Detakbanten.com, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dijadwalkan memeriksa pelapor pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim, hari ini, Kamis, (26/10/2023). Para pelapor diperiksa di Ruang Sidang Lantai IV Gedung II MK, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB.

Detakbanten.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menanggapi terkait gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak.

Detakbanten.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun jadi lima tahun. Putusan MK ini final. Alhasil, perdebatan terkait hal itu seharusnya disudahi.

Detakbanten.com, JAKARTA - Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan begitu, Pemilu di Indonesia tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Detakbanten.com, JAKARTA -- Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan advokat Yasin Djamaluddin terkait kewenangan jaksa untuk menyidik tindak pidana korupsi. Persaja menegaskan kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Detakanten.com, JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut, masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun merupakan tidak konstitusional dan mengubahnya jadi lima tahun.

Detakbanten.com, JAKARTA - Anwar Usman kembali menduduki kursi ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meraih 5 suara pada pemilihan ketua MK periode 2023-2028 di gedung MK, Jakarta, Rabu, (15/3/2023) petang ini.

Detakbanten.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan jadwal pemutusan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Khususnya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, Selasa (28/2/2023). Sidang digelar sejak pukul 10.00 WIB.

Detakbanten.com, JAKARTA - Permohonan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Detakbanten.com, JAKARTA – Polemik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR, Selasa, 6 Desember 2022 lalu, masih bergulir. Sejumlah elemen masyarakat hingga mahasiswa menolak atas pengesahan itu.