wajar
JAKARTA- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pengelolaan dana bantuan sosial Propinsi Banten 2011-2012 dinilai tidak wajar, alias ada penyimpangan. “Yang jelas laporan keuangan ditemukan angka yang tidak wajar pada 2011-2012," kata anggota BPK RI , Agung Firman Sampurna di Jakarta, Selasa (29/10)