Mengenal Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Detakbanten.com, JAKARTA - Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. Anies purnatugas pada 16 Oktober mendatang. Siapa sosok Heru Budi Hartono?
Di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Heru bukan nama asing. Ia malang melintang mengisi berbagai jabatan di DKI, sebelum didapuk sebagai Kasetpres oleh Presiden Jokowi.
Dilansir dari Jakarta.go.id, Heru pernah di posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN). Pernah pula Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Ia juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sementara di era Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok), Heru dipercaya jadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Kala itu, Heru dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.
Mulai 2017, nama Heru kian moncer. Sosoknya sempat masuk bursa calon wakil gubernur pendamping Ahok kala Pilgub DKI di tahun itu. Kaya pengalaman, membuat Heru, ditunjuk menjadi Kasetpres di tahun yang sama.
Diketahui, Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden untuk memutuskan Pj Gubernur DKI rampung. Akhirnya, Sidang TPA memutuskan Heru menjadi Pj Gubernur DKI.
Dari sejumlah informasi yang dihimpun Detakbanten.com, Jumat (7/10/2022), beberapa sumber tahu informasi, membenarkan nama Heru diputuskan menjadi Pj Gubernur DKI. Tapi, belum diketahui pasti kapan informasi ini resmi diumumkan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Jokowi.
Usulan nama diserahkan ke Kemendagri melalui Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Selasa (4/10/2022) lalu. Nama-nama yang diusulkan masih sama dengan usulan DPRD DKI.
Diketahui, ada tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri untuk Pj Gubernur DKI Jakarta. Mereka di antaranya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.