Ketua MPR Bamsoet Dukung Prabowo Subianto Perkuat Tiga Matra Militer

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu Menhan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jakarta. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu Menhan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jakarta.

Detakbanten.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung tekad Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berencana memperkuat tiga matra militer, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Terutama komando teritorial yang jadi tulang punggung pertahanan Indonesia.

"Kata Prabowo, komando teritorial adalah senjata rahasia Indonesia yang akan digunakan saat menghadapi pemberontakan sebagai pertahanan terdepan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (siskanhamrata)," kata Bamsoet, usai bertemu Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta, Sabtu (20/5/23) malam.

Adapun, penguatan tiga matra di TNI ini sejalan arahan dan amanat Presiden Jokowi. Termasuk mendorong perkembangan industri pertahanan nasional pelaku usaha swasta dalam negeri. Presiden meminta, pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) harus diprioritaskan dari dalam negeri. Baik melalui BUMN atau dari pelaku usaha swasta nasional.

"Di sejumlah negara besar di dunia, kontraktor industri pertahanan swasta dilibatkan. Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, juga penopang perekonomian nasional negara yang bersangkutan," jelasnya.

Ia menjelaskan, Indonesia dapat belajar dari Turki. Turki dalam dua dekade terakhir mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan. Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan masuk 100 besar dunia. Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan.

"Dalam APBN 2023, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 134,3 triliun. Kementerian Pertahanan juga memproyeksikan, sepanjang 2020-2040, Indonesia setidaknya butuh Rp 1.700 triliun untuk Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Besarnya anggaran itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelaku usaha swasta nasional dalam industri pertahanan Indonesia," katanya.

"Saat ini BUMN di bidang industri pertahanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyediaan alutsista dalam negeri. Keterlibatan pihak swasta sangat penting. Contoh, dari kebutuhan sekitar 1,2 miliar peluru setiap tahun yang dibutuhkan TNI, PINDAD hanya mampu memasok sekitar 300-400 juta butir peluru. Sisanya, lebih baik ditangani pelaku usaha swasta dalam negeri, daripada memasok peluru dari pelaku usaha luar negeri," pungkas Bamsoet.

 

 

Go to top