Detakbanten.com, JAKARTA - Anwar Usman kembali menduduki kursi ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meraih 5 suara pada pemilihan ketua MK periode 2023-2028 di gedung MK, Jakarta, Rabu, (15/3/2023) petang ini.

Detakbanten.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan jadwal pemutusan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Khususnya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, Selasa (28/2/2023). Sidang digelar sejak pukul 10.00 WIB.

Detakbanten.com, JAKARTA - Permohonan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Detakbanten.com, JAKARTA – Polemik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR, Selasa, 6 Desember 2022 lalu, masih bergulir. Sejumlah elemen masyarakat hingga mahasiswa menolak atas pengesahan itu.

Detakbanten.com, JAKARTA - Polemik Undang-Undang (UU) Desa, tengah berpolemik.

detakbanten.com, JAKARTA - Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023, berlangsung Kamis, 29 September 2022. Paripurna menyetujui Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dari unsur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Detakbanten.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

detakbanten.com, TANGSEL - Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Miftahul Adib angkat bicara perihal adanya tim pemenangan nomor urut 1 Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal tidak puasnya hasil Pemilukada Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (23/12/2020).

detakbanten.com, TANGSEL - Tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/12/2020).

detakbanten.com SERANG - Dari Delapan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg yang diajukan Partai Politik untuk daerah Banten Sebagian Dinyatakan Tidak Diterima MK Sebagian Lainnya Dinyatakan Gugur, hal tersebut diputuskan MK dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD 2019 di Provinsi Banten.